Prespektif

Paganisme Era Digital Paradoks Baru Rakyat Indonesia Di era ketika seluruh dunia berada dalam genggaman layar 6 inci, saat semua orang bisa belajar apa saja tanpa harus duduk di bangku kuliah, kita justru menyaksikan fenomena yang tidak diduga para antropolog: kembalinya paganisme dalam bentuk paling modern dan paling ironis. Bukan penyembahan pohon keramat, bukan memuja patung atau benda magis. Paganisme di era digital justru menjelma dalam bentuk yang jauh lebih halus: penyembahan terhadap pemimpin politik. Di tengah derasnya arus data, logika justru banyak tenggelam. Kita melihat sebagian rakyat Indonesia berubah menjadi “penganut setia” dalam sebuah “agama politik baru,” di mana pemimpin yang seharusnya dikontrol justru diagungkan, disakralkan, dan dibela mati-matian. Paradoks Besar Bangsa Digital Di negara demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi. Pada kertas konstitusi, rakyat adalah majikan, pemimpin hanyalah pelayan. Tapi dalam kenyataan, logika ini sering terbalik seperti sandal jepit tertukar di masjid: Pemimpin disembah seperti dewa. Kebijakan dianggap wahyu. Kritik dianggap dosa besar. Fakta ditolak, akal sehat dimatikan. Semua ini terjadi meski kita hidup di zaman di mana kebenaran bisa dicari dalam 10 detik lewat mesin pencari. Ironinya, akses pengetahuan yang tak terbatas tidak otomatis membuat sebagian orang lebih kritis. Sebaliknya, banyak yang larut dalam fanatisme politik, sibuk memuja “idola kekuasaan” sambil menutup mata terhadap penyimpangan. Inilah mental paganisme modern: pemujaan terhadap manusia yang penuh salah, seolah mereka makhluk sempurna tanpa noda. — Ketika Pemimpin Dianggap Sesembahan Kita sering melihat fenomena aneh yang berulang: Ketika pemimpin berbuat salah — dibela. Ketika pemimpin melanggar hukum — ditutupi. Ketika pemimpin gagal — disalahkan rakyat, oposisi, bahkan takdir. Ketika rakyat menderita — pemimpin tetap dipuja. Padahal, pemimpin itu dipilih oleh rakyat, digaji dengan uang rakyat, diberi mandat oleh rakyat, dan seharusnya disupervisi oleh rakyat. Namun ketika rakyat terseret mental sahaya, semuanya berubah: kontrol berubah jadi kultus, kritik berubah jadi kebencian, pengawasan berubah jadi pengorbanan buta, demokrasi berubah jadi panggung fanatisme. Beginilah paganisme bekerja: logika lenyap, yang tersisa hanya rasa takjub dan penyembahan. — Akar Masalah: Hilangnya Kesadaran Kedaulatan Rakyat Rakyat kadang lupa bahwa: mereka bukan hamba kekuasaan, mereka bukan pengikut yang harus patuh, mereka bukan beban yang harus diatur, mereka adalah pemegang mandat tertinggi negara. Dalam demokrasi, pemimpin bukan “raja baru,” bukan “orang suci,” apalagi “dewa penolong.” Mereka hanyalah pekerja publik yang wajib diukur kinerjanya, dipuji ketika benar, dan dikritik ketika melenceng. Tanpa kesadaran itu, rakyat sendiri yang membuka pintu menuju kehancuran bangsa — bukan karena tirani pemimpin, tetapi karena paganisme rakyat yang membuat pemimpin kebal dari kritik. Saatnya Beranjak dari Paganisme Menuju Kedewasaan Politik Sebagai bangsa besar, kita hanya punya dua pilihan: 1. Terus menuhankan pemimpin, lalu menanggung akibatnya: kesalahan dibiarkan, korupsi membesar, kekuasaan tak terkendali. 2. Menjadi rakyat dewasa, yang: mendukung kebaikan, mengoreksi kesalahan, menjaga akal sehat, menempatkan pemimpin pada posisi semestinya: pekerja negara, bukan sesembahan. Karena pemimpin memang bisa salah, bisa lupa, bisa tergoda kekuasaan — itulah manusia. Tetapi rakyat tidak boleh ikut tersesat. Di era digital ini, musuh terbesar bangsa bukan lagi kurangnya informasi, melainkan mental paganisme politik yang membuat sebagian orang rela menutup mata pada kebenaran. Dan selama mental ini belum berubah, teknologi secanggih apa pun tak akan mampu menyelamatkan bangsa.   Suwatnoibnusudihardjo, Antarkita

