Kabarkita

Paradoks Gaji Guru Muhammadiyah Kemegahan Aset Persyarikatan dan Luka Lama Kesejahteraan Pendidik Semarang || Muhammadiyah selama lebih dari satu abad dikenal sebagai gerakan Islam modern yang sukses membangun peradaban melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, panti asuhan, hingga unit-unit ekonomi berdiri kokoh di bawah naungan Persyarikatan. Tidak berlebihan jika Muhammadiyah kerap disebut sebagai salah satu organisasi Islam terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Namun, di balik kemajuan institusional dan kekuatan aset tersebut, tersimpan sebuah ironi mendalam yang kembali mencuat ke ruang publik: kesejahteraan guru Muhammadiyah yang masih jauh dari kata layak. Fakta ini disampaikan secara terbuka oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Dr. H. Ibnu Hasan, M.Si., dalam Resepsi Milad Muhammadiyah di Semarang. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat guru di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) pendidikan yang hanya menerima honor sekitar Rp500.000 per bulan, angka yang sangat jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). “Pendidikan di Muhammadiyah belum sepenuhnya sejahtera. Masih ada guru yang digaji lima ratus ribu rupiah per bulan,” tegasnya. Masalah Lama yang Berlarut-larut Ibnu Hasan menekankan bahwa persoalan ini bukan fenomena baru dan bukan kasus sporadis. Problem gaji guru Muhammadiyah telah berlangsung cukup lama, berulang, dan berlarut-larut, bahkan lintas periode kepemimpinan. Isu ini kerap muncul dalam musyawarah, rapat pimpinan, hingga rekomendasi resmi Persyarikatan, namun belum sepenuhnya berujung pada perubahan struktural yang signifikan. Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin Muhammadiyah yang besar dalam aset dan kuat dalam jaringan, masih membiarkan sebagian gurunya hidup dalam keterbatasan ekonomi? Guru Muhammadiyah bukan sekadar pekerja. Mereka adalah: penjaga ideologi persyarikatan, pelaksana dakwah kultural di ruang kelas, sekaligus garda terdepan pembentukan karakter generasi bangsa. Ketika kesejahteraan mereka terabaikan, maka yang terancam bukan hanya kualitas pendidikan, tetapi juga keberlanjutan misi dakwah dan kaderisasi Muhammadiyah itu sendiri. Tantangan Serius bagi PDM dan AUM Menurut Ibnu Hasan, kondisi ini merupakan tantangan besar bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) serta pengelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), khususnya di sektor pendidikan. Ia mempertanyakan korelasi antara tuntutan mutu pendidikan dan realitas kesejahteraan guru. “Bagaimana kualitas pendidikan dapat ditingkatkan jika kesejahteraan guru belum terpenuhi?” ujarnya. Ia menilai bahwa selama ini sebagian AUM pendidikan masih bertumpu pada idealisme dan pengorbanan guru, tanpa diimbangi sistem kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Padahal, di tengah tantangan zaman—kenaikan biaya hidup, tuntutan profesionalisme, serta persaingan mutu pendidikan—pendekatan seperti ini semakin sulit dipertahankan. Butuh Langkah Serius dan Revolusioner Ibnu Hasan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan gaji guru Muhammadiyah tidak bisa lagi dilakukan secara normatif, parsial, atau sekadar imbauan moral. Diperlukan langkah yang lebih serius, sistematis, dan bahkan revolusioner dalam tata kelola Persyarikatan. Ia mendorong optimalisasi seluruh potensi Muhammadiyah, termasuk: penguatan peran Lazismu dalam mendukung kesejahteraan pendidik, redistribusi kekuatan ekonomi dari AUM besar kepada AUM yang masih lemah, serta penguatan struktur organisasi di tingkat cabang dan ranting agar lebih mandiri secara ekonomi. “Kampus dan rumah sakit besar sudah maju. Maka pekerjaan rumah berikutnya adalah membina cabang dan ranting agar lebih kuat,” tegasnya. Langkah revolusioner yang dimaksud bukan semata soal menaikkan honor, tetapi juga menyangkut reformasi sistem pengelolaan AUM pendidikan, keberanian menyusun standar gaji minimum internal Muhammadiyah, serta keberpihakan nyata kepada guru sebagai subjek utama pendidikan. Refleksi Milad Muhammadiyah Isu kesejahteraan guru