FRENEMIES: Dari Kritik ke Kekuasaan, Dari Ideal ke Kepentingan

Oleh: SiS, antarkita

“Tidak ada kawan dan musuh abadi. Yang ada kepentingan abadi.”

Ungkapan yang sering dilekatkan pada Lord Palmerston itu bukan sekadar kutipan klasik. Ia adalah realitas politik yang terus berulang, dari masa ke masa.

Dalam politik modern, fenomena ini dikenal dengan istilah frenemies — kawan yang sekaligus lawan. Mereka bisa sangat kritis di luar sistem, namun menjadi sangat lunak ketika berada di dalamnya.

🧠 Dari Kritik Tajam ke Nada yang Redup

Publik tentu mengingat bagaimana Sabrang, putra Emha Ainun Nadjib, sebelum berada dalam orbit kekuasaan Prabowo Subianto, tampil dengan kritik yang tajam—termasuk terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Nada kritiknya jelas. Argumennya keras. Sikapnya tegas.

Namun setelah masuk dalam lingkaran kekuasaan, publik merasakan pergeseran. Kritik yang dulu mengalir deras kini seolah tersaring. Dalam isu seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), narasi yang dibangun lebih banyak bergerak pada sisi framing dan persepsi, bukan pada substansi persoalan yang diperdebatkan publik—seperti tata kelola, dampak anggaran, hingga implementasi di lapangan.

Perubahan ini memunculkan pertanyaan wajar di ruang publik:

Apakah ini evolusi pemikiran?

Ataukah kompromi kepentingan?

🔍 Politik Memang Cair, Tapi Integritas?

Dalam demokrasi, perubahan sikap bukanlah dosa. Bahkan bisa jadi itu tanda kedewasaan. Seseorang bisa berubah setelah memahami data baru atau tanggung jawab baru.

Namun yang menjadi persoalan adalah ketika perubahan itu tidak disertai penjelasan intelektual yang jernih.

Kritik yang dulu berbasis argumen seharusnya tidak hilang ketika posisi berubah. Ia mestinya bertransformasi menjadi kritik konstruktif dari dalam. Jika yang terjadi justru pembelaan tanpa jarak kritis, publik akan membaca itu sebagai gejala frenemies—dari oposisi moral menjadi afirmator kekuasaan.

⚖️ MBG dan Pergeseran Narasi

Program MBG adalah kebijakan strategis yang menyentuh jutaan anak Indonesia. Di atas kertas, ia membawa niat baik: perbaikan gizi, penguatan SDM, investasi masa depan.

Namun setiap kebijakan publik memiliki dimensi yang kompleks:

Efektivitas anggaran

Transparansi distribusi

Keterlibatan UMKM lokal

Risiko penyimpangan

Kualitas pengawasan

Ketika kritik terhadap aspek-aspek ini melemah, sementara narasi justru bergeser ke luar substansi, rakyat patut waspada. Demokrasi membutuhkan suara kritis—bukan sekadar gema kekuasaan.

🧭 Rakyat Jangan Terjebak Kultus Figur

Rakyat harus belajar membaca pola, bukan sekadar persona.

Dalam sejarah politik Indonesia, pergeseran posisi adalah hal biasa. Koalisi berubah. Lawan menjadi kawan. Rival menjadi sekutu. Namun rakyat tidak boleh ikut larut dalam romantika elite.

Yang perlu dicamkan:

Jangan menilai berdasarkan kedekatan.

Jangan menilai berdasarkan akses kekuasaan.

Nilailah berdasarkan konsistensi dan keberpihakan pada kepentingan publik.

🔥 Frenemies dalam Demokrasi

Frenemies bukan hanya soal individu. Ia adalah fenomena sistemik dalam politik kekuasaan. Ketika akses, jabatan, dan pengaruh menjadi taruhannya, idealisme sering diuji.

Pertanyaannya bukan:

Mengapa orang berubah?

Tetapi:

Apakah perubahan itu memperkuat demokrasi, atau justru melemahkannya?

Jika kritik mati di pintu kekuasaan, maka rakyat kehilangan penjaga moral.

Jika intelektual kehilangan jarak kritis, maka publik kehilangan penjernih akal.

🌾 Kepentingan Abadi vs Keberanian Abadi

Benar, kepentingan dalam politik itu abadi.

Tetapi keberanian moral seharusnya juga abadi.

Rakyat tidak membutuhkan tokoh yang selalu setuju.

Rakyat membutuhkan tokoh yang tetap berani berbeda, bahkan ketika duduk di meja kekuasaan.

Karena dalam politik:

Kawan bisa berubah menjadi lawan.

Lawan bisa berubah menjadi kawan.

Namun yang tidak boleh berubah adalah keberpihakan pada kebenaran, transparansi, dan kepentingan rakyat.

Dan di situlah demokrasi diuji.

—

SiS, antarkita