Kabarkita

Menyelam di Musim Dingin, Menembus Batas Riset (Peneliti Unsoed Tempuh Ph.D di Taiwan) Menempuh pendidikan doktoral bukan hanya tentang meraih gelar, tetapi juga tentang membentuk cara berpikir, melatih ketangguhan, dan memperluas jejaring ilmiah internasional. Demikian pula yang dijalani Taufan selama studi Ph.D di Life Science Departement, Tunghai University, Taichung, Taiwan, ungkap Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan / FPIK Unsoed R.Taufan Harisam, S.Pi, M.Si. saat bincang-bincang dengan Ir.H.Alief Einstein,M.Hum. dari kafapet-unsoed.com pada hari Selasa 30 Desember 2025. Taifan yang juga ahli Ecology of Marine Macroalgae memilih Taiwan sebagai tujuan studi adalah keputusan strategis, sebab ekosistem riset yang maju, fasilitas laboratorium yang modern, serta kolaborasi internasional yang terbuka memberi peluang besar untuk mengembangkan potensi diri. Di lingkungan akademik yang kompetitif namun suportif, Taufan belajar untuk bekerja secara sistematis, mandiri, berpikir kritis, jujur, dan membangun argumen ilmiah yang kuat. Perjalanan Taufan S3 tidak selalu mulus. Tekanan target penelitian dengan kebaharuan di bidang Taufan yakni novelty, penelitian lapang berulang dengan menyelam di laut China Selatan pada saat musim dingin, penelitian laboratorium berulang, revisi yang ketat, dan tuntutan publikasi dengan standart tinggi menjadi tantangan tersendiri. Namun melalui kesabaran, ketekutan, disiplin, komunikasi intens, dan humanis dengan Supervisor, dan semangat belajar yang konsisten, satu per satu hambatan dapat diatasi. Setiap kegagalan menjadi pelajaran, setiap kemajuan menjadi pijakan menuju tahap berikutnya. Selain perkuliahan dan riset, pengalaman hidup di Taiwan memperkaya wawasan budaya dan profesional. Interaksi dengan mahasiswa dan peneliti dari berbagai negara menumbuhkan sikap terbuka, menghargai perbedaan, serta membangun jejaring internasional yang akan bermanfaat di masa depan, ujar Taufan penerima beasiswa MOE Elite Scholarship, Taiwan (Ministry of Education Taiwan) dari Pemerintah Taiwan. Pada akhirnya, studi doktoral Taufan bukan hanya menghasilkan karya ilmiah, tetapi juga membentuk karakter peneliti yang mandiri, tangguh, dan siap berkontribusi, baik di dunia akademik maupun praktik profesional, jelas Taufan (member of Global Seaweed Coalition). Taufan yang juga member of International Association for Biological Oceanography / IABO menambahkan bahwa pengalaman di Taiwan menjadi bekal berharga untuk Taufan terus berkarya dan memberi dampak nyata bagi almamater sekaligus institusi Taufan saat ini yaitu Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan negara Indonesia ke depan.

Kegamangan Prabowo Subianto,  Refleksi Akhir Tahun dari Banyumas   Banyumas, 29 Desember 2025 Pagi ini, di kaki Gunung Slamet, masyarakat Banyumas berkumpul dalam sebuah diskusi refleksi akhir tahun bertajuk “Pesan dari Gunung Slamet”. Diskusi ini lahir dari kegelisahan yang sama: kegelisahan membaca arah republik setelah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan. Gunung Slamet, yang dalam tradisi Jawa sering dimaknai sebagai simbol keteguhan dan ketenangan, seolah menjadi cermin yang memantulkan kegamangan kekuasaan di pusat negara. Purwokerto tidak dipilih secara kebetulan. Kota ini menyimpan ingatan sejarah republik. Dari sinilah lahir R.M. Margono Djojohadikusumo, Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pertama Republik Indonesia, seorang tokoh bangsa yang ikut merancang fondasi kelembagaan negara pascakemerdekaan—dan yang tak kalah penting, ia adalah kakek Presiden Prabowo Subianto (Kompas TV). Sejarah seolah berbisik lirih: bagaimana mungkin lembaga pertimbangan negara justru absen di masa cucu sang perintisnya memimpin republik? Satu Tahun Tanpa Wantimpres: Kekosongan Konstitusional Pasal 16 UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan. Amanat konstitusi ini dijabarkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang menegaskan bahwa Wantimpres wajib dibentuk paling lambat tiga bulan setelah presiden dilantik (Wantimpres.go.id). Namun fakta politik berbicara lain. Hingga akhir Desember 2025, setahun penuh pemerintahan Prabowo berjalan tanpa Wantimpres. Ini bukan sekadar soal belum terbentuknya lembaga, melainkan kekosongan struktural dalam pengambilan keputusan strategis negara. Wantimpres sejatinya dirancang sebagai ruang deliberasi, tempat presiden mendapatkan nasihat yang bebas dari tekanan politik elektoral maupun kepentingan teknokratis jangka pendek. Tanpa Wantimpres, presiden berdiri sendirian, atau lebih tepatnya, dikelilingi lingkar sempit kekuasaan. Jika amanat undang-undang tidak dijalankan, maka negara seharusnya bersikap jujur: laksanakan atau amandemen. Membiarkan amanat hukum menggantung adalah bentuk pembiaran terhadap erosi konstitusi itu sendiri. Demo Agustus 2025: Negara yang Kehilangan Suara Kegamangan struktural itu terlihat jelas saat gelombang demonstrasi nasional Agustus 2025. Demonstrasi besar-besaran yang melibatkan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil menuntut kejelasan sikap negara terhadap berbagai kebijakan strategis. Namun publik tidak menemukan sikap tegas Presiden. Pernyataan yang muncul cenderung normatif: menghormati aspirasi, menjaga ketertiban, dan menyerahkan proses pada mekanisme hukum. Tidak ada pidato kenegaraan yang kuat, tidak ada narasi kepemimpinan yang mampu meredam kegelisahan publik sekaligus memberi arah perubahan (Kompas.com). Dalam konteks ini, negara seperti kehilangan suaranya sendiri. Ketika presiden tidak berbicara tegas, ruang publik diisi spekulasi, kecurigaan, dan polarisasi. Ketegasan bukan berarti represif, melainkan kejelasan arah—sesuatu yang justru absen. Bencana Sumatera: Lambannya Negara Hadir Kegamangan itu berulang saat banjir dan longsor melanda berbagai wilayah di Sumatera. Skala bencana meluas, korban jiwa berjatuhan, dan kapasitas daerah jelas terlampaui. Namun pemerintah pusat lambat menetapkan status bencana nasional. Sejumlah pengamat menilai sikap Presiden Prabowo terkesan menyepelekan musibah, atau setidaknya gagal membaca urgensi kemanusiaan yang membutuhkan keputusan cepat dan simbol kehadiran negara (KBA News). Penetapan bencana nasional bukan sekadar status administratif, melainkan sinyal politik dan moral bahwa negara hadir sepenuhnya. Ketika keputusan itu tertunda, yang tertunda bukan hanya bantuan, tetapi juga kepercayaan rakyat. Paradoks Seorang Jenderal Kopassus Di titik ini, publik wajar bertanya: Mengapa Prabowo Subianto selalu tampak gamang? Pertanyaan ini paradoksal. Prabowo adalah mantan jenderal Kopassus, pasukan elite yang dibentuk untuk mengambil keputusan cepat dalam situasi paling ekstrem. Kultur militer mengenal prinsip command and control, bukan ragu dan menunggu. Namun ketika berada di puncak kekuasaan sipil, yang muncul justru kehati-hatian berlebih, bahkan keraguan. Paradoks ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata pada pribadi, melainkan pada arsitektur kekuasaan yang tidak sehat. Sentralisasi di Sekretariat Kabinet Di tengah ketiadaan Wantimpres, muncul fenomena lain: menguatnya peran Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Berbagai laporan media dan kritik pengamat menyebutkan bahwa peran Seskab melampaui fungsi koordinatif, bahkan menembus wilayah strategis yang seharusnya menjadi domain para menteri (RMOL). Situasi ini menimbulkan dua persoalan serius: Sentralisasi kekuasaan pada satu simpul non-elektif Kaburnya batas sipil–militer, mengingat status Teddy sebagai perwira aktif TNI Kritik terhadap hal ini bahkan datang dari internal aparat negara sendiri, sebagaimana terlihat dalam polemik yang melibatkan AKBP Netty Siagian (Tribunnews). Ini menandakan kegelisahan yang lebih luas tentang etika kekuasaan dan tata kelola negara. Pesan dari Banyumas dan Gunung Slamet Diskusi pagi ini di Banyumas bukan sekadar nostalgia sejarah. Ia adalah peringatan. Republik ini pernah belajar bahwa kekuasaan tanpa pertimbangan akan mudah tergelincir pada kesalahan fatal. Itulah sebabnya para pendiri bangsa merancang lembaga pertimbangan negara. Gunung Slamet berdiri diam, namun pesan yang dibawanya jelas: Negara tidak boleh berjalan tanpa kompas konstitusi. Kegamangan Presiden Prabowo Subianto bukan hanya soal karakter personal, melainkan cerminan dari negara yang kehilangan mekanisme penimbangnya. Tanpa Wantimpres, tanpa distribusi kekuasaan yang sehat, dan dengan sentralisasi berlebihan, republik berjalan di atas ketidakpastian. Sejarah Banyumas mengingatkan: kekuasaan yang besar hanya akan bermakna jika disertai kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan tidak pernah lahir dari kesendirian. SiS, Antarkita