yang disampaikan PWM Jawa Tengah ini menjadi refleksi penting di tengah perayaan Milad Muhammadiyah. Milad tidak cukup dimaknai sebagai seremoni atau laporan keberhasilan aset dan program, tetapi harus menjadi momen muhasabah kolektif: sejauh mana Persyarikatan telah berlaku adil kepada para pendidiknya sendiri. Paradoks gaji guru Muhammadiyah adalah cermin bahwa kemajuan institusi harus diiringi dengan keadilan distribusi dan keberpihakan kepada pelaku dakwah di akar rumput. Sebab, sebesar apa pun gedung dan aset yang dimiliki, ruh pendidikan Muhammadiyah tetap bertumpu pada guru. Dari kesejahteraan guru itulah lahir pendidikan yang bermutu, dakwah yang mencerahkan, dan kader umat yang berdaya. Tanpa keberanian mengambil langkah serius dan revolusioner, paradoks ini dikhawatirkan akan terus menjadi luka lama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SiS, Antarkita Dikutip dari : https://pwmjateng.com/gaji-guru-muhammadiyah-masih-di-bawah-umr-pwm-jateng-minta-perbaikan-kesejahteraan/  

ANTARKITA: Garda Terdepan Gerakan Bela Beli Produk Muhammadiyah Antarkita lahir dari kesadaran bahwa kemandirian ekonomi umat tidak akan terwujud hanya dengan seruan moral, tetapi membutuhkan sistem, keberanian sikap, dan gerakan nyata. Dalam konteks inilah, Antarkita memosisikan diri sebagai garda terdepan gerakan bela beli produk Muhammadiyah—sebuah ikhtiar kolektif untuk menguatkan ekonomi persyarikatan, warga, dan jaringan UMKM Muhammadiyah secara berkelanjutan. Gerakan bela beli bukan sekadar ajakan untuk membeli produk sendiri, melainkan strategi membangun kedaulatan ekonomi. Ketika produk Muhammadiyah dibeli, digunakan, dan diedarkan oleh warganya sendiri, maka nilai ekonomi tidak bocor keluar, tetapi berputar di dalam jama’ah, memperkuat daya tahan dan keberlanjutan usaha umat. Driver Antarkita: Duta Gerakan Ekonomi Muhammadiyah Dalam ekosistem Antarkita, driver tidak diposisikan sebagai pekerja semata, melainkan sebagai duta gerakan bela beli produk Muhammadiyah. Mereka adalah simpul terdepan yang berinteraksi langsung dengan warga, membawa pesan, nilai, dan semangat kemandirian ekonomi dalam setiap layanan. Setiap perjalanan bukan hanya aktivitas transportasi, tetapi ruang silaturahmi, ruang komunikasi, dan ruang edukasi ekonomi umat. Driver Antarkita menjadi penghubung antara produsen dan konsumen Muhammadiyah, antara potensi dan kebutuhan, antara nilai dan praktik. Lebih dari itu, Antarkita mendorong driver untuk naik kelas—bukan berhenti sebagai pengantar layanan, tetapi tumbuh menjadi pelaku usaha, mitra UMKM, dan bagian dari rantai nilai ekonomi persyarikatan. Platform Antarkita: Marketplace Produk Muhammadiyah Platform Antarkita dikembangkan sebagai marketplace produk Muhammadiyah dan produk warga Muhammadiyah. Ia menjadi ruang bersama untuk memasarkan, mendistribusikan, dan mempromosikan produk-produk halal, berkualitas, dan beretika yang lahir dari rahim persyarikatan. Marketplace ini tidak berorientasi pada eksploitasi algoritma atau persaingan tidak sehat, tetapi pada keadilan akses dan kolaborasi. UMKM kecil tidak disingkirkan, tidak dibebani biaya mencekik, dan tidak dipaksa tunduk pada logika kapitalistik. Semua tumbuh bersama, saling menopang, dan saling menguatkan. Dengan demikian, Antarkita menjadi alat distribusi ekonomi umat yang memotong ketergantungan pada platform besar yang tidak berpihak pada kepentingan persyarikatan. Platform Antarkita: Portal Informasi dan Konsolidasi Gerakan Selain sebagai marketplace, Antarkita juga berfungsi sebagai portal informasi kegiatan Muhammadiyah. Informasi dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi, dan gerakan persyarikatan terhubung dalam satu ruang digital yang mudah diakses oleh warga. Portal ini memperpendek jarak antarstruktur, antarjama’ah, dan antarkomunitas. Ia menjadi sarana konsolidasi, komunikasi, dan koordinasi gerakan, sehingga Muhammadiyah hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai ekosistem hidup yang saling terhubung. Antarkita: Dari Layanan Menuju Gerakan Antarkita bukan dibangun untuk berkompetisi dengan raksasa digital, tetapi untuk membangun jalan sendiri—jalan ekonomi yang berdaulat, manusiawi, dan berkeadilan. Teknologi hanyalah alat, manusia adalah pusatnya, dan nilai adalah fondasinya. Dengan semangat ukhuwah, kolaborasi, dan kemandirian, Antarkita bergerak dari hal-hal sederhana menuju dampak yang luas. Dari satu perjalanan ke perjalanan lain, dari satu produk ke produk lain, dari satu hubungan ke hubungan yang lebih kuat. Karena sejatinya, gerakan besar selalu dimulai dari keberanian memilih berpihak. SiS, ANTARKITA  

