Prespektif

Bisnis sebagai Kerja Nilai Tambah: Dari Perdagangan Ekstraktif ke Industrialisasi Rakyat Oleh: SiS, Antarkita Selama ini bisnis kerap dipahami secara sempit sebagai aktivitas jual-beli: membeli murah dan menjual mahal. Logika ini mungkin cukup menjelaskan perdagangan, tetapi gagal menjelaskan bagaimana nilai ekonomi diciptakan, didistribusikan, dan dipertahankan dalam jangka panjang. Dalam pengertian yang lebih mendasar, bisnis adalah proses memberi nilai tambah pada sebuah produk atau jasa, yakni mengubah sesuatu yang bernilai rendah menjadi bernilai tinggi melalui pengetahuan, teknologi, dan penguasaan pasar. Nilai tambah tidak jatuh dari langit. Ia lahir dari proses yang panjang dan berlapis: riset, pengolahan, standardisasi mutu, desain produk, penguasaan teknologi, hingga integrasi dengan kebutuhan industri. Rumput laut, singkong, kelapa, kopi, atau kakao bukan komoditas bernilai tinggi karena kuantitasnya, melainkan karena potensi transformasinya. Ketika bahan mentah itu masuk ke rantai hilir berbasis teknologi—pangan fungsional, farmasi, material maju, dan bioindustri—nilai ekonominya melonjak berkali-lipat. Di situlah bisnis sejati bekerja: menciptakan nilai, bukan sekadar memindahkan barang. Perbedaan ini menegaskan jurang antara pedagang dan industriawan. Pedagang hidup dari fluktuasi harga dan volume transaksi. Industriawan membangun sistem nilai: proses produksi, keunggulan teknologi, dan posisi pasar. Pedagang mengikuti harga pasar; industriawan membentuk harga melalui diferensiasi dan kualitas. Ketika suatu bangsa lebih banyak melahirkan pedagang daripada industriawan, maka ekonomi akan bertumpu pada aktivitas ekstraktif dan rente, bukan pada produktivitas dan inovasi. Nilai tambah juga tidak selalu berwujud fisik. Dalam sektor jasa, nilai justru sering lahir dari hal-hal yang tak kasat mata: kepastian, kecepatan, keandalan, transparansi, dan kepercayaan. Transportasi bukan hanya memindahkan orang dan barang, tetapi mengurangi ketidakpastian waktu dan risiko. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembangunan kapasitas berpikir dan karakter. Layanan keuangan bukan sekadar menyalurkan dana, tetapi menyediakan rasa aman dan akses yang adil. Ketika jasa dikelola dengan standar tinggi, ia menciptakan nilai ekonomi yang besar karena menurunkan biaya sosial dan ekonomi bagi penggunanya. Namun dalam konteks Indonesia, persoalan nilai tambah bukan semata kemampuan teknis, melainkan persoalan struktur ekonomi dan peran negara. Negara sering hadir di level atas: regulasi, insentif, proyek besar, dan peta jalan ambisius. Tetapi absen di titik paling menentukan bagi rakyat kecil: transaksi pertama. Bagi petani dan nelayan, kehidupan ekonomi tidak ditentukan oleh jargon hilirisasi, melainkan oleh tiga pertanyaan konkret: siapa pembeli pertamanya, berapa harga di tingkat produksi, dan kapan pembayaran dilakukan. Dalam bahasa ekonomi, ini adalah persoalan market access dan contract enforcement. Ketika akses pasar lemah dan kontrak tidak ditegakkan, akan selalu muncul institusi informal pengganti—tengkulak, patron, atau agregator—yang menguasai kas, informasi, dan jaringan. Mereka bukan sekadar perantara, melainkan pengendali nilai. Dalam situasi seperti ini, nilai tambah yang dihasilkan oleh proses hilirisasi tidak pernah benar-benar sampai ke tangan produsen hulu. Ia bocor di tengah jalan. Hilirisasi tanpa industri berbasis teknologi pada akhirnya hanya menjadi pemindahan lokasi transaksi, bukan pemindahan kemakmuran. Pabrik boleh berdiri, ekspor boleh meningkat, tetapi jika struktur pasar tetap timpang, produsen kecil tetap berada di posisi paling lemah. Tanpa keberpihakan pada transaksi pertama, hilirisasi hanya akan memperhalus wajah lama ekonomi ekstraktif. Bisnis yang memberi nilai tambah menuntut perubahan cara berpikir yang mendasar. Dari orientasi cepat untung ke orientasi membangun keunggulan. Dari mental pedagang ke mental industriawan. Dari ketergantungan pada sumber daya alam ke penguasaan pengetahuan dan teknologi. Ini menuntut keberanian berinvestasi jangka panjang, kesabaran membangun proses, dan disiplin menjaga kualitas. Tanpa itu, bisnis akan terus terjebak di level rendah nilai. Di sinilah peran negara seharusnya ditempatkan secara strategis. Bukan sekadar sebagai pemberi izin atau insentif, tetapi sebagai arsitek pasar. Negara harus memastikan adanya pembeli pertama yang kredibel, harga yang adil, dan kepastian pembayaran bagi produsen hulu. Negara juga harus membuka akses informasi nilai pasar dan struktur hilir, agar rakyat tidak terus berada dalam posisi asimetris. Tanpa intervensi cerdas di titik ini, pasar tidak akan pernah bekerja adil. Pada akhirnya, bisnis bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan kerja peradaban. Ia menentukan apakah sebuah bangsa akan terus menjadi pemasok bahan mentah atau naik kelas sebagai pencipta nilai. Apakah rakyatnya hidup dari kerja produktif atau dari rente dan spekulasi. Selama bisnis dimaknai sebagai proses memberi nilai tambah pada produk dan jasa, selama itu pula ia dapat menjadi instrumen kemakmuran yang adil dan berkelanjutan. Karena bisnis sejati bukan tentang seberapa besar yang diperdagangkan, melainkan seberapa dalam nilai diciptakan, dan kepada siapa nilai itu berpihak.