Kalian Bajingan   Ya, kalian memang bajingan. Bukan sekadar kasar dalam perilaku, tetapi bajingan dalam pilihan sadar—pilihan untuk merusak Bangsa dan Negara Indonesia demi kepentingan sempit kalian sendiri. Bangsa ini tidak rusak oleh rakyat kecil. Tidak oleh korban bencana. Tidak oleh mereka yang menjerit karena ketidakadilan. Bangsa ini rusak karena kalian, para relawan kekuasaan, yang dengan sengaja menghadirkan dan memelihara penguasa zalim dan korup. Kalianlah yang membuka jalan menuju kekuasaan. Kalian yang memoles kebusukan menjadi prestasi. Kalian yang mengubah dusta menjadi narasi. Kalian yang membungkam kebenaran lalu menuding siapa pun yang kritis sebagai musuh negara. Kalian para relawan kekuasaan adalah bajingan, karena kalian diam ketika musibah kemanusiaan dan bencana alam terjadi. Saat rakyat kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan masa depan—kalian menghilang. Tidak ada empati. Tidak ada solidaritas. Tidak ada kerja nyata. Kalian tidak sibuk menggalang bantuan. Kalian tidak hadir di lumpur, di puing-puing, di tenda pengungsian. Karena penderitaan rakyat tidak menghasilkan cuan. Namun kalian ribut, gaduh, dan beringas ketika tuan kalian dikritik karena melakukan kesalahan. Kritik kalian sebut kebencian. Fakta kalian sebut fitnah. Akal sehat kalian serang dengan kebisingan massal. Kalian lebih tersinggung ketika penguasa disinggung, daripada ketika rakyat mati sia-sia. Di situlah wajah asli kalian terbuka. Kalian bajingan karena bagi kalian, urusan Bangsa dan Negara hanyalah urusan perdagangan. Segalanya bisa ditukar. Segalanya bisa ditawar. Segalanya ada harganya. Nilai ditukar jabatan. Nurani ditukar proyek. Kebenaran ditukar akses. Kalian bajingan karena bagi kalian, urusan negara dan bangsa hanya sebatas cuan. Bansos dijadikan alat politik. Parkir dijadikan wilayah kuasa. Proyek dibagi sebagai upah loyalitas. Tambang dirampas atas nama pembangunan. Kursi menteri dan komisaris dijadikan hadiah kesetiaan. Rakyat hanya statistik. Lingkungan hanya angka. Masa depan bangsa hanya catatan kaki. Lebih menjijikkan lagi, kalian bajingan karena menjadikan pemimpin politik sebagai Tuhan sesembahan. Tidak boleh salah. Tidak boleh dikritik. Tidak boleh dimintai pertanggungjawaban. Kalian sembah kekuasaan dengan cara mematikan nalar sendiri. Kalian sucikan pemimpin dengan mengorbankan konstitusi. Kalian jaga citra tuan dengan menginjak martabat rakyat. Padahal pemimpin politik hanyalah manusia biasa: dipilih rakyat, digaji rakyat, dan seharusnya tunduk pada hukum serta kritik rakyat. Namun di tangan kalian, pemimpin politik berubah menjadi berhala—disembah, dibela, dan dipertahankan meski jelas merusak. Kalian bukan relawan. Kalian bukan pejuang. Kalian bukan pembela bangsa. Kalian adalah pedagang kekuasaan, makelar kebusukan, dan penjaga sistem rusak yang membuat kejahatan terasa normal dan pengkhianatan tampak wajar. Kalian menjual negeri ini sedikit demi sedikit, sambil berteriak paling nasionalis dan paling patriotik. Dan jangan khawatir— sejarah tidak pernah lupa. Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berkuasa, tetapi juga siapa saja yang dengan sadar menjadi alat kekuasaan ketika Bangsa dan Negara dikhianati. Dan di halaman itu, nama kalian akan tertulis jelas: bajingan yang memilih berpihak pada kekuasaan, bukan pada kemanusiaan.   Suwatno Ibnu Sudihardjo,Antarkita

Relawan Kekuasaan:

Bangga Hidup Miskin Pelajaran Panjang dari Guru Kehidupan Suwatnoibnusudihardjo Antarkita   Antara terkejut, kaget, aneh, dan lucu. He… he… he… Begitulah reaksi saya ketika Kang Slamet, dengan wajah santai dan nada bercanda, mengucapkan satu kalimat yang terdengar tidak masuk akal bagi banyak orang. “Saya bangga hidup miskin.” Saya tertawa. Kang Slamet ikut tertawa. Namun tawa itu tidak lama. Ia terdiam sejenak, menyeruput kopi, lalu berkata, lebih pelan, “Kalimat ini bukan saya yang bikin. Ini saya dapet dari guru kehidupan saya.” Sejak kalimat itu, suasana obrolan berubah. Kang Slamet mulai bercerita tentang masa ketika hidupnya benar-benar berada di bawah. Masa ketika ia tidak punya apa-apa selain tenaga dan harapan. Masa ketika iri melihat teman-temannya sudah mapan, sementara dirinya masih berkutat dengan kebutuhan paling dasar. “