Kolaborasi Halal Center Unsoed dan Kuliah Kerja Nyata Perkuat Legalitas dan Kehalalan UMKM Banyumas | Antarkita – 22 Januari 2026 Upaya penguatan ekosistem halal di tingkat akar rumput terus dilakukan oleh Halal Center Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Melalui kolaborasi strategis dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unsoed, Halal Center Unsoed kembali melaksanakan program sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Sertifikasi Halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah pedesaan. Ketua Halal Center Unsoed sekaligus Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Unsoed, Prof. Poppy Arsil, STP., MT., PhD., mengungkapkan bahwa setiap hari Halal Center Unsoed memproses sekitar 10 pengajuan Sertifikasi Halal Gratis. Bahkan sejak LP3H Unsoed berdiri pada tahun 2022, telah terbit lebih dari 15.000 Sertifikat Halal Gratis bagi pelaku UMKM. “Ini menunjukkan tingginya kebutuhan sekaligus kesadaran UMKM terhadap legalitas dan kehalalan produk. Karena itu, kolaborasi dengan mahasiswa KKN menjadi langkah strategis agar pendampingan bisa menjangkau desa-desa secara lebih luas,” ujar Prof. Poppy dalam pemaparan yang dipandu Ir. H. Alief Einstein, M.Hum. dari kafapet-unsoed.com, Rabu (21/1/2026). Prof. Poppy, yang merupakan alumni S3 School of Agriculture, Food and Wine, University of Adelaide, Australia, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan Halal Center Unsoed yang dilaksanakan bersama Pusat Pengembangan KKN (Pusbang KKN) Unsoed. Program ini menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat sekaligus kontribusi nyata perguruan tinggi dalam membangun ekosistem halal nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam program KKN tahun 2026 ini, Halal Center Unsoed menerjunkan 20 orang Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk bergabung langsung dengan mahasiswa KKN di lokasi desa. Para P3H bertugas mendampingi mahasiswa dalam proses edukasi, pendataan, hingga pengajuan NIB dan Sertifikasi Halal bagi UMKM. Sementara itu, Ketua Pusbang KKN Unsoed, Dr. Ridlwan Kamaluddin, S.Kep., Ns., M.Kep., menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini sebanyak 1.115 mahasiswa Unsoed mengikuti program KKN yang terdiri dari KKN Reguler, KKN Tematik, dan KKN Nusa Persada. Pelaksanaan KKN Unsoed tahun 2026 tersebar di enam kabupaten, yakni Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Pemalang, dan Wonosobo, mencakup enam kecamatan dan 70 desa. Program KKN ini berlangsung selama 35 hari, terhitung mulai 7 Januari hingga 10 Februari 2026. “Mahasiswa KKN tidak hanya menjalankan program sosial dan edukasi, tetapi juga dilibatkan langsung dalam penguatan ekonomi masyarakat desa, salah satunya melalui pendampingan UMKM agar memiliki legalitas usaha dan sertifikat halal,” jelas Dr. Ridlwan. Lebih lanjut, Prof. Poppy yang juga Dosen Fakultas Pertanian Unsoed dan profesor di bidang manajemen pangan berharap kolaborasi Halal Center Unsoed dan KKN ini dapat memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM. “Dengan Sertifikasi Halal Gratis dan pendampingan langsung oleh mahasiswa KKN yang didukung P3H, kami berharap UMKM di desa-desa menjadi legal, halal, dan berdaya saing, sehingga usahanya semakin berkah dan berkelanjutan,” pungkasnya. Kolaborasi ini menjadi contoh sinergi antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat dalam mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis legalitas dan kehalalan produk, sekaligus memperkuat peran Unsoed sebagai kampus yang hadir dan memberi solusi nyata bagi umat dan bangsa.

