Kabarkita

Antarkita di Garda Terdepan Gerakan Bela Beli Produk Muhammadiyah Membangun Kesejahteraan Bersama Melalui Kolaborasi dan Ukhuwah Ekonomi Banyumas,|Antarkita , Januari 2026 Antarkita lahir dari kesadaran bahwa persoalan ekonomi umat tidak cukup dijawab dengan retorika, tetapi membutuhkan ikhtiar nyata dan keberanian berpihak. Di tengah dominasi produk besar dan sistem distribusi yang sering kali tidak adil, Antarkita menegaskan posisinya sebagai garda terdepan gerakan bela beli produk Muhammadiyah. Gerakan bela beli bukan sekadar ajakan konsumsi, tetapi sikap ideologis dan praksis ekonomi. Ia adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa produk milik persyarikatan dan warga Muhammadiyah mendapatkan ruang hidup, ruang tumbuh, dan ruang pasar yang adil di tengah kompetisi yang tidak seimbang. Bela Beli sebagai Implementasi Ukhuwah Ekonomi Muhammadiyah sejak awal berdiri telah menempatkan ekonomi sebagai bagian dari dakwah sosial. KH. Ahmad Dahlan menanamkan bahwa keberagamaan harus berdampak nyata bagi kesejahteraan umat. Dalam konteks itulah, Antarkita memaknai gerakan bela beli sebagai implementasi ukhuwah ekonomi—saling menguatkan, saling menghidupi, dan saling menjaga keberlanjutan usaha sesama warga. Antarkita meyakini bahwa: produk Muhammadiyah harus menjadi tuan rumah di lingkungan sendiri, jaringan Muhammadiyah adalah kekuatan ekonomi besar jika disinergikan, dan kesejahteraan jama’ah tidak akan lahir tanpa keberanian mengalihkan pilihan konsumsi. Kolaborasi Nyata: Antarkita dan Biskuit Cahaya Sebagai langkah konkret, Antarkita membangun kolaborasi strategis dengan Biskuit Cahaya, produk unggulan milik Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. Biskuit Cahaya bukan sekadar produk pangan, tetapi simbol kemandirian ekonomi perempuan Muhammadiyah yang dikelola secara profesional, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan. Antarkita menyiapkan tim khusus promosi dan pemasaran untuk memastikan Biskuit Cahaya dikenal luas, diterima pasar, dan berkelanjutan secara ekonomi. Dalam tahap awal, Banyumas ditetapkan sebagai pilot project kolaborasi Antarkita dan Biskuit Cahaya. Banyumas dipilih bukan tanpa alasan. Di daerah ini terdapat ekosistem Muhammadiyah yang kuat, jaringan jama’ah yang hidup, serta semangat kolaborasi lintas amal usaha dan komunitas. Pilot project ini diharapkan menjadi model sinergi ekonomi jama’ah yang dapat direplikasi di wilayah lain. Driver Antarkita: Dari Pengemudi Menjadi Duta Bisnis Dengan misi membangun kesejahteraan bersama, Antarkita menempatkan driver sebagai aktor utama dalam gerakan ekonomi ini. Driver tidak diposisikan sekadar sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai duta bisnis dan agen perubahan ekonomi jama’ah. Para driver Antarkita dibekali peran ganda: sebagai penyedia layanan transportasi, sekaligus sebagai penghubung produk jama’ah dengan masyarakat luas. Melalui peran ini, driver memiliki kesempatan untuk belajar bisnis, membangun jaringan, dan menambah sumber penghasilan. Antarkita percaya bahwa seorang driver tidak harus seumur hidup menjadi driver. Di dalam ekosistem yang sehat, driver bisa tumbuh menjadi entrepreneur mandiri. Menuju Driver Jutawan Antarkita Konsep driver jutawan yang diusung Antarkita bukan semata tentang kekayaan materi, tetapi tentang kemandirian, keberanian bermimpi, dan peluang berkembang. Dengan dukungan produk seperti Biskuit Cahaya, driver memiliki kesempatan menjadi: reseller, distributor lokal, bahkan pelaku usaha mandiri di lingkungannya sendiri. Ketika driver tumbuh, keluarga ikut sejahtera. Ketika keluarga sejahtera, jama’ah menguat. Inilah rantai nilai yang ingin dibangun oleh Antarkita—ekonomi yang tumbuh dari bawah, dari jama’ah, dan untuk jama’ah. Ekosistem Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita Kolaborasi Antarkita dan Biskuit Cahaya adalah cermin dari ekosistem ekonomi yang diidamkan: diproduksi oleh persyarikatan, dipasarkan oleh jaringan jama’ah, dan dikonsumsi oleh warga sendiri. Ekosistem ini bukan untuk menutup diri dari dunia luar, tetapi untuk memastikan bahwa umat memiliki pondasi kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Ketika pondasi itu kuat, kolaborasi dengan pihak mana pun dapat dilakukan secara setara dan bermartabat. Penutup: Ikhtiar Kecil, Harapan Besar Antarkita menyadari bahwa langkah ini penuh keterbatasan. Namun sejarah telah mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian memulai. Seperti burung pipit dalam kisah Nabi Ibrahim AS, Antarkita memilih membawa setetes air—bukan karena yakin memadamkan api, tetapi karena ingin berada di pihak yang benar. Dengan spirit bela beli, ukhuwah ekonomi, dan kemandirian jama’ah, Antarkita melangkah sebagai ikhtiar kolektif membangun kesejahteraan Muhammadiyah. SiS, Antarkita

Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan Muhammadiyah Diharapkan Menjadi Katalisator Swasembada Pangan Nasional Yogyakarta — Indonesia tengah menghadapi tantangan global yang semakin kompleks akibat dinamika geopolitik internasional. Berbagai konflik bersenjata yang terjadi di sejumlah kawasan dunia, mulai dari perang Israel–Palestina, Israel–Libanon, Rusia–Ukraina, hingga potensi konflik di Laut China Selatan, Taiwan, dan Semenanjung Korea, telah menciptakan ketidakstabilan global yang berdampak luas terhadap keamanan, ekonomi, dan ketersediaan pangan dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Syarofin Arba MF, Direktur Center for Study of Regional Development (CESRED), dalam artikelnya berjudul “Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan” yang dimuat di SuaraMuhammadiyah.id. Ia menegaskan bahwa eskalasi konflik global berpotensi memicu krisis multidimensi, termasuk ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional. Menurut Syarofin Arba, ketegangan politik global tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional. Melonjaknya harga kebutuhan pokok, tingginya inflasi, membengkaknya utang negara, serta defisit pendapatan di berbagai negara menjadi indikator kelesuan ekonomi global yang patut diwaspadai. “Ketidakstabilan dunia internasional akan berpengaruh langsung pada ketersediaan pangan. Dalam situasi konflik dan ketegangan global, ketergantungan pada impor pangan menjadi risiko besar bagi sebuah negara,” tulisnya. Ancaman Global dan Urgensi Ketahanan Pangan Syarofin Arba mengungkapkan bahwa berbagai negara mulai mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan pasokan pangan nasional. Negara-negara Eropa seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Denmark bahkan mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi krisis global, terlebih setelah munculnya pernyataan-pernyataan yang dinilai berpotensi memicu eskalasi perang berskala lebih luas. Selain konflik geopolitik, dunia juga dihadapkan pada dampak perubahan iklim seperti fenomena La Nina dan El Nino, pandemi seperti Covid-19, serta gangguan rantai pasok global. Seluruh kondisi tersebut menuntut adanya strategi ketahanan pangan yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis kemandirian nasional. Posisi Indonesia dalam Ketahanan Pangan Beberapa tahun lalu, Indonesia tercatat berada di peringkat ke-12 dari 23 negara di kawasan Asia Pasifik berdasarkan Global Food Security Index. Penilaian tersebut mencakup aspek ketersediaan pangan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan. Untuk menekan tingkat kerentanan pangan, diperlukan strategi pembangunan pertanian dan pangan yang komprehensif, meliputi peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan nasional, sistem logistik yang efisien, serta pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Gunawan Budiyanto, sebagaimana dikutip dalam artikel tersebut, menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan pertanian berkelanjutan. “Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan merupakan hasil interaksi kebijakan pemerintah yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi,” ujarnya. Komitmen Pemerintah dan Respons Muhammadiyah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. Komitmen ini diarahkan agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa bergantung pada pasokan luar negeri yang rawan terganggu oleh ketidakpastian global. Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam. Pengurus Pusat Muhammadiyah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional melalui deklarasi komitmen bersama para pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan yang digelar di Bogor pada 20 November lalu. Muhammadiyah juga telah mencanangkan sejumlah program strategis, di antaranya pendirian Toko Muhammadiyah (TokoMu) yang diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan pangan warga. Selain itu, Muhammadiyah turut mendorong peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani sebagai pilar utama sistem pangan nasional. Potensi Muhammadiyah dalam Ketahanan Pangan Syarofin Arba menilai Indonesia sejatinya memiliki potensi besar dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memiliki keunggulan berupa SDM yang kompeten di bidang pertanian, jaringan kelembagaan yang luas, serta konektivitas dengan berbagai pemangku kepentingan. “Program ketahanan pangan berkelanjutan membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi pendorong dan katalisator terbangunnya sinergitas tersebut,” tegasnya. Ia juga mendorong Muhammadiyah untuk berperan aktif dalam penyusunan grand design dan roadmap swasembada serta ketahanan pangan nasional agar pelaksanaan program berjalan efektif dan terukur. Gerakan Kolektif hingga Akar Rumput Pimpinan Pusat Muhammadiyah diharapkan dapat menggerakkan seluruh struktur organisasi hingga tingkat ranting, melibatkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sesuai bidang keahliannya, serta mengajak warga persyarikatan untuk berkontribusi secara nyata. Sebagai langkah awal, Syarofin Arba mengusulkan pembentukan pilot project ketahanan pangan di sejumlah daerah dengan memanfaatkan jejaring Muhammadiyah. Model yang berhasil dapat direplikasi ke wilayah lain di Indonesia. Pengalaman panjang Muhammadiyah dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dinilai menjadi modal penting dalam menggerakkan gerakan pangan berbasis komunitas. Pada akhirnya, ketahanan pangan hanya dapat terwujud melalui kesadaran, partisipasi, dan gerakan kolektif masyarakat. “Jika Muhammadiyah mampu berperan aktif dan sinergis, maka cita-cita ketahanan pangan bukan hal yang sulit diwujudkan. Bahkan, dari program ini akan lahir masyarakat yang makmur dan sejahtera,” pungkasnya. Sumber: Artikel “Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan” SuaraMuhammadiyah.id Penulis: Syarofin Arba MF, Direktur Center for Study of Regional Development (CESRED)  

Rancang Bangun Masa Depan Wakaf Muhammadiyah: Wakaf Berkemajuan untuk Kemaslahatan Umat dan Bangsa** Yogyakarta, 6 Januari 2026 — Muhammadiyah menegaskan komitmennya dalam membangun wakaf berkemajuan yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat dan pembangunan bangsa. Komitmen tersebut disampaikan oleh Dr. Amirsyah Tambunan, CWC, Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam artikel bertajuk “Rancang Bangun Masa Depan Wakaf Muhammadiyah” yang dipublikasikan oleh Suara Muhammadiyah. Menurut Dr. Amirsyah, wakaf tidak boleh berhenti pada aspek penyerahan harta semata, tetapi harus memastikan manfaatnya dirasakan secara nyata dan berkelanjutan. “Wakaf berkemajuan adalah wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Jika wakaf belum memberi manfaat, maka seluruh pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk mendayagunakannya,” tegasnya. Nazhir Profesional sebagai Pilar Utama Ia menekankan bahwa kunci utama keberhasilan wakaf terletak pada profesionalisme nazhir. Nazhir harus memiliki kompetensi substantif berupa penguasaan ilmu perwakafan serta kompetensi metodologis berupa kemampuan mengelola wakaf dengan skema pembiayaan modern dan teknologi tepat guna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir adalah pihak yang menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya. Karena itu, pengelolaan wakaf harus menjamin pokok harta tetap terjaga, sementara manfaatnya terus mengalir sebagai amal jariyah bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Muhammadiyah, lanjutnya, memilih nazhir kelembagaan sebagai strategi untuk memastikan wakaf dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Peran Strategis LKS-PWU Selain nazhir, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memegang peran penting dalam pendayagunaan wakaf uang. LKS-PWU berfungsi sebagai perpanjangan tangan nazhir dalam menghimpun dan menginvestasikan dana wakaf secara amanah dan sesuai prinsip syariah. MPW PP Muhammadiyah telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah bank syariah, di antaranya BTPN Syariah dan Bukopin Syariah, untuk mengembangkan skema cash wakaf linked deposit. Kerja sama ini bertujuan mempercepat penghimpunan dan pemanfaatan wakaf uang secara produktif. Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Artikel tersebut juga menyoroti pentingnya mengubah paradigma wakaf yang selama ini identik dengan tanah masjid, makam, atau lembaga pendidikan. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah berperan besar dalam pembiayaan rumah sakit, jalan, jembatan, pasar, dan sistem air bersih, sebagaimana terjadi pada masa kekhalifahan dan era Ottoman. Guru Besar FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mohammad Nur Rianto Al Arif, dalam wawancara dengan CNBC (5/1/2026), menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, baik dari sisi luas tanah wakaf maupun potensi wakaf uang yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, potensi tersebut belum tergarap optimal karena pengelolaan yang masih tradisional dan terfragmentasi. Program Nasional WakafMu 2026–2027 Melalui Rapat Koordinasi Nasional MPW PP Muhammadiyah 2025, Muhammadiyah menetapkan Program Nasional WakafMu 2026–2027, yang mencakup: Penguatan kelembagaan dan SDM kenazhiran, termasuk pembentukan Task Force Nasional dan penyusunan Blueprint Sistem Kenazhiran Nasional Muhammadiyah. Pelatihan dan sertifikasi nasional bagi 500 nazhir di 10 wilayah. Pembentukan Forum Nazhir Muhammadiyah Nasional (Fornazirmu). Penerapan sistem digital nasional untuk keuangan, database aset, dan pelaporan wakaf. Pendayagunaan Wakaf Produktif Program prioritas wakaf produktif nasional meliputi empat bidang utama: Pendidikan berbasis wakaf, seperti Pesantren Eco-Saintek dan Pusdiklat Tapak Suci. Ekonomi produktif, termasuk Gedung Filantropi Muhammadiyah dan Desa Wisata Berbasis Wakaf. Green Waqf, seperti Eco-Masjid Muhammadiyah dan Gerakan Wakaf Pohon Nasional. Pertanian wakaf, melalui Integrated Smart Farming dan Greenhouse Smart Farming. Sebagai penguat, Muhammadiyah juga mengembangkan Marketplace Wakaf Nasional (wakaflink.id) sebagai platform digital fundraising, pelaporan, dan transparansi. Landasan Regulasi Wakaf Muhammadiyah Persyarikatan Muhammadiyah telah memberlakukan Pedoman Wakaf Nomor 3 Tahun 2025, yang membuka ruang wakaf dalam berbagai bentuk aset bergerak, termasuk saham, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hingga hak sewa dan hak pakai. Regulasi ini menunjukkan bahwa wakaf Muhammadiyah memiliki prospek luas dan adaptif terhadap perkembangan zaman. “Ini adalah gambaran masa depan wakaf Muhammadiyah yang berkemajuan, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat,” pungkas Dr. Amirsyah. Sumber: Artikel “Rancang Bangun Masa Depan Wakaf Muhammadiyah” SuaraMuhammadiyah.id, 6 Januari 2026 Penulis: Dr. Amirsyah Tambunan, CWC  

Semangat Awal Tahun 2026, Ketua PDM Banyumas Ajak Gerakan Bedukmu: Bela Beli Produk Muhammadiyah sebagai Ikhtiar Strategis Menguatkan Ekonomi Umat dan Membela Martabat Bangsa Banyumas, Januari 2026 | Antarkita Memasuki awal tahun 2026, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas meneguhkan kembali komitmen penguatan ekonomi umat melalui Gerakan Bedukmu (Bela dan Dukung Usaha Muhammadiyah). Seruan ini disampaikan langsung oleh Ketua PDM Banyumas, Drs. H.M. Djohar, M.Pd., sebagai respons atas situasi ekonomi nasional yang tengah menghadapi tantangan serius, terutama menurunnya daya beli masyarakat. Berbagai kajian ekonomi nasional menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga—yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia—mengalami tekanan akibat meningkatnya biaya hidup, ketidakpastian ekonomi global, serta melemahnya pendapatan riil masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung pada sektor usaha rakyat dan UMKM, termasuk usaha-usaha milik warga Muhammadiyah di daerah. Jika tidak direspons secara kolektif, penurunan daya beli berpotensi melemahkan sendi-sendi ekonomi umat dan memperlebar ketimpangan. Dalam konteks inilah Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam berkemajuan, dipanggil untuk tidak hanya hadir dalam dakwah sosial dan pendidikan, tetapi juga mengambil peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi jamaah. Bela Beli sebagai Pembelaan Martabat Bangsa Literasi tentang bela beli produk bangsa dan produk umat telah lama menjadi bagian dari wacana ideologis di lingkungan Persyarikatan. Dalam kajian yang dimuat oleh Suara ‘Aisyiyah, ditegaskan bahwa gerakan Bela Beli Indonesia bukan sekadar pilihan konsumsi, melainkan sikap ideologis dalam