Impor, Tambang, dan Oligarki.  Arsitektur Penjarahan Modern di Negeri Merdeka

Indonesia secara konstitusional adalah negara merdeka. Namun kemerdekaan politik tidak otomatis menjelma menjadi kedaulatan ekonomi. Di balik simbol negara dan jargon pembangunan, berdiri sebuah struktur yang nyaris tak berubah sejak era kolonial: kekayaan alam dikuasai segelintir elite, sementara mayoritas rakyat hanya kebagian dampaknya.

Impor, tambang, dan oligarki bukan tiga persoalan terpisah. Mereka adalah satu mata rantai, saling menguatkan, membentuk sistem ekonomi yang meminggirkan rakyat atas nama stabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan.

1. Impor: Ketergantungan yang Diciptakan

Di negeri yang tanahnya subur, impor pangan menjadi kebijakan rutin. Beras, gula, kedelai, daging, bahkan garam—semuanya diimpor. Dalihnya selalu sama: produksi lokal belum cukup, harga harus dijaga, pasar harus stabil.

Namun impor yang berulang dan masif bukan lagi solusi sementara, melainkan ketergantungan yang dipelihara.

Di balik kebijakan impor, terdapat segelintir importir besar yang menikmati rente dari kuota, izin, dan distribusi. Impor menjadi ladang keuntungan karena:

negara membuka akses terbatas,

pemain kecil tersingkir,

dan pasar dikendalikan oleh sedikit aktor.

Petani dan peternak rakyat tidak pernah menjadi subjek kebijakan, melainkan korban. Produk lokal ditekan harganya, sementara biaya produksi terus naik. Negara hadir bukan sebagai pelindung produsen rakyat, melainkan sebagai penjamin kepentingan pasar besar.

2. Tambang: Kekayaan yang Tidak Menetes ke Bawah

Tambang adalah jantung kekayaan Indonesia. Emas, tembaga, nikel, batu bara, minyak dan gas adalah sumber daya strategis yang seharusnya menjadi fondasi kesejahteraan nasional.

Namun realitas menunjukkan hal sebaliknya. Tambang dikuasai korporasi besar dengan kontrak jangka panjang, banyak di antaranya terhubung dengan modal global. Negara sering kali hanya menerima royalti kecil dibandingkan nilai ekonomi yang diangkut keluar.

Masyarakat sekitar tambang:

kehilangan tanah,

menghadapi kerusakan lingkungan,

dan tetap hidup dalam kemiskinan struktural.

Tambang menjadi mesin ekstraksi, bukan instrumen pembangunan. Kekayaan diambil, nilai tambah diolah di luar, dan limbah ditinggalkan di dalam negeri.

3. Oligarki: Simpul Kekuasaan Ekonomi dan Politik

Impor dan tambang bertemu dalam satu simpul utama: oligarki.

Oligarki bukan sekadar orang kaya. Mereka adalah pemilik pengaruh. Mereka:

menguasai sektor strategis,

mempengaruhi kebijakan,

dan membentuk regulasi sesuai kepentingannya.

Dalam sistem ini, negara tidak sepenuhnya berdaulat. Kebijakan sering kali lahir dari kompromi elite, bukan dari kebutuhan rakyat. Demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi ekonomi dikendalikan secara elitis.

Oligarki membutuhkan impor untuk mengendalikan pasar domestik dan menjaga arus keuntungan. Oligarki membutuhkan tambang untuk memperbesar akumulasi modal dan daya tawar global. Negara menjadi arena transaksi kepentingan.

4. Negara Merdeka, Rakyat Tergantung

Penjajahan hari ini tidak datang dengan senjata, melainkan dengan:

kontrak,

regulasi,

dan narasi teknokratis.

Rakyat tidak diperintah secara paksa, tetapi dikondisikan untuk bergantung. Petani bergantung pada impor. Daerah tambang bergantung pada korporasi. Negara bergantung pada investasi.

Inilah kolonialisme gaya baru: penjarahan legal dengan legitimasi negara.

5. Ekonomi Tidak Pernah Netral

Semua ini menegaskan satu hal: ekonomi tidak pernah netral. Setiap kebijakan adalah pilihan moral. Memihak produsen rakyat atau importir besar. Menjaga lingkungan atau mengejar investasi jangka pendek.

Mengaku netral dalam situasi timpang berarti berpihak pada yang kuat.

Islam dan nilai keadilan universal menolak logika ini. Kekayaan adalah amanah. Menguasai hajat hidup orang banyak tanpa keadilan adalah kezaliman, meskipun dibungkus undang-undang.

6. Dampak Sosial: Ketimpangan dan Kehilangan Masa Depan

Dari sistem ini lahir ketimpangan ekstrem. Kekayaan terkonsentrasi, sementara kelas menengah rapuh dan kelas bawah terperangkap. Indikator ketimpangan seperti koefisien Gini memburuk, tetapi dibungkam oleh angka pertumbuhan ekonomi.

Generasi muda desa enggan bertani dan beternak karena sistem tidak menjanjikan masa depan. Daerah penghasil tambang tidak berdaulat atas tanahnya sendiri. Kedaulatan pangan dan energi menjadi slogan kosong.

7. Jalan Keluar: Keberanian Memutus Mata Rantai

Masalah ini tidak akan selesai dengan kebijakan tambal sulam. Diperlukan keberanian struktural:

menghentikan impor yang mematikan produsen lokal,

mengembalikan penguasaan tambang untuk kemaslahatan publik,

membatasi dominasi oligarki dalam kebijakan negara.

Ini bukan soal anti-investasi atau anti-pasar, melainkan mengembalikan amanah negara.

Penutup: Memaknai Kemerdekaan Kembali

Kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas dari penjajah asing, tetapi bebas dari sistem yang menindas rakyatnya sendiri.

Jika impor terus mematikan produsen lokal,

jika tambang terus menyejahterakan segelintir orang,

dan jika oligarki terus mengendalikan negara,

maka kemerdekaan hanya tinggal seremoni.

Dan sejarah akan bertanya:

di mana kita berdiri saat negeri ini dijual atas nama pembangunan?

SiS, Antarkita