Bela Beli Produk Muhammadiyah Distribusi sebagai Jalan Realistis Membangun Kedaulatan Ekonomi Jama’ah Bela beli produk Muhammadiyah bukan sekadar ajakan emosional atau seruan moral sesaat. Ia adalah sikap ideologis, pilihan sadar, dan strategi ekonomi dalam merespons kenyataan bahwa umat, khususnya warga Muhammadiyah, masih berada di posisi lemah dalam mata rantai bisnis nasional. Kejujuran adalah titik awal gerakan. Secara faktual harus diakui bahwa kita hampir tidak memiliki produk sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dari kebutuhan dapur hingga transportasi, dari sandang hingga layanan digital, mayoritas masih dikuasai oleh korporasi besar dan ekosistem bisnis di luar Persyarikatan. Namun keterbatasan ini bukan alasan untuk diam. Justru di sinilah ikhtiar paling rasional harus dimulai. Dalam ekosistem bisnis, produksi bukan satu-satunya pintu masuk. Ada mata rantai panjang yang menopang hidup-matinya sebuah usaha: distribusi dan pemasaran. Dan di titik inilah peluang keterlibatan warga Muhammadiyah terbuka lebar. Distribusi adalah langkah pendek yang paling realistis untuk mulai ambil bagian dalam ekosistem bisnis. Ia tidak menuntut pabrik, mesin besar, atau modal raksasa. Distribusi membutuhkan jaringan, kepercayaan, kedekatan sosial, dan konsistensi—modal sosial yang justru dimiliki oleh jama’ah. Dengan mengambil peran sebagai distributor, agen, reseller, pemasar, atau penghubung pasar, warga Muhammadiyah sesungguhnya sedang merebut kembali ruang ekonomi yang selama ini terlepas dari genggaman umat. Dari langkah sederhana ini, perputaran uang mulai diarahkan agar tidak sepenuhnya keluar dari lingkungan jama’ah.   Bela beli produk Muhammadiyah dalam konteks ini bukan berarti menutup mata dari produk luar, tetapi menata prioritas dan keberpihakan. Ketika ada produk Persyarikatan atau produk warga Muhammadiyah, maka itulah yang diutamakan. Ketika produksi belum ada, maka jalur distribusi menjadi ladang jihad ekonomi. Distribusi adalah fondasi menuju kemandirian. Dari distribusi, kita belajar: memahami perilaku konsumen, membaca kebutuhan pasar, membangun jejaring kepercayaan, menguatkan mental usaha, dan menyiapkan kesiapan menuju produksi. Tidak ada ekonomi besar yang lahir tiba-tiba dari pabrik megah. Ia tumbuh dari jejaring kecil yang konsisten, dari loyalitas internal, dan dari keberanian memulai meski serba terbatas. Di sinilah Antarkita mengambil peran sebagai support system dan penghubung. Menghubungkan produsen, distributor, dan konsumen dalam satu ekosistem yang berpihak pada jama’ah. Mempermudah pemasaran, memperpendek rantai distribusi, dan membuka ruang kolaborasi antarwarga Muhammadiyah. Bela beli produk Muhammadiyah adalah jalan panjang. Ia bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang paling istiqamah. Selama warga Muhammadiyah mau ambil bagian—meski dari peran kecil—maka ekosistem itu akan hidup, tumbuh, dan suatu hari berdaulat. Karena kemandirian ekonomi tidak lahir dari menunggu kesiapan sempurna, melainkan dari keberanian memulai dengan apa yang ada, di tempat kita berpijak. SiS, Antarkita

Terperangah dan Termangu Selasa, 20 Januari 2026 Sudah hampir sepekan saya mencari waktu yang pas untuk berkunjung ke seorang sahabat lama. Seorang ustadz, pengajar tahfidz Al-Qur’an. Kami dulu sering bertemu saat sama-sama aktif di masjid kampus negeri di Purwokerto. Waktu berlalu, kesibukan memisahkan, tapi rasa persaudaraan itu tidak pernah benar-benar putus. Alhamdulillah, sore ini Allah memberikan kesempatan. Kami bertemu. Bersalaman. Berpelukan. Obrolan ringan pun mengalir—tentang kesehatan, keluarga, dan perjalanan hidup yang sama-sama tidak selalu lurus. Lalu pembicaraan berlanjut ke kondisi pondok pesantren tempat beliau mengabdi. Saya teringat masa awal berdirinya pondok itu. Dulu, kami bahkan pernah patungan memasang CCTV karena sering terjadi kemalingan. Maka saya pun bertanya, “Sekarang bagaimana keadaannya, Ustadz?” Beliau tersenyum kecil. “Masih kecil juga,” jawabnya pelan. Belum sempat saya mencerna kalimat itu, beliau melanjutkan, “Pintu gerbang asrama putri… digondol.” Saya