Wakaf Korporasi dan Keberlanjutan Pendidikan Studi Kasus Al-Qarawiyyin, Al-Azhar, dan Harvard University: Dari Tradisi Wakaf hingga Endowment Modern Oleh: SiS, antarkita Pendahuluan: Mengapa Kampus Besar Tidak Pernah Bergantung pada SPP Satu kesalahan berpikir yang umum dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah menganggap bahwa biaya pendidikan harus ditanggung oleh peserta didik. Ketika SPP menjadi tulang punggung utama, pendidikan pelan-pelan kehilangan watak sosialnya dan berubah menjadi industri jasa. Padahal, jika kita menoleh pada sejarah dan praktik global, kampus-kampus besar dunia justru dibangun di atas logika yang berlawanan: mereka hidup dari wakaf dan dana abadi, bukan dari “menjual kursi kuliah”. Di sinilah wakaf korporasi menemukan relevansinya—bukan sebagai konsep normatif keagamaan, tetapi sebagai arsitektur keuangan peradaban. Al-Qarawiyyin: Wakaf sebagai Fondasi Pendidikan Sepanjang Zaman Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, berdiri pada tahun 859 M dan diakui sebagai universitas tertua di dunia yang masih beroperasi. Namun nilai terbesarnya bukan pada usia, melainkan pada model pembiayaannya. Al-Qarawiyyin didirikan oleh Fatima al-Fihri melalui wakaf pribadi. Wakaf tersebut: Menjamin keberlanjutan kegiatan belajar-mengajar, Membiayai pengajar dan fasilitas, Membuka akses pendidikan bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi ekonomi Model ini menjadikan pendidikan: Tidak tunduk pada kekuasaan politik, Tidak bergantung pada kemampuan bayar mahasiswa, Tidak terjebak logika untung-rugi jangka pendek Al-Qarawiyyin mengajarkan satu prinsip mendasar: pendidikan yang ditopang wakaf memiliki daya tahan lintas abad, karena ia tidak hidup dari ketakutan kehilangan murid. Al-Azhar: Wakaf sebagai Ekosistem Global Pendidikan Jika Al-Qarawiyyin adalah fondasi, maka Al-Azhar adalah ekspansi sistemik wakaf pendidikan. Sejak berdiri pada abad ke-10, Al-Azhar membangun jaringan wakaf yang sangat luas: Tanah pertanian, Properti komersial, Unit-unit ekonomi produktif Hasilnya bukan hanya keberlanjutan kampus, tetapi keadilan akses pendidikan global. Mahasiswa dari Asia, Afrika, hingga Eropa Timur dapat belajar di Al-Azhar dengan: Beasiswa penuh, Tunjangan hidup, Akomodasi Wakaf menjadikan Al-Azhar: Mandiri secara finansial, Relatif independen secara politik, Berani menjaga tradisi keilmuan Pelajaran strategis dari Al-Azhar: wakaf bukan sekadar dana cadangan, tetapi instrumen keberpihakan sosial. Harvard University: Wakaf dalam Bahasa Kapital Modern Dalam dunia Barat, wakaf dikenal dengan istilah endowment fund. Secara substansi, endowment adalah wakaf versi modern: dana pokok dijaga, hasilnya dikembangkan, manfaatnya digunakan untuk kepentingan publik. Harvard University adalah contoh paling ekstrem sekaligus paling sukses. Pada tahun 2025: Total aset Harvard diperkirakan USD 82,4 miliar, Endowment mencapai USD 56,9 miliar Pertumbuhan sekitar 7% dari tahun sebelumnya, terutama dari pengelolaan investasi Dana ini memungkinkan Harvard: Memberi beasiswa besar-besaran, Menarik dosen dan peneliti terbaik dunia, Menopang riset jangka panjang, Menjaga stabilitas keuangan tanpa menaikkan biaya kuliah secara agresif Ironinya, praktik ini sangat dekat dengan konsep wakaf Islam, tetapi sering dianggap sebagai inovasi Barat. Pelajaran dari Harvard: wakaf yang dikelola profesional mampu melahirkan keunggulan akademik dan keadilan sosial sekaligus. Benang Merah Global: Wakaf sebagai Penyangga Martabat Pendidikan Dari Al-Qarawiyyin, Al-Azhar, hingga Harvard, terdapat pola yang konsisten: Dana abadi adalah syarat utama keberlanjutan pendidikan, Institusi yang bergantung pada iuran peserta didik rentan krisis, Wakaf/endowment menciptakan kemandirian moral dan akademik, Profesionalisme tidak bertentangan dengan nilai keikhlasan Inilah yang disebut wakaf korporasi: wakaf yang dikelola dengan disiplin manajemen modern, tetapi diabdikan sepenuhnya