Lambat Menyelamatkan Aset, Bupati Banyumas Diadukan ke Kejati Jateng BANYUMAS, 22 Desember 2025 — Dugaan pembiaran aset negara kembali mencuat di Kabupaten Banyumas. Kali ini, sorotan tertuju pada ruko Kebondalem yang hingga kini masih dikuasai penyewa lama, meskipun status aset tersebut telah sah dikembalikan ke negara sejak Maret 2025. Atas kondisi itu, Bupati Banyumas, Sadewo, resmi diadukan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Aduan tersebut dilayangkan oleh advokat sekaligus pegiat anti-korupsi, Ananto Widagdo, SH., S.Pd. Ia menilai Pemerintah Kabupaten Banyumas lamban, bahkan terkesan membiarkan aset daerah terus “tersandera” tanpa langkah hukum yang tegas. Menurut Ananto, sikap Pemkab Banyumas menunjukkan kontradiksi yang mencolok. Di satu sisi, pemerintah daerah memasang banner dan pengumuman bahwa ruko-ruko Kebondalem akan dikontrakkan. Namun di sisi lain, ruko-ruko tersebut masih diduduki penyewa lama tanpa ikatan kontrak resmi yang sah dengan Pemkab. “Ini ironis. Pemkab berani pasang banner mau menyewakan ruko, tapi tidak berani mengosongkan atau menertibkan penyewa lama yang sudah tidak punya hak. Aset negara akhirnya macet, tidak produktif, dan berpotensi merugikan keuangan daerah,” tegas Ananto. Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam laporan yang telah diterima Kejati Jateng dengan nomor tanda terima 011/AD.LP/SM/X/AW/2025, Ananto menguraikan sejumlah dugaan pelanggaran serius. Salah satunya adalah potensi pelanggaran Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terkait penyalahgunaan kewenangan. Sebagai kepala daerah dan pemegang kuasa pengelolaan aset, Bupati Banyumas dinilai memiliki kewajiban hukum untuk melakukan eksekusi pengosongan aset. Ketidakberanian atau kelalaian mengambil tindakan tegas, menurut Ananto, dapat dikategorikan sebagai pembiaran yang menguntungkan pihak lain secara melawan hukum. Tak hanya itu, pembiaran tersebut juga berimplikasi langsung pada hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ruko masih dikuasai penyewa lama, Pemkab tidak bisa mengontrakkan kepada pihak baru. Potensi pemasukan daerah pun menguap, sementara banner pengumuman sewa hanya menjadi simbol tanpa makna. Ancaman Sanksi Pidana Ananto menegaskan, jika terbukti terdapat unsur kesengajaan dalam pembiaran aset yang berdampak pada kerugian keuangan negara, maka konsekuensi hukumnya serius. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, pelaku dapat diancam pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp1 miliar. Aspirasi Publik Diabaikan Yang lebih memantik kekecewaan publik, menurut Ananto, adalah sikap Pemkab Banyumas yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat. Ia mengaku telah mengirimkan surat resmi sebanyak tiga kali kepada Bupati Banyumas, mendesak agar dilakukan pengosongan dan penyelamatan aset. Namun seluruh surat tersebut tidak mendapat respons. “Masyarakat Banyumas marah dan kecewa. Bupati adalah mandataris rakyat, bukan sekadar administrator. Tugasnya menjaga aset daerah, bukan ragu menghadapi pihak-pihak yang menguasai aset negara secara ilegal. Kalau Pemkab tidak sanggup, biarkan aparat penegak hukum yang mengambil alih,” tandasnya. Kasus ruko Kebondalem kini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga aset publik. Aduan ke Kejati Jateng diharapkan menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum yang lebih tegas, sekaligus peringatan bahwa pembiaran terhadap aset negara bukan persoalan sepele, melainkan potensi kejahatan yang merugikan masyarakat luas. (Sis, Antarkita)

Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan, Ustaz Muhammad Jazir Asp, Wafat Kabar duka menyelimuti umat Islam, khususnya keluarga besar Masjid Jogokariyan, Yogyakarta. Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan, Ustaz Muhammad Jazir Asp, wafat pada Senin pagi, 22 Desember 2025, di RS PKU Yogyakarta. Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi dunia dakwah, pengelolaan masjid, dan gerakan pemberdayaan umat di Indonesia. Ustaz Muhammad Jazir dikenal luas sebagai sosok ulama yang sederhana, istiqamah, dan penuh ketulusan. Dalam perannya sebagai Ketua Dewan Syuro, beliau bukan hanya penentu arah kebijakan keumatan di Masjid Jogokariyan, tetapi juga penjaga nilai, akhlak, dan ruh perjuangan masjid. Di bawah bimbingan Dewan Syuro yang beliau pimpin, Masjid Jogokariyan tumbuh menjadi ikon masjid yang hidup—hadir di tengah masyarakat, menjawab persoalan sosial, dan menjadi pusat peradaban umat. Masjid Jogokariyan tidak sekadar tempat ibadah, tetapi ruang pelayanan publik, pusat solidaritas, dan rumah besar bagi jamaah. Di balik konsep besar itu, Ustaz Jazir selalu hadir dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan keteladanan. Beliau lebih banyak menuntun dengan sikap daripada kata-kata, mengajarkan keikhlasan, keberpihakan pada kaum kecil, serta pentingnya masjid dikelola untuk kemaslahatan umat. Bagi para jamaah, santri, dan aktivis masjid, almarhum adalah figur yang lembut dalam bertutur, rendah hati dalam bersikap, dan teguh dalam prinsip. Ia bukan hanya ulama yang memberi nasihat, tetapi juga teladan yang hidup bersama jamaah, merasakan denyut persoalan umat, dan hadir ketika dibutuhkan. Sejak kabar wafatnya tersebar, ucapan duka dan doa mengalir dari berbagai penjuru. Tokoh agama, penggerak masjid, hingga masyarakat umum menyampaikan rasa kehilangan mendalam. Media sosial dipenuhi ungkapan doa dan kesaksian tentang kebaikan serta jasa-jasa beliau. “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah beliau, mengampuni dosa dan kekhilafannya, melipatgandakan amal kebaikannya, serta menempatkannya di jannatun na’im,” tulis salah seorang jamaah. Kepergian Ustaz Muhammad Jazir Asp memang meninggalkan duka, namun jejak keteladanan, pemikiran, dan amal kebaikannya akan terus hidup. Semangat memakmurkan masjid, melayani umat, dan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban akan tetap menyala—menjadi warisan berharga bagi generasi setelahnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran, dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. — Suwatnoibnusudihardjo,Antarkita

Magister yang Bertahan di Tengah Sapuan Regulasi Gelar Magister (S2) dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto yang diraih Nur Yustiana Dewi sejatinya adalah simbol perjuangan intelektual, ketekunan, dan harapan akan masa depan yang lebih layak. Namun, di hadapan perubahan regulasi birokrasi, toga dan ijazah itu tak cukup sakti untuk menahan laju kebijakan negara yang bergerak seragam dan tegas. Di lorong-lorong Pengadilan Agama Kelas IA Slawi, Kabupaten Tegal, Nur kini menjalani hari-hari yang berbeda. Selama tujuh hingga sepuluh tahun terakhir, ia terbiasa berkutat dengan tumpukan berkas administrasi, membantu kelancaran kerja lembaga peradilan sebagai tenaga honorer. Kini, sejak 25 November lalu, tangannya lebih akrab dengan sapu, pel, dan alat kebersihan. Ia resmi bekerja sebagai cleaning service di instansi yang sama—tempat ia mengabdi bertahun-tahun. Perubahan drastis ini bukan pilihan yang lahir dari keinginan pribadi, melainkan akibat langsung dari kebijakan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penanda berakhirnya era honorer. Per 31 Desember 2025, birokrasi negara hanya mengenal dua status kepegawaian: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tidak ada lagi ruang bagi tenaga non-ASN. Bagi Nur, kebijakan itu datang seperti gelombang besar yang tak mungkin dihindari. Ia tak terakomodasi dalam seleksi PPPK, sementara masa transisi yang diatur melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 