terperangah. “Waduh… maling kok tega amat, Ustadz.” Belum selesai rasa kaget itu, beliau menambahkan lagi, “Pintu kamar asrama putri juga digondol. Tiga pintu.” Saya terdiam sejenak. “Jadi… kamarnya tanpa pintu, Ustadz?” “Iya,” jawab beliau lirih. “Sekarang cuma pakai korden.” Di titik itu, saya benar-benar termangu. Bukan karena kisah kemalingannya semata, tapi karena membayangkan para santri putri yang belajar menghafal Kalamullah, tinggal di kamar tanpa pintu—ditutup hanya sehelai kain. Saya tarik napas panjang. Lalu saya bertanya tentang kondisi para santri. Alhamdulillah, mereka sehat, tetap semangat menghafal Qur’an. Kemudian giliran saya bertanya hal yang lebih sensitif, “Kalau para ustadz dan ustadzah… bagaimana kesejahteraannya?” Beliau tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, lebih seperti tawa yang sudah terlalu sering berdamai dengan keadaan. “Belum ada perubahan,” katanya. Gaji para ustadz dan ustadzah di pondok itu berada di kisaran Rp400.000, maksimal Rp1.000.000 per bulan. Waduh. Lagi-lagi saya hanya bisa terdiam. Di tengah negeri yang gaduh dengan isu politik, hiruk pikuk proyek, dan angka-angka triliunan yang sering kita dengar di berita, ternyata masih ada penjaga Al-Qur’an yang hidup dengan angka-angka yang bahkan nyaris tak disebut layak. Namun justru di titik itu, hati saya bergetar. Saya merasa ini bukan sekadar kisah sedih, tapi pintu masuk untuk beramal. Saya sampaikan ke beliau, “Ustadz, insyaAllah ini jadi jalan kebaikan.” Beliau lalu bercerita, saat ini ada sekitar 40 santri, dengan 2 orang musyrif. Salah satu kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi: mesin cuci. Tanpa banyak berpikir, di hadapan beliau juga, saya langsung menghubungi seorang senior. Saya ceritakan kondisi pondok, kondisi para ustadz, dan kebutuhan mendesak itu. Saya sampaikan pula nomor rekening Mudir pondok. Alhamdulillah. Tidak lama berselang, mesin cuci teratasi. Bukan jumlahnya yang membuat hati ini hangat, tapi kecepatan respon dan ketulusan niat. Karena seringkali, yang dibutuhkan bukan program besar, tapi kepedulian yang tidak menunda. Pekan ini, insyaAllah saya akan mengajak senior saya untuk bertemu langsung dengan Mudir pondok tersebut. Bukan hanya untuk memberi, tapi untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Ustadz Mudir menyampaikan terima kasih dan mendoakan senior saya dengan penuh keikhlasan. Doa yang keluar dari lisan penjaga Al-Qur’an—saya yakin—tidak pernah sia-sia. Semoga pekan ini bisa lanjut kopdar. Dan bagi teman-teman yang ingin ikut bergerak, ikut melihat langsung, ikut mencari jalan solusi bersama, silakan menghubungi kami. Karena kadang, perubahan besar tidak dimulai dari rapat mewah atau forum megah, melainkan dari kunjungan sederhana, obrolan jujur, dan hati yang tidak tega untuk berpaling.   Salam hangat,                                    Inisiator Aspirasimu

Biskuit Cahaya: Ikhtiar Strategis Menaikkan Nilai Ekonomi dan Kedaulatan Bisnis Umat Ekonomi Umat yang Terjebak di Berat, Bukan di Nilai Selama puluhan tahun, ekonomi umat di negeri ini berjalan dalam irama yang berat namun tidak bernilai. Berat karena volume besar, rantai distribusi panjang, dan biaya logistik tinggi. Namun tidak bernilai karena yang diproduksi sebagian besar adalah barang mentah dan produk primer dengan margin tipis. Inilah akar masalah ekonomi berbiaya tinggi: produk bernilai rendah. Dalam logika fisika, satu ton tetap satu ton. Truk, kapal, gudang, dan bahan bakar tidak peduli apakah yang diangkut adalah beras, ikan segar, atau biskuit. Biaya angkutnya hampir sama. Tetapi dalam logika ekonomi, nilai satu ton bisa berbeda berkali-kali lipat. Berat yang Sama, Efisiensi yang Berbeda Satu ton beras dan satu ton biskuit atau roti memiliki beban biaya transportasi yang sama. Namun beras adalah komoditas primer dengan harga yang ditekan pasar, fluktuatif, dan rawan permainan tengkulak. Sementara biskuit adalah produk industri—hasil dari pengolahan, formulasi, teknologi, kemasan, standar mutu, dan merek. Biaya angkut yang sama menghasilkan efisiensi yang berbeda. Hal yang sama terjadi di sektor