untuk misi sosial. Konteks Indonesia: Pendidikan yang Terjebak Logika Pasar, Di Indonesia, banyak lembaga pendidikan—termasuk milik organisasi keagamaan—mengalami paradoks: Gedung megah, Aset melimpah, Tetapi guru dan karyawan hidup pas-pasan Ketergantungan pada SPP menjadikan: Pendidikan sensitif terhadap fluktuasi jumlah murid, Guru tertekan oleh target finansial, Relasi akademik berubah menjadi transaksional Belajar dari tiga kampus dunia tersebut, jelas bahwa: pendidikan tidak boleh dibiarkan hidup dari kecemasan ekonomi. Refleksi untuk Muhammadiyah: Dari Aset ke Keadilan Muhammadiyah memiliki: Ribuan lembaga pendidikan, Jaringan sosial yang kuat, Kepercayaan umat yang besar Namun tanpa wakaf korporasi yang terintegrasi, potensi ini berisiko terfragmentasi. Wakaf korporasi memungkinkan: Subsidi silang antaramal usaha, Jaminan kesejahteraan pendidik dan karyawan, Pendidikan yang tetap inklusif dan berkeadilan Ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan keputusan ideologis. Penutup: Wakaf sebagai Infrastruktur Masa Depan Wakaf bukan cerita masa lalu., Ia adalah bahasa masa depan bagi pendidikan yang bermartabat. Jika Al-Qarawiyyin bertahan lebih dari seribu tahun,, jika Al-Azhar mencetak ulama lintas benua,, jika Harvard memimpin riset global, semuanya karena mereka tidak membiarkan pendidikan hidup dari pasar semata. Pertanyaannya bukan apakah kita mampu membangun wakaf korporasi, Tetapi apakah kita berani mengubah cara berpikir. Dari membanggakan gedung, menuju memuliakan manusia.

Mencari Kawan dan Mempengaruhi Lawan Refleksi dari buku Dale Carnegie How to Win Friends and Influence People (1936) Dale Carnegie menulis How to Win Friends and Influence People bukan sebagai buku teori psikologi yang rumit, melainkan sebagai panduan praktis memahami watak manusia. Ia berangkat dari satu premis dasar: manusia digerakkan oleh perasaan, bukan logika semata. Karena itu, siapa pun yang ingin mencari kawan—bahkan mempengaruhi lawan—harus terlebih dahulu memahami hati manusia. 1. Jangan Menyerang, Karena Manusia Akan Bertahan Carnegie membuka bukunya dengan peringatan keras: “Criticism is futile because it puts a person on the defensive.” Kritik yang menyerang hanya membuat orang membangun tembok. Lawan tidak merasa tercerahkan, justru merasa terancam. Dalam konteks mempengaruhi lawan, ini pelajaran penting. Menyalahkan, mempermalukan, atau menunjukkan superioritas intelektual hanya akan memperlebar jarak. Carnegie mencontohkan banyak tokoh besar yang memilih menahan kritik, lalu mengubah orang lain lewat pendekatan yang lebih manusiawi. 2. Berikan Apresiasi yang Tulus Carnegie menegaskan bahwa setiap manusia haus akan penghargaan. Ia menyebutnya sebagai “the deepest principle in human nature.” Namun ia juga mengingatkan: pujian palsu akan terbaca sebagai manipulasi. Mencari kawan berarti menemukan sisi baik orang lain, lalu mengakuinya dengan jujur. Bahkan kepada lawan sekalipun. Ketika seseorang merasa dihargai, ia akan membuka diri. Dari situlah pengaruh mulai bekerja—pelan, tapi mengakar. 3. Bangkitkan Keinginan, Bukan Paksaan Salah satu prinsip paling terkenal Carnegie adalah: “The only way to get someone to do something is to make them want to do it.” Ini inti dari mempengaruhi tanpa memaksa. Alih-alih berkata, “Kamu salah,” Carnegie menyarankan bertanya, mengajak berpikir, dan menunjukkan manfaat bersama. Lawan tidak dipaksa meninggalkan posisinya, tetapi diajak melihat kemungkinan lain. Perubahan yang lahir dari kesadaran jauh lebih tahan lama daripada perubahan karena tekanan. 4. Jadilah Pendengar yang Baik Carnegie berkali-kali menekankan kekuatan mendengar. Orang yang didengarkan merasa dihormati. Dan orang yang merasa dihormati cenderung melunak. Dalam banyak konflik, masalahnya bukan perbedaan pendapat, melainkan perasaan tidak didengar. Maka mendengar bukan sikap pasif, melainkan strategi aktif membangun pengaruh. 