membela martabat bangsa. Bela beli dipahami sebagai tindakan sadar membeli produk anak bangsa bukan karena faktor harga atau kualitas semata, melainkan karena keberpihakan pada kemandirian nasional. Bangsa yang besar dan bermartabat adalah bangsa yang menghargai dan menghidupkan karya anak bangsanya sendiri. Ketergantungan berlebihan pada produk luar, tanpa keberpihakan pada produk lokal, hanya akan melanggengkan ketimpangan ekonomi dan ketergantungan struktural. Dalam perspektif ini, aktivitas konsumsi tidak lagi bersifat netral, tetapi memiliki dimensi moral, ideologis, dan kebangsaan. Ekonomi Sirkular Muhammadiyah: Dari Produksi hingga Konsumsi Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang secara konsisten mendorong peningkatan jiwa bisnis warga Muhammadiyah dan pembangunan ekonomi sirkular berbasis persyarikatan. Dalam berbagai forum resmi Muhammadiyah, Anwar Abbas menegaskan bahwa umat Islam—termasuk warga Muhammadiyah—tidak cukup hanya didorong untuk berproduksi dan berwirausaha, tetapi juga harus membangun kesadaran kolektif dalam pola konsumsi. Menurutnya, salah satu kelemahan ekonomi umat selama ini adalah terjadinya kebocoran ekonomi: umat berproduksi, tetapi tidak saling membeli; umat berdagang, tetapi konsumennya justru berasal dari luar komunitas. Karena itu, ia mendorong agar warga Muhammadiyah memprioritaskan pembelian produk sesama warga sebagai bagian dari strategi membangun kekuatan ekonomi internal. Ekonomi sirkular Muhammadiyah bukanlah sikap eksklusif, melainkan ikhtiar rasional dan bermartabat agar nilai ekonomi yang dihasilkan umat dapat berputar, tumbuh, dan menguat di lingkungan sendiri sebelum keluar ke pasar yang lebih luas. Gerakan Bedukmu: Ikhtiar Kolektif PDM Banyumas Berangkat dari literasi dan pemikiran tersebut, Ketua PDM Banyumas Drs. H.M. Djohar, M.Pd. mengajak seluruh warga Muhammadiyah di Banyumas untuk menjadikan Gerakan Bedukmu sebagai budaya ekonomi bersama, khususnya di awal tahun 2026. “Di tengah menurunnya daya beli masyarakat, meningkatkan kemampuan ekonomi umat tidak bisa dilakukan secara individual semata. Diperlukan kesadaran kolektif dan keberpihakan yang nyata. Salah satu ikhtiar paling konkret adalah mengutamakan membeli kebutuhan ekonomi dari usaha-usaha milik warga Muhammadiyah,” tegas Djohar. Menurutnya, Bedukmu adalah langkah strategis untuk membangun sirkulasi ekonomi internal Muhammadiyah, mulai dari kebutuhan pangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, hingga usaha kreatif. Ketika warga Muhammadiyah secara sadar menjadi konsumen bagi usaha sesama warga, maka kekuatan ekonomi jamaah akan tumbuh secara berkelanjutan. Djohar menegaskan bahwa bela beli produk Muhammadiyah merupakan bagian dari bela beli produk Muslim dan produk anak bangsa. “Kita membeli produk Muslim bukan karena lebih baik, bukan karena lebih murah, tetapi karena itu milik anak bangsa. Bela beli adalah sikap jelas pembelaan—membela martabat dan kejayaan bangsa Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa bela beli bukan tindakan emosional, tetapi pilihan strategis. Bangsa dan umat yang tidak membela produk dan usahanya sendiri akan selamanya menjadi pasar, bukan pelaku utama ekonomi. Menjadikan Bela Beli sebagai Budaya Persyarikatan Dalam konteks Muhammadiyah, Djohar menegaskan bahwa kekuatan persyarikatan tidak hanya diukur dari besarnya amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, tetapi juga dari ketahanan ekonomi warganya. Oleh karena itu, Gerakan Bedukmu diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi budaya hidup dalam keseharian warga Muhammadiyah. Ia mengajak seluruh elemen persyarikatan—pimpinan, amal usaha, organisasi otonom, hingga warga di tingkat ranting dan cabang—untuk menjadikan bela beli sebagai bagian dari jihad ekonomi yang bermartabat. “Semangat awal tahun 2026 ini harus menjadi momentum kebangkitan. Jika kita ingin Muhammadiyah kuat dan berdaulat, maka usaha warga Muhammadiyah harus hidup. Dan usaha itu hanya akan hidup jika kita sendiri yang membelanya melalui pilihan belanja kita setiap hari,” pungkasnya. Melalui Gerakan Bedukmu, PDM Banyumas berharap terbangun kesadaran kolektif bahwa keputusan ekonomi sehari-hari adalah bagian dari perjuangan besar membangun kemandirian umat dan menjaga martabat bangsa Indonesia di tengah tantangan zaman. SiS | Antarkita