Pengemis Berlagak Jadi Majikan: Cacat Nalar Pejabat Konoha

Di negeri Konoha, ada satu penyakit akut yang terus dipelihara oleh penguasa: cacat nalar dalam memahami posisi dan peran kekuasaan. Mereka yang seharusnya bekerja untuk rakyat justru bersikap seolah rakyatlah yang bekerja untuk mereka. Yang seharusnya melayani malah gemar meminta. Yang seharusnya memberi solusi justru piawai menambah beban.

Atas nama negara, setiap kali kas terasa seret, solusinya selalu instan: minta uang ke rakyat lewat aturan. Tidak perlu inovasi. Tidak perlu keberanian memangkas pemborosan. Tidak perlu keadilan fiskal. Cukup terbitkan regulasi, ganti istilah, dan bebankan lagi ke rakyat.

Rakyat diminta terus-menerus.

Diminta mandat saat pemilu.

Diminta pajak saat berkuasa.

Diminta bersabar saat pelayanan buruk.

Sementara pejabat?

Minta dimaklumi.

Minta dilindungi.

Minta tidak dikritik.

Inilah ironi besar negeri Konoha: yang hidup dari rakyat justru merasa paling berkuasa atas rakyat.

Boro-boro memberi modal usaha bagi UMKM.

Boro-boro menyediakan fasilitas produksi yang adil.

Boro-boro menciptakan sistem ekonomi yang berpihak.

Yang bisa dilakukan pejabat Konoha hanyalah satu: meminta. Meminta dengan wajah legal, memalak dengan baju regulasi.

Kalian menyebut diri “penyelenggara negara”, tapi perilaku kalian lebih mirip pengemis yang berlagak majikan. Bedanya, pengemis masih tahu malu dan tidak memaksa. Kalian memaksa dengan kewenangan, mengancam dengan sanksi, dan merasa sah karena berlindung di balik hukum yang kalian buat sendiri.

Ironisnya, hukum itu sering kali tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Kerja utama pejabat Konoha tampaknya bukan memperbaiki layanan publik, melainkan mengamankan aliran uang rakyat. Pelayanan lambat dianggap biasa. Birokrasi berbelit disebut prosedur. Keluhan rakyat dibiarkan menggantung. Namun urusan pajak, iuran, dan pungutan—kalian selalu paling sigap dan kreatif.

Uang rakyat dikumpulkan bukan untuk memperkuat kesejahteraan bersama, tetapi terlalu sering bocor untuk:

memperkaya diri,

memperkuat kelompok,

membiayai gaya hidup kekuasaan,

dan mengamankan lingkaran kepentingan.

Ketika rakyat bertanya, aparat dikerahkan.

Ketika rakyat mengkritik, dituduh mengganggu stabilitas.

Ketika rakyat menolak, dicap tidak nasionalis.

Kekuasaan yang seharusnya melindungi berubah menjadi alat penindasan.

Padahal logikanya sangat sederhana: rakyat adalah majikan. Kalian digaji dari uang rakyat. Kalian hidup dari pajak rakyat. Tanpa rakyat, jabatan kalian hanyalah kursi kosong tanpa legitimasi. Negara bukan milik pejabat, negara adalah milik rakyat yang menitipkan pengelolaannya kepada kalian.

Hari ini, rakyat sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi sulit, harga kebutuhan pokok naik, usaha kecil megap-megap, lapangan kerja sempit. Namun di tengah kesulitan itu, pejabat Konoha justru menambah beban dengan istilah baru yang dibungkus teknokratis: opsen.

Seolah mengganti nama bisa mengubah hakikat.

Seolah rakyat tidak paham bahwa ini tetap pajak tambahan.

Inilah bentuk paling telanjang dari ketidakpekaan kekuasaan: rakyat disuruh berkorban, sementara pejabat menolak berhemat.

Kalian ingin hidup enak sendiri.

Gaji tidak mau dikurangi.

Tunjangan tidak mau dipotong.

Fasilitas tetap mewah.

Anggaran perjalanan tetap jalan.

Sementara rakyat diminta “mengerti kondisi negara”.

Jika kalian punya nalar yang lurus dan hati yang waras, seharusnya yang pertama dikurangi adalah biaya kekuasaan, bukan daya hidup rakyat. Potong gaji pejabat. Pangkas fasilitas. Sederhanakan birokrasi. Tutup kebocoran anggaran. Hentikan proyek-proyek mubazir. Itu baru negara yang berpihak.

Negeri ini tidak miskin. Negeri ini kaya., Yang miskin adalah integritas pengelolanya.

Yang cacat adalah nalar para pejabatnya.

Selama pengemis masih berlagak jadi majikan, selama kekuasaan terus memeras tanpa rasa malu, dan selama rakyat diperlakukan sebagai objek, bukan subjek, maka ketidakadilan akan terus diproduksi oleh negara itu sendiri—secara sah, rapi, dan kejam.

Dan suatu saat, sejarah akan mencatat: bukan rakyat yang gagal membiayai negara, tetapi pejabatlah yang gagal menjadi pelayan.

Suwatnoibnusudihardjo,Antarkita