maritim. Satu ton ikan segar dibandingkan dengan satu ton sarden kalengan sama-sama membutuhkan pendinginan, distribusi, dan ketepatan waktu. Namun ikan segar cepat rusak dan bernilai rendah di hulu, sedangkan sarden kalengan memiliki umur simpan panjang, stabilitas harga, dan daya jelajah pasar nasional hingga global. Di sektor pertanian pun demikian. Satu ton salak segar dan satu ton asinan salak dalam kaleng sama-sama memakan ruang dan biaya. Namun produk olahan membawa nilai tambah dari pengawetan, keamanan pangan, kemasan, desain, hingga branding—sesuatu yang tidak dimiliki produk segar. Masalahnya bukan pada logistik. Masalahnya pada apa yang kita angkut. Ekonomi Volume vs Ekonomi Nilai Tambah Ekonomi umat selama ini terjebak dalam ekonomi volume—menjual banyak, untung sedikit. Model ini membuat pelaku usaha kecil selalu berada di posisi lemah, bergantung pada pasar, dan sulit naik kelas. Sebaliknya, ekonomi nilai tambah memungkinkan margin yang sehat, distribusi nilai yang lebih adil, dan ketahanan usaha jangka panjang. Negara-negara maju tidak menguasai sumber daya, tetapi menguasai proses, teknologi, dan merek. Di sinilah pergeseran paradigma menjadi mutlak. Biskuit Cahaya: Lebih dari Sekadar Produk Biskuit Cahaya bukan sekadar makanan ringan. Ia adalah simbol perubahan cara berpikir ekonomi umat. Biskuit Cahaya adalah bukti bahwa umat mampu: Mengolah bahan menjadi produk bernilai Masuk ke industri pangan modern Mengelola standar mutu dan distribusi Membangun merek yang berdaya saing Dengan biaya logistik yang sama, Biskuit Cahaya membawa nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan bahan mentah. Ia tidak hanya dijual, tetapi menciptakan rantai nilai: dari hulu ke hilir, dari produksi ke distribusi, dari usaha ke kesejahteraan. Membangun Rantai Nilai Umat Keunggulan produk bernilai tinggi bukan hanya pada harga jual, tetapi pada kemampuannya menghidupkan ekosistem. Biskuit Cahaya membuka ruang: Lapangan kerja industri Kemitraan dengan petani dan UMKM Distribusi yang melibatkan jaringan umat Penguatan ekonomi berbasis komunitas Inilah ekonomi berjamaah yang sesungguhnya: bukan sekadar kumpul, tetapi kumpul dalam kesejahteraan. Stimulus untuk Produk Muhammadiyah Lainnya Biskuit Cahaya harus menjadi pemantik, bukan tujuan akhir. Ia memberi pesan jelas: produk Muhammadiyah tidak boleh berhenti di bahan mentah, jasa sederhana, atau aktivitas simbolik. Saatnya masuk ke produk bernilai tinggi—pangan olahan, kesehatan, farmasi, logistik, pendidikan berbasis teknologi, dan layanan modern. Jika umat terus berkutat di produk bernilai rendah, maka ekonomi umat akan terus berat di biaya dan ringan di hasil. Tetapi jika umat berani menguasai produk bernilai, maka logistik menjadi pengungkit, bukan beban. Penutup: Dari Beban Menjadi Pengungkit Satu ton akan selalu satu ton. Tetapi masa depan ekonomi umat ditentukan oleh nilai apa yang kita masukkan ke dalamnya. Biskuit Cahaya adalah langkah strategis menuju ekonomi umat yang lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih berdaulat. Ia menandai pergeseran dari ekonomi bertahan hidup menuju ekonomi pencipta nilai. Semoga Biskuit Cahaya menjadi cahaya pembuka jalan—menjadi stimulus lahirnya produk-produk Muhammadiyah lain yang bernilai tinggi, berdaya saing, dan menyejahterakan umat. SiS, Antarkita

Impor, Tambang, dan Oligarki.  Arsitektur Penjarahan Modern di Negeri Merdeka Indonesia secara konstitusional adalah negara merdeka. Namun kemerdekaan politik tidak otomatis menjelma menjadi kedaulatan ekonomi. Di balik simbol negara dan jargon pembangunan, berdiri sebuah struktur yang nyaris tak berubah sejak era kolonial: kekayaan alam dikuasai segelintir elite, sementara mayoritas rakyat hanya kebagian dampaknya. Impor, tambang, dan oligarki bukan tiga persoalan terpisah. Mereka adalah satu mata rantai, saling menguatkan, membentuk sistem ekonomi yang meminggirkan rakyat atas nama stabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan. 1. Impor: Ketergantungan yang Diciptakan Di negeri yang tanahnya subur, impor pangan menjadi kebijakan rutin. Beras, gula, kedelai, daging, bahkan