5. Biarkan Orang Lain Menjaga Harga Dirinya Dalam bab tentang kepemimpinan, Carnegie menulis bahwa melukai harga diri seseorang adalah kesalahan fatal. Jika ingin mengoreksi, lakukan secara halus. Jika ingin mengubah, jangan merendahkan. Ia menyarankan: – Mulailah dengan pujian – Sampaikan kesalahan secara tidak langsung – Akhiri dengan harapan dan kepercayaan Dengan cara itu, bahkan lawan pun dapat berubah tanpa merasa kalah. 6. Dari Kawan Menuju Perubahan Bagi Carnegie, tujuan akhir bukan sekadar disukai, tetapi menciptakan kerja sama. Kawan adalah jembatan perubahan. Tanpa kawan, gagasan besar hanya akan berputar di kepala sendiri. Buku ini—yang telah terjual puluhan juta eksemplar dan diterjemahkan ke berbagai bahasa—menegaskan satu pesan abadi: pengaruh sejati tidak lahir dari kekuasaan, tetapi dari empati. Penutup Mencari kawan dan mempengaruhi lawan ala Dale Carnegie bukanlah seni memenangkan konflik, melainkan seni memanusiakan manusia. Dalam dunia yang bising oleh perdebatan dan klaim kebenaran, pendekatan ini terasa semakin relevan. Karena pada akhirnya, orang mungkin lupa apa yang kita katakan, tapi mereka tak pernah lupa bagaimana perasaan mereka ketika diperlakukan oleh kita. SiS, antarkita

Wakaf Korporasi: Mengonversi Kebanggaan Menjadi Kesejahteraan dan Keadilan Membumikan Aset Muhammadiyah untuk Menyentuh Kehidupan Guru Muhammadiyah Muhammadiyah sejak awal lahir sebagai gerakan tajdid, bukan sekadar organisasi administratif. Ia hadir untuk menjawab problem zaman dengan keberanian berpikir dan keberpihakan pada kaum mustadh‘afin. Karena itu, ukuran kemajuan Muhammadiyah sejatinya bukan hanya jumlah amal usaha yang berdiri, melainkan sejauh mana amal usaha itu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi para penggeraknya. Hari ini, Muhammadiyah memiliki aset yang luar biasa besar. Sekolah dan perguruan tinggi tersebar dari kota hingga pelosok. Rumah sakit, klinik, dan berbagai unit layanan sosial tumbuh menjadi kebanggaan kolektif. Namun di balik kebanggaan itu, terdapat realitas yang tak bisa diabaikan: banyak guru Muhammadiyah masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Ironi ini tidak boleh disederhanakan sebagai persoalan “keterbatasan dana”. Masalah utamanya adalah cara pandang terhadap aset. Ketika Aset Besar Tidak Otomatis Menghadirkan Keadilan Dalam praktik sehari-hari, aset Muhammadiyah lebih sering diposisikan sebagai sarana operasional dan simbol eksistensi institusi. Gedung dibangun, fasilitas ditambah, ekspansi dilakukan. Namun manfaat ekonominya sering berhenti di level kelembagaan, tidak mengalir secara sistemik kepada guru sebagai aktor kunci pendidikan. Akibatnya, lembaga pendidikan Muhammadiyah secara tidak sadar terjebak pada logika pasar: biaya operasional ditopang oleh SPP, kesejahteraan guru bergantung pada jumlah murid, dan relasi pendidik–peserta didik bergeser menjadi relasi transaksional. Di titik ini, institusi pendidikan berisiko kehilangan ruh sosialnya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka amal usaha pendidikan akan berjalan menjauh dari cita-cita awal Muhammadiyah sebagai gerakan pembebasan dan pencerahan. Wakaf Korporasi sebagai Jalan Ideologis, Bukan Sekadar Teknis Wakaf korporasi bukanlah jargon ekonomi modern yang asing bagi nilai Islam. Ia justru merupakan pembaruan cara mengelola wakaf agar relevan dengan kompleksitas zaman. Intinya sederhana: aset tidak dihabiskan, tetapi dikelola secara profesional agar manfaatnya terus mengalir. Dalam kerangka wakaf korporasi, aset Muhammadiyah—tanah, gedung, rumah sakit, perguruan tinggi, hingga unit usaha—diposisikan sebagai aset wakaf produktif yang dikelola dengan prinsip korporasi modern: transparan, akuntabel, berorientasi keberlanjutan, dan berbasis tata kelola yang sehat. Keuntungan dari pengelolaan itu bukan untuk memperkaya institusi, melainkan untuk menunaikan mandat sosial. Inilah perbedaan mendasar antara korporasi kapitalistik dan wakaf korporasi. Yang satu