telah berada di penghujung waktu. Pilihan yang tersedia pun amat terbatas. Pihak kantor memberinya dua opsi agar tetap bisa bekerja: menjadi satpam atau menjadi cleaning service. Daripada harus diberhentikan dan kehilangan mata pencaharian sama sekali, Nur memilih opsi kedua. Keputusan itu menjadikannya potret nyata “korban” transisi aturan kepegawaian di negeri ini. Seorang perempuan berpendidikan tinggi, lulusan S2, yang harus menelan pil pahit dan menerima status sebagai tenaga alih daya atau outsourcing. Bukan karena ia tak mampu bekerja lebih, melainkan karena sistem tak lagi menyediakan ruang. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Slawi, M. Nashir Al Muqsith, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, alih status Nur merupakan kebijakan internal sebagai tindak lanjut dari aturan pemerintah pusat. “Ada dua pilihan, antara satpam dan cleaning service. Yang bersangkutan memilih cleaning service,” ujarnya. Kisah Nur Yustiana Dewi bukan sekadar cerita tentang perubahan profesi. Ia adalah cermin dari realitas ribuan pekerja non-ASN di berbagai daerah—mereka yang telah lama mengabdi, namun harus menyesuaikan diri dengan sistem baru yang tak selalu memberi jalan mulus. Di balik seragam cleaning service yang kini ia kenakan, tersimpan keteguhan untuk bertahan, menjaga martabat, dan terus bekerja apa pun perannya. Di lorong-lorong Pengadilan Agama Slawi, Nur menyapu lantai dengan kesadaran penuh bahwa pekerjaan ini bukan tentang tinggi rendahnya gelar, melainkan tentang keberanian menerima realitas dan tetap berdiri di tengah perubahan zaman. — Suwatnoibnusudihardjo Antarkita

MPK Banyumas Minta Pendampingan LBH Yogyakarta Terkait Dugaan Penyimpangan Aset Kebondalem BANYUMAS — Komunitas Masyarakat Peduli Kebondalem (MPK) Banyumas resmi mengajukan permohonan pendampingan dan konsultasi hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Permohonan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset Kebondalem yang berada di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Permohonan itu disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan LBH Yogyakarta dan ditandatangani Koordinator MPK, Sigit Priyono HS, pada Senin, 15 Desember 2025. Dalam suratnya, MPK menyatakan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi warga serta mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pengelolaan aset daerah yang menyangkut kepentingan umum. “Kami merasa memiliki kewajiban moral untuk memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan sesuai prinsip hukum, keadilan, dan kepentingan publik,” tulis Sigit Priyono HS dalam surat permohonannya. MPK mengakui, keterbatasan pengetahuan hukum dan akses terhadap mekanisme penegakan hukum menjadi kendala dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kebondalem. Oleh karena itu, pendampingan dari lembaga bantuan hukum dinilai sangat penting agar langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor konstitusional. Dalam permohonannya, MPK meminta LBH Yogyakarta untuk menerima dan menelaah aspirasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan aset Kebondalem. Selain itu, MPK juga memohon saran serta petunjuk hukum guna memperoleh kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum atas persoalan tersebut. Tak hanya itu, MPK berharap LBH Yogyakarta dapat memberikan arahan mengenai langkah-langkah hukum yang sah dan konstitusional yang dapat ditempuh oleh masyarakat. “Kami berharap LBH Yogyakarta berkenan memberikan arahan hukum agar perjuangan masyarakat berjalan secara tepat, terukur, dan sesuai aturan,” lanjut Sigit. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak LBH Yogyakarta terkait permohonan tersebut. MPK menyatakan akan menunggu respons dan tetap membuka ruang dialog demi penyelesaian persoalan aset Kebondalem secara transparan dan berkeadilan. Langkah MPK ini dinilai sebagai bagian dari upaya kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan aset publik, sekaligus penguatan peran warga dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Banyumas.