You are currently viewing Jadi Pipit atau Cicak? Pilih Mana?(Kekuasaan, Keberpihakan, dan Ujian Zaman)

Jadi Pipit atau Cicak? Pilih Mana?(Kekuasaan, Keberpihakan, dan Ujian Zaman)

Jadi Pipit atau Cicak? Pilih Mana?(Kekuasaan, Keberpihakan, dan Ujian Zaman)

 

Sejarah selalu mencatat satu hal yang sama: kekuasaan tidak pernah kekal, tetapi sikap manusia terhadap kekuasaanlah yang menentukan apakah sebuah bangsa akan bangkit atau runtuh.

Naiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia berada di antara harapan besar dan paradoks yang menggelisahkan. Bagi sebagian rakyat, ia adalah simbol ketegasan; seorang jenderal yang diharapkan mampu memulihkan wibawa negara, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan membela kepentingan rakyat di atas kepentingan oligarki.

Namun bagi sebagian lainnya, realitas politik pasca-pemilu justru menghadirkan rasa deja vu. Banyak figur lama tetap bercokol. Banyak pola lama tetap lestari. Dan berbagai persoalan besar—khususnya terkait korupsi struktural dan kebijakan strategis—belum menunjukkan tanda-tanda perubahan mendasar.

Di sinilah kekecewaan mulai bersemi.

Kekuasaan Bukan Warisan, Tapi Mandat

Dalam negara republik, kekuasaan bukan hadiah, bukan warisan, dan bukan pula simbol kehormatan pribadi. Kekuasaan adalah mandat rakyat.

UUD 1945 menegaskannya secara gamblang:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

(Pasal 1 ayat (2) UUD 1945)

Artinya, presiden—siapa pun dia—hanyalah pelaksana mandat. Ia diberi kewenangan, anggaran, fasilitas, dan legitimasi politik untuk bekerja bagi rakyat, bukan untuk mempertahankan status quo yang merugikan rakyat.

Ketika rakyat mempertanyakan mengapa:

kasus-kasus besar korupsi masa lalu terasa mandek,

penegakan hukum tampak tumpul ke atas dan tajam ke bawah,

proyek strategis nasional seperti IKN dipersepsikan belum jelas keberlanjutan dan dampak nyatanya,

maka pertanyaan itu bukan bentuk kebencian.

Itu adalah hak konstitusional rakyat.

Kritik Bukan Penghancur Negara

Konstitusi justru melindungi kritik.

“Setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat.”

(Pasal 28E ayat (3) UUD 1945)

Negara hukum—sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945—tidak menguji loyalitas warga melalui pujian, tetapi menguji kualitas kekuasaan melalui koreksi.

Bangsa tidak pernah runtuh karena kritik.

Bangsa runtuh karena kekuasaan yang dikelilingi penjilat, dibutakan pencitraan, dan ditidurkan oleh narasi palsu keberhasilan.

Pipit dan Cicak: Metafora Keberpihakan

Di titik inilah kisah Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menemukan relevansinya.

Ketika Ibrahim dibakar oleh Namrud, api menyala begitu besar. Tidak ada satu pun makhluk kecil yang mampu memadamkannya. Namun burung pipit tetap datang, membawa setetes air dengan paruhnya yang kecil. Ia sadar tindakannya tampak sia-sia, tetapi ia tidak mau Allah melihatnya diam saat kebenaran dizalimi.

Sebaliknya, cicak justru meniup api.

Bukan karena tiupannya berarti, tetapi karena ia memilih berpihak pada kekuasaan zalim.

Allah tidak menilai besar-kecilnya dampak, tetapi arah keberpihakan.

“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.”

(QS. Az-Zalzalah: 7)

Dalam konteks hari ini:

Pipit adalah mereka yang tetap kritis, meski diledek, diserang, dan dituduh pembenci negara.

Cicak adalah mereka yang menjilat kekuasaan, membungkam kritik, memelintir fakta, dan memungut sisa-sisa kekuasaan—baik berupa jabatan, proyek, maupun kedekatan.

Jongos Kekuasaan dan Bahaya Sistemik

Jongos kekuasaan adalah ancaman paling serius bagi bangsa.

Mereka bukan sekadar individu, melainkan ekosistem pembenaran.

Apa pun kebijakan penguasa: dibela.

Apa pun kritik rakyat: dicemooh.

Apa pun kegagalan: disulap menjadi prestasi.

Akibatnya fatal. Pemerintah kehilangan cermin. Kekuasaan berjalan tanpa koreksi. Kesalahan diulang. Dan negara perlahan masuk ke dalam krisis moral dan struktural.

Padahal tujuan bernegara telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat:

melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.

Tujuan-tujuan itu mustahil tercapai jika kritik dianggap musuh dan jongos dianggap pahlawan.

Allah Maha Mampu, Manusia Sedang Diuji

Allah SWT sangat mampu mengubah Indonesia dalam sekejap.

Namun Allah memilih menguji manusia melalui proses, melalui kekuasaan, dan melalui pergiliran kepemimpinan.

“Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia.”

(QS. Ali ‘Imran: 140)

Pergiliran kekuasaan bukan sekadar politik, tetapi ujian iman dan integritas:

siapa yang tetap jujur saat dekat kekuasaan,

siapa yang tetap kritis saat penguasa adalah idolanya,

dan siapa yang menjual nurani demi keamanan pribadi.

Penutup: Pilihan yang Tak Bisa Dihindari

Pada akhirnya, setiap orang akan memilih.

Tidak memilih pun sejatinya adalah pilihan.

Menjadi pipit mungkin tidak populer, tidak kaya, dan tidak aman.

Namun ia menjaga iman, akal sehat, dan martabat.

Menjadi cicak mungkin nyaman dan menguntungkan sesaat.

Namun ia meninggalkan jejak kehinaan dalam sejarah dan hisab akhirat.

Karena kekuasaan akan berlalu.

Tetapi keberpihakan akan dicatat—oleh sejarah dan oleh Allah SWT.

Jadi, kita mau jadi siapa?

Pipit… atau cicak?

 

SiS,Antarkita

Tinggalkan Balasan