berorientasi akumulasi laba, yang lain berorientasi distribusi manfaat. Guru Muhammadiyah: Aset Peradaban yang Terlupakan Guru Muhammadiyah bukan sekadar tenaga kerja. Mereka adalah penjaga nilai, pewaris ideologi, dan pencetak generasi berkemajuan. Namun ironisnya, justru kelompok inilah yang sering paling lama menunggu sentuhan kesejahteraan. Wakaf korporasi mengubah posisi guru dari “beban biaya” menjadi penerima manfaat strategis. Ketika hasil pengelolaan aset Muhammadiyah dialokasikan secara khusus untuk: gaji yang layak dan bermartabat, jaminan sosial dan kesehatan, dana pensiun dan pengembangan kapasitas, maka pendidikan akan berjalan dengan kualitas dan ketulusan yang jauh lebih kuat. Guru yang sejahtera adalah syarat mutlak bagi lahirnya generasi yang tercerahkan. Mengakhiri Dilema Moral Pendidikan Selama ini, banyak pimpinan amal usaha berada dalam dilema: menaikkan SPP demi kesejahteraan guru atau menahan biaya demi akses pendidikan masyarakat. Wakaf korporasi menawarkan jalan ketiga yang lebih adil. Dengan pendapatan dari aset wakaf produktif, lembaga pendidikan tidak lagi sepenuhnya menggantungkan diri pada SPP. Guru tidak lagi bergantung pada jumlah siswa. Relasi pendidikan pun kembali pada hakikatnya: relasi sosial dan pengabdian, bukan transaksi ekonomi. Inilah cara menjaga institusi pendidikan tetap menjadi institusi sosial, bukan sekadar lembaga jasa. Membumikan Aset, Bukan Menyucikannya Aset Muhammadiyah tidak cukup hanya dijaga secara administratif atau dibanggakan secara simbolik. Ia harus “dibumikan”—diturunkan manfaatnya agar menyentuh kehidupan nyata para guru, karyawan, dan jamaah. Wakaf korporasi menuntut keberanian untuk melakukan reposisi: dari sekadar menjaga aset menjadi mengaktifkan aset. Dari memperluas bangunan ke memperluas manfaat. Dari kebanggaan struktural menuju keadilan substantif. Penutup: Wakaf sebagai Sikap Keberpihakan Pada akhirnya, wakaf korporasi bukan soal kemampuan finansial, melainkan soal keberpihakan ideologis. Apakah aset besar akan terus menjadi monumen kebanggaan, ataukah menjadi jalan sunyi menuju kesejahteraan dan keadilan? Jika Muhammadiyah berani menata asetnya dengan paradigma wakaf korporasi, maka kebesaran organisasi tidak hanya tampak dari luasnya jaringan amal usaha, tetapi terasa dalam kehidupan para guru yang mengabdi dengan ikhlas. Karena peradaban tidak dibangun oleh gedung megah, melainkan oleh manusia yang dimuliakan. SiS, antarkita

Prof. Brian Yuliarto, Mendikti Saintek, Kader Muhammadiyah dan Ketua PCM Cibeunying Kaler Oleh: SiS, Antarkita Di dalam perjalanan panjang Muhammadiyah, ada satu nilai yang terus diwariskan lintas generasi, tetapi kerap diuji oleh zaman: rendah hati dalam bermuhammadiyah. Nilai ini bukan sekadar akhlak personal, melainkan fondasi etika organisasi. Ia menentukan bagaimana kader memandang jabatan, menempatkan diri dalam struktur, dan memilih ruang pengabdian. Nilai itulah yang menemukan bentuk paling konkret pada sosok Prof. Brian Yuliarto—seorang ilmuwan, profesor, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, sekaligus kader Muhammadiyah yang berkhidmat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Cibeunying Kaler. Dalam sebuah literasi reflektif tentang Muhammadiyah, ditegaskan bahwa aktif di cabang dan ranting adalah ujian kerendahan hati sekaligus sekolah kepemimpinan yang sesungguhnya. Cabang bukan sekadar unit administratif, melainkan jantung persyarikatan. Di sanalah denyut dakwah sosial, pendidikan, dan pembinaan jamaah berlangsung secara nyata. Di sanalah kader belajar bersabar, mendengar, bermusyawarah, dan bekerja dengan sumber daya terbatas. Menjadi Ketua PCM, terlebih bagi seorang profesor dan pejabat negara, bukanlah perkara prestise. Tidak ada panggung besar, tidak ada sorotan luas. Yang ada adalah kerja sunyi, dinamika jamaah, dan problem konkret warga. Karena itu, kesediaan Prof. Brian memimpin PCM bukan sekadar jabatan struktural, tetapi pernyataan sikap ideologis dan etis. Muhammadiyah sejak awal tidak membangun tradisi kader instan. Dalam literasi organisasi ditegaskan bahwa kader yang “meloncat” ke struktur atas tanpa pengalaman basis sering kali rapuh—easy come, easy go. Sebaliknya, mereka yang ditempa di ranting dan cabang akan memiliki ketahanan moral, kedalaman empati, dan kematangan kepemimpinan. Prof. Brian justru menegaskan prinsip ini dengan cara yang elegan: semakin tinggi amanah, semakin kuat keterikatannya dengan basis. Sebagai Ketua PCM Cibeunying Kaler, Prof. Brian berada di ruang yang egaliter. Ia duduk sejajar dengan guru sekolah Muhammadiyah, pengurus masjid, aktivis AUM, pedagang kecil, dan jamaah biasa. Tidak ada jarak akademik, tidak ada hierarki kekuasaan. Yang ada adalah musyawarah, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif. Inilah wajah Muhammadiyah yang paling otentik: gerakan yang memuliakan ilmu tanpa meninggikan ego. Literasi Muhammadiyah juga mengajarkan bahwa jabatan bukan ukuran keutamaan kader, melainkan konsistensi dalam khidmat. Prof. Brian membawa etos itu hingga ke level negara. Ketika ia dipercaya menjadi Mendikti Saintek, amanah tersebut bukan sekadar pengakuan atas kapasitas keilmuannya, tetapi juga ujian nilai. Apakah sains akan diposisikan sebagai komoditas elit, atau sebagai instrumen kemajuan yang berkeadilan? Muhammadiyah, sejak KH. Ahmad Dahlan, memandang ilmu sebagai sarana pembebasan. Ilmu tidak boleh tercerabut dari realitas umat. Ia harus berpihak pada kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam posisi strategis sebagai Mendikti Saintek, Prof. Brian berada di persimpangan penting antara kampus, negara, dan masyarakat. Identitasnya sebagai kader Muhammadiyah memberi landasan etik agar kebijakan pendidikan tinggi dan riset tidak kehilangan orientasi sosial. Yang menarik, literasi tentang rendah hati dalam bermuhammadiyah juga menekankan pentingnya memikirkan lingkungan terdekat terlebih dahulu sebelum berbicara pada level yang lebih luas. Prof. Brian mempraktikkan hal ini secara literal. Ia tidak hanya berbicara tentang masa depan sains Indonesia di forum nasional, tetapi juga memikirkan bagaimana persyarikatan di tingkat cabang bisa tumbuh, hidup, dan relevan bagi jamaahnya. Kisah ini menjadi cermin penting bagi kader muda Muhammadiyah hari ini. Di tengah godaan popularitas, jabatan, dan eksposur publik, Muhammadiyah mengingatkan bahwa proses tidak boleh dilompati. Bahwa berkhidmat di ranting dan cabang bukanlah beban, melainkan kehormatan. Bahwa kerendahan hati bukan kelemahan, tetapi sumber kekuatan moral. Muhammadiyah tidak kekurangan orang pintar. Yang selalu dibutuhkan adalah orang-orang berilmu yang mau tetap menjadi kader, pemimpin yang tidak tercerabut dari jamaah, dan tokoh yang tidak lupa pulang ke rumah persyarikatan. Prof. Brian Yuliarto menghadirkan teladan itu secara utuh: ilmuwan yang membumi, pejabat yang beradab, dan kader yang setia pada proses. Dari Cibeunying Kaler hingga pusat kebijakan nasional, ada benang merah yang tidak terputus: benang pengabdian. Benang nilai. Benang kerendahan hati. Dan di situlah kita belajar bahwa keagungan Muhammadiyah tidak dibangun oleh siapa yang paling tinggi jabatannya, tetapi oleh siapa yang paling tulus khidmatnya. Di zaman ketika banyak orang berlomba naik ke panggung besar, Prof. Brian mengajarkan satu pelajaran sederhana namun mendalam: bahwa jabatan boleh setinggi langit, tetapi khidmat harus tetap membumi—di cabang, di jamaah, dan di persyarikatan. SiS, Antarkita