garam—semuanya diimpor. Dalihnya selalu sama: produksi lokal belum cukup, harga harus dijaga, pasar harus stabil. Namun impor yang berulang dan masif bukan lagi solusi sementara, melainkan ketergantungan yang dipelihara. Di balik kebijakan impor, terdapat segelintir importir besar yang menikmati rente dari kuota, izin, dan distribusi. Impor menjadi ladang keuntungan karena: negara membuka akses terbatas, pemain kecil tersingkir, dan pasar dikendalikan oleh sedikit aktor. Petani dan peternak rakyat tidak pernah menjadi subjek kebijakan, melainkan korban. Produk lokal ditekan harganya, sementara biaya produksi terus naik. Negara hadir bukan sebagai pelindung produsen rakyat, melainkan sebagai penjamin kepentingan pasar besar. 2. Tambang: Kekayaan yang Tidak Menetes ke Bawah Tambang adalah jantung kekayaan Indonesia. Emas, tembaga, nikel, batu bara, minyak dan gas adalah sumber daya strategis yang seharusnya menjadi fondasi kesejahteraan nasional. Namun realitas menunjukkan hal sebaliknya. Tambang dikuasai korporasi besar dengan kontrak jangka panjang, banyak di antaranya terhubung dengan modal global. Negara sering kali hanya menerima royalti kecil dibandingkan nilai ekonomi yang diangkut keluar. Masyarakat sekitar tambang: kehilangan tanah, menghadapi kerusakan lingkungan, dan tetap hidup dalam kemiskinan struktural. Tambang menjadi mesin ekstraksi, bukan instrumen pembangunan. Kekayaan diambil, nilai tambah diolah di luar, dan limbah ditinggalkan di dalam negeri. 3. Oligarki: Simpul Kekuasaan Ekonomi dan Politik Impor dan tambang bertemu dalam satu simpul utama: oligarki. Oligarki bukan sekadar orang kaya. Mereka adalah pemilik pengaruh. Mereka: menguasai sektor strategis, mempengaruhi kebijakan, dan membentuk regulasi sesuai kepentingannya. Dalam sistem ini, negara tidak sepenuhnya berdaulat. Kebijakan sering kali lahir dari kompromi elite, bukan dari kebutuhan rakyat. Demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi ekonomi dikendalikan secara elitis. Oligarki membutuhkan impor untuk mengendalikan pasar domestik dan menjaga arus keuntungan. Oligarki membutuhkan tambang untuk memperbesar akumulasi modal dan daya tawar global. Negara menjadi arena transaksi kepentingan. 4. Negara Merdeka, Rakyat Tergantung Penjajahan hari ini tidak datang dengan senjata, melainkan dengan: kontrak, regulasi, dan narasi teknokratis. Rakyat tidak diperintah secara paksa, tetapi dikondisikan untuk bergantung. Petani bergantung pada impor. Daerah tambang bergantung pada korporasi. Negara bergantung pada investasi. Inilah kolonialisme gaya baru: penjarahan legal dengan legitimasi negara. 5. Ekonomi Tidak Pernah Netral Semua ini menegaskan satu hal: ekonomi tidak pernah netral. Setiap kebijakan adalah pilihan moral. Memihak produsen rakyat atau importir besar. Menjaga lingkungan atau mengejar investasi jangka pendek. Mengaku netral dalam situasi timpang berarti berpihak pada yang kuat. Islam dan nilai keadilan universal menolak logika ini. Kekayaan adalah amanah. Menguasai hajat hidup orang banyak tanpa keadilan adalah kezaliman, meskipun dibungkus undang-undang. 6. Dampak Sosial: Ketimpangan dan Kehilangan Masa Depan Dari sistem ini lahir ketimpangan ekstrem. Kekayaan terkonsentrasi, sementara kelas menengah rapuh dan kelas bawah terperangkap. Indikator ketimpangan seperti koefisien Gini memburuk, tetapi dibungkam oleh angka pertumbuhan ekonomi. Generasi muda desa enggan bertani dan beternak karena sistem tidak menjanjikan masa depan. Daerah penghasil tambang tidak berdaulat atas tanahnya sendiri. Kedaulatan pangan dan energi menjadi slogan kosong. 7. Jalan Keluar: Keberanian Memutus Mata Rantai Masalah ini tidak akan selesai dengan kebijakan tambal sulam. Diperlukan keberanian struktural: menghentikan impor yang mematikan produsen lokal, mengembalikan penguasaan tambang untuk kemaslahatan publik, membatasi dominasi oligarki dalam kebijakan negara. Ini bukan soal anti-investasi atau anti-pasar, melainkan mengembalikan amanah negara. Penutup: Memaknai Kemerdekaan Kembali Kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas dari penjajah asing, tetapi bebas dari sistem yang menindas rakyatnya sendiri. Jika impor terus mematikan produsen lokal, jika tambang terus menyejahterakan segelintir orang, dan jika oligarki terus mengendalikan negara, maka kemerdekaan hanya tinggal seremoni. Dan sejarah akan bertanya: di mana kita berdiri saat negeri ini dijual atas nama pembangunan? SiS, Antarkita

