Gagap Kolektif

Ada satu pertanyaan yang sangat sederhana, bahkan seharusnya mudah dijawab oleh bangsa yang telah lebih dari tujuh dekade merdeka: siapakah yang layak menjadi presiden Indonesia saat ini? Pertanyaan ini tidak meminta kepastian hasil pemilu, tidak menuntut legitimasi politik, dan tidak pula mempersoalkan prosedur konstitusional. Ia hanya menanyakan kelayakan—soal kapasitas, integritas, dan kepemimpinan.

Namun yang terjadi justru keheningan. Semua terdiam. Waktu berjalan cukup lama. Pikiran bekerja, tetapi kata-kata seakan tersangkut di tenggorokan. Sebuah jeda yang janggal, sekaligus menyimpan paradoks besar.

Indonesia bukan negeri yang kekurangan kader. Kita memiliki banyak pemimpin daerah tingkat provinsi yang telah mengelola wilayah, anggaran, dan birokrasi dengan kompleksitas tinggi. Kita memiliki kader partai politik yang dibesarkan dalam sistem organisasi dan dinamika kekuasaan. Kita memiliki kader militer dengan pengalaman strategis, kedisiplinan, dan manajemen krisis. Kita memiliki kader Muhammadiyah dan NU yang teruji dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan penguatan masyarakat. Kita memiliki pesantren yang mencetak pemimpin moral dan spiritual. Kita memiliki perguruan tinggi yang melahirkan intelektual, teknokrat, dan pemikir kebijakan publik.

Semua entitas itu nyata. Semua itu hidup dan terus melahirkan kader. Namun anehnya, dari kelimpahan tersebut, bangsa ini justru gagap ketika diminta menyebut satu figur yang layak memimpin Indonesia. Pertanyaan sederhana berubah menjadi pertanyaan yang terasa berbahaya untuk dijawab.

Di sinilah gagap kolektif bekerja.

Gagap kolektif bukan karena bangsa ini bodoh atau tidak tahu. Justru sebaliknya, ia muncul di tengah masyarakat yang semakin terdidik dan sarat informasi. Gagap ini lahir karena imajinasi politik kita telah lama dikerdilkan. Kita dibiasakan untuk percaya bahwa kepemimpinan nasional hanya mungkin lahir dari jalur tertentu, dari lingkaran tertentu, dari nama-nama yang terus diulang.

Demokrasi yang seharusnya memperluas pilihan, justru menyempitkan cara berpikir. Kita bebas memilih, tetapi hanya dari daftar terbatas yang telah disiapkan. Ketika ditanya tentang kelayakan, refleks pertama yang muncul bukan kualitas atau rekam jejak, melainkan elektabilitas, dukungan elite, dan peluang menang. Seolah presiden bukan soal siapa yang terbaik, tetapi siapa yang paling mungkin.

Akibatnya, meritokrasi kehilangan tempat. Kualitas kepemimpinan kalah oleh logika kekuasaan. Rekam jejak dikalahkan oleh popularitas. Integritas tenggelam di bawah pencitraan. Banyak kader terbaik bangsa—yang tumbuh melalui proses panjang, pengabdian sunyi, dan kerja nyata—tetap berada di pinggir karena tidak masuk dalam radar politik nasional.

Lebih ironis lagi, ketika seseorang berani menyebut nama alternatif, diskusi sering kali berhenti sebelum dimulai. Bukan diuji dengan argumen, tetapi dibatalkan dengan asumsi: tidak punya partai, tidak punya mesin, tidak punya peluang. Demokrasi pun berubah fungsi—bukan lagi alat untuk mencari yang terbaik, melainkan alat untuk membenarkan yang paling kuat.

Keheningan saat menjawab pertanyaan tentang presiden sejatinya adalah alarm. Ia menandakan bahwa bangsa ini mulai kehilangan kepercayaan pada kapasitas kolektifnya sendiri. Kita seperti lupa bahwa presiden seharusnya adalah puncak dari proses pembibitan kepemimpinan nasional, bukan hasil dari kompromi sempit elite politik.

Gagap kolektif ini berbahaya karena ia menumpulkan kesadaran kritis. Ia membuat kita pasrah pada pilihan yang terbatas dan curiga terhadap alternatif. Ia melatih kita untuk diam, bukan berdialog. Dan pada akhirnya, ia membuat demokrasi berjalan sebagai ritual lima tahunan tanpa kedalaman makna.

Bangsa yang matang seharusnya mampu berdebat tentang pemimpinnya dengan percaya diri. Ia seharusnya mampu menyebut banyak nama, menguji banyak gagasan, dan menilai dengan akal sehat. Jika yang muncul justru kebingungan dan keheningan, maka masalahnya bukan pada ketiadaan kader, melainkan pada keberanian kolektif yang menghilang.

Karena sesungguhnya, Indonesia tidak kekurangan pemimpin. Yang kita alami hari ini adalah gagap—gagap untuk percaya bahwa bangsa ini mampu memilih yang terbaik dengan jujur dan merdeka.

SiS,Antarkita