Pelatihan Pemulasaran Jenazah, Langkah Nyata LHK PCM Sako Kota Palembang Hadir untuk Umat Palembang || AntarKita.com ~ Layanan Husnul Khotimah (LHK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sako Kota Palembang menggelar Pelatihan Pemulasaran Jenazah yang diikuti oleh puluhan Warga Muhammadiyah dan Aisyiyah yang berada di wilayah lingkup PCM Sako serta Jama’ah Masjid Al-Jannah Pusri Sako, Palembang, Ahad (1/2/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.30 hingga 17.00 ini mendapatkan banyak antusias dari para peserta, dikarenakan Pelatihan Pemulasaran Jenazah baru perdana dilaksanakan dilingkup Muhammadiyah Sako.   Ketua LHK PCM Sako, M. Rizky Kurniawan berharap Pelatihan Pemulasaran Jenazah mampu meningkatkan pemahaman, wawasan, dan keterampilan peserta, khususnya dalam pelaksanaan shalat jenazah yang sesuai tuntunan. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini diharapkan memberi dampak nyata bagi pengurus LHK PCM Samo sebagai bagian dari upaya menyiapkan tim ahli yang profesional dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada warga Muhammadiyah-‘Aisyiyah serta masyarakat luas. “Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta memperoleh pemahaman yang utuh tentang tata cara pemulasaran dan shalat jenazah yang baik dan benar. Setelah kegiatan ini, semoga ilmu yang didapat dapat berdampak langsung, khususnya bagi pengurus LHK PCM Samo, karena LHK didirikan untuk menyiapkan tim ahli yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi warga Muhammadiyah, ‘Aisyiyah, dan masyarakat secara umum,” ujar M. Rizky Kurniawan. Pelatihan Pemulasaran Jenazah ini disampaikan oleh Ustadz Mualimi yang telah berpengalaman dan menguasai secara mendalam ilmu pemulasaran jenazah. Melalui materi yang disampaikan, diharapkan peserta tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkan dan menerapkannya setelah mengikuti pelatihan. “Materi pemulasaran jenazah ini kami sampaikan secara komprehensif agar peserta tidak hanya memahami ilmunya, tetapi juga mampu mempraktikkannya dengan baik dan benar setelah pelatihan ini selesai,” tutur Ustadz Mualimi. Selain penyampaian teori dan materi, Pelatihan Pemulasaran Jenazah ini juga dilengkapi dengan praktik langsung yang melibatkan seluruh peserta. Melalui metode ini, peserta diajak untuk tidak hanya memahami konsep secara tekstual, tetapi juga menyaksikan dan melakukan setiap tahapan pemulasaran jenazah sesuai tuntunan yang benar. Praktik lapangan Pelatihan Pemulasaran Jenazah tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman peserta terhadap ilmu yang telah dipelajari, sekaligus menumbuhkan kesiapan dan kepercayaan diri untuk menerapkannya di kemudian hari ketika dibutuhkan dalam pelayanan kepada umat dan masyarakat (Tarqum Aziz JurnalisMu Banyumas Raya).

Dari Kotak Infak ke Wakaf Produktif: Korporatisasi Masjid dan Jalan Panjang Kemandirian Umat Oleh: SiS, antarkita Indonesia kerap membanggakan diri sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Di saat yang sama, Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan jumlah masjid terbanyak. Dewan Masjid Indonesia mencatat lebih dari 800 ribu masjid telah terdata. Jumlah sebenarnya bisa jauh lebih besar. Namun pertanyaan pentingnya bukan pada kuantitas, melainkan pada fungsi dan dampak. Apakah ratusan ribu masjid itu telah menjadi pusat pembebasan ekonomi umat, atau justru terjebak dalam siklus ketergantungan yang tak berkesudahan? Masjid yang Hidup, Jamaah yang Tertatih Fenomena yang jamak kita temui: masjid berdiri megah, kegiatan ramai, tetapi jamaah di sekitarnya tetap bergulat dengan kemiskinan struktural. Setiap pekan kotak infak beredar, dana terkumpul, lalu habis untuk operasional rutin. Bulan berganti, tahun berlalu, pola yang sama terus berulang. Masjid hidup dari jamaah. Namun jamaah tidak pernah benar-benar hidup karena masjid. Ini bukan kesalahan takmir, bukan pula kesalahan jamaah. Ini adalah cacat paradigma: masjid diposisikan semata sebagai institusi ritual, bukan institusi sosial-ekonomi jangka panjang. Padahal, dalam sejarah Islam, masjid adalah pusat peradaban—tempat ibadah, pendidikan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan harta umat. Jogokariyan: Kreativitas yang Menginspirasi, Tapi Belum Cukup Masjid Jogokariyan di Yogyakarta sering dijadikan rujukan nasional. Takmirnya kreatif, inovatif, dan