Netralitas Ekonomi adalah Ilusi Ketika Transaksi Menjadi Sikap Moral Sering kita dengar kalimat ini diulang-ulang: ekonomi harus netral, bisnis tidak boleh dicampur dengan moral, agama, atau politik. Kalimat itu terdengar rasional, modern, dan seolah dewasa. Namun sesungguhnya, netralitas ekonomi adalah ilusi—ia tidak pernah benar-benar ada. Setiap keputusan ekonomi selalu membawa keberpihakan. Setiap transaksi selalu melahirkan dampak. Uang yang dibelanjakan, kontrak yang ditandatangani, dan sumber daya yang diserahkan akan selalu mengalirkan kekuatan: kepada siapa ia memperkaya, dan siapa yang ia lemahkan. Ekonomi bukan sekadar soal untung-rugi, tetapi soal siapa yang berkuasa dan siapa yang dikorbankan. Transaksi Tak Pernah Kosong Nilai Dalam praktiknya, ekonomi selalu terhubung dengan struktur kekuasaan. Ketika negara membuka keran impor, ada yang diuntungkan dan ada yang disingkirkan. Ketika sumber daya alam diserahkan kepada korporasi besar, ada masyarakat lokal yang kehilangan ruang hidup. Ketika pasar dikuasai oligarki, petani, nelayan, dan peternak kecil kehilangan daya tawar. Mengatakan ekonomi itu netral sama saja menutup mata dari kenyataan bahwa pasar bekerja tidak di ruang hampa, melainkan di dalam sistem yang timpang. Ilusi Netralitas dan Pembenaran Ketidakadilan Narasi netralitas sering dipakai untuk membenarkan kebijakan yang melukai rakyat. Ketimpangan dianggap konsekuensi alamiah pasar. Kemiskinan dilabeli sebagai kegagalan individu, bukan hasil sistem. Oligarki disebut efisien, meski ia menyingkirkan banyak orang dari akses ekonomi. Di sinilah ilusi bekerja: ketika ketidakadilan dibungkus sebagai keniscayaan teknis. Padahal, setiap kebijakan ekonomi adalah keputusan moral. Memihak petani atau importir. Melindungi rakyat kecil atau memberi karpet merah pada pemodal besar. Semua itu bukan netral, melainkan pilihan. Islam dan Penolakan atas Ekonomi Tanpa Moral Islam sejak awal menolak pemisahan antara ekonomi dan akhlak. Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa transaksi bisa menjadi jalan menuju keberkahan atau jalan menuju kebinasaan. Jual-beli yang menolong kemaksiatan, kezaliman, atau penindasan tidak lagi bernilai ibadah, bahkan menjadi dosa. Karena itu, Islam menegaskan bahwa hukum asal jual-beli memang mubah, tetapi dapat berubah menjadi haram ketika transaksi tersebut membantu kejahatan. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi selalu dinilai dari dampaknya, bukan sekadar prosesnya. Netralitas dalam pandangan Islam bukanlah membiarkan, tetapi menegakkan keadilan. Ketika Ekonomi Menjadi Alat Penindasan Dalam konteks global hari ini, ilusi netralitas tampak jelas. Negara dan korporasi berdalih “bisnis adalah bisnis” saat bekerja sama dengan pihak-pihak yang melakukan penindasan, penjajahan, bahkan genosida. Padahal keuntungan ekonomi itu berubah menjadi peluru, bom, dan senjata yang membunuh manusia lain. Mengaku netral di hadapan kezaliman bukan sikap tengah, melainkan keberpihakan diam-diam pada penindas. Pilihan yang Tak Bisa Dihindari Setiap individu, pelaku usaha, dan penguasa negeri sejatinya selalu berada pada persimpangan pilihan. Tidak memilih pun adalah pilihan. Diam pun adalah sikap. Netralitas ekonomi hanyalah bahasa halus untuk menghindari tanggung jawab moral. Jika ekonomi dipisahkan dari nilai, maka pasar akan menjadi rimba. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Dan negara berubah dari pelindung menjadi penonton. Menegaskan Sikap Maka pertanyaannya bukan lagi: apakah ekonomi harus netral? Melainkan: kepada siapa ekonomi berpihak? Karena di dunia nyata, ekonomi selalu berpihak. Dan keberpihakan itu akan dimintai pertanggungjawaban— bukan hanya oleh sejarah, tetapi juga oleh Tuhan. SiS, Antarkita.