sangat berpihak pada jamaah. Masjid ini berhasil menghidupkan fungsi sosial masjid secara nyata. Namun jika ditarik lebih dalam, mayoritas masjid—termasuk Jogokariyan—masih bergerak pada manajemen kas sosial, bukan manajemen aset umat. Infak dikelola dengan baik, tetapi tetap bersifat konsumtif. Tidak ada akumulasi aset lintas generasi. Di sinilah kita perlu belajar dari contoh yang lebih ekstrem dan historis: Masjid dan Universitas Al-Azhar di Kairo. Al-Azhar: Wakaf, Waktu, dan Kesabaran Peradaban Didirikan pada tahun 972 M, Al-Azhar bertahan lebih dari seribu tahun melewati pergantian dinasti, rezim, dan krisis politik. Rahasia utamanya bukan pada kehebatan kurikulum semata, tetapi pada kemandirian ekonomi berbasis wakaf produktif. Al-Azhar tidak menggantungkan operasionalnya pada uang kuliah mahasiswa. Justru sebaliknya, ia dikenal sebagai lembaga pendidikan dengan beasiswa melimpah bagi pelajar dari seluruh dunia—termasuk Indonesia. Sumber dananya berasal dari akumulasi aset wakaf yang dikelola secara profesional. Aset itu tidak dihabiskan. Pokoknya dijaga, manfaatnya dialirkan. Inilah makna wakaf yang sesungguhnya. Menariknya, dalam beberapa periode sejarah modern, Al-Azhar bahkan mampu membantu keuangan negara Mesir. Sebuah ironi sekaligus pelajaran: institusi keagamaan bisa lebih berdaulat secara ekonomi dibanding negara. Harvard, Yale, dan Wakaf yang Berganti Nama Bagi yang menganggap wakaf produktif sebagai konsep idealistis, dunia Barat justru telah lama mempraktikkannya secara sistemik. Harvard dan Yale mengelola dana endowment ratusan miliar dolar. Hasil investasinya menopang riset, pendidikan, dan layanan sosial. Istilahnya berbeda—endowment fund—tetapi substansinya identik dengan wakaf. Masyarakat menyerahkan aset bukan untuk dibelanjakan, tetapi untuk dikelola. Manfaatnya digunakan, pokoknya dijaga. Ironisnya, umat Islam yang memiliki konsep wakaf sejak 14 abad lalu justru tertinggal dalam praktik modernnya. Masjid, Korporatisasi, dan Kesalahpahaman Besar Kata “korporatisasi” sering ditakuti karena diasosiasikan dengan kapitalisme rakus. Padahal, dalam konteks masjid, korporatisasi berarti pengelolaan aset secara institusional, profesional, transparan, dan berkelanjutan. Masjid bukan berarti berubah menjadi perusahaan dagang. Justru sebaliknya, masjid tidak boleh berdagang langsung. Ketika masjid membuka minimarket atau usaha sejenis, ia berpotensi bersaing dengan jamaahnya sendiri. Ini bertentangan dengan ruh masjid sebagai pemersatu. Hikmah larangan berdagang di masjid oleh Nabi SAW menjadi sangat relevan di sini. Masjid tidak boleh menjadi pemain pasar. Masjid harus menjadi penopang ekosistem ekonomi, bukan kompetitor. Peran yang paling tepat adalah sebagai investor sosial. Konversi Kotak Infak ke Wakaf: Titik Balik Struktural Gagasan konversi kotak infak ke kotak wakaf bukan sekadar perubahan wadah, tetapi perubahan logika. Dari: habis pakai → berkelanjutan konsumtif → produktif jangka pendek → lintas generasi Ketika aset wakaf telah mampu menutup biaya operasional masjid, maka infak jamaah tidak lagi menjadi “penopang hidup masjid”, melainkan energi untuk pemberdayaan. Imam, muadzin, dan dai dapat digaji layak dari hasil investasi wakaf, tanpa dilema moral. Masjid bisa menyelenggarakan pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan bantuan sosial tanpa rasa sungkan. Jika 800 Ribu Masjid Bergerak Bayangkan jika sebagian masjid di Indonesia mulai mengelola wakaf produktif secara serius. Akumulasi asetnya bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Ini bukan utopia, tetapi soal kesabaran, tata kelola, dan keberanian berpikir lintas generasi. Masjid tidak lagi menjadi simbol kesalehan ritual semata, tetapi institusi sosial yang membebaskan. Jamaah tidak hanya diajak bersabar, tetapi diberi alat untuk berdaulat. Pada titik itulah masjid kembali pada fungsi asalnya: menjaga iman, menumbuhkan ilmu, dan memuliakan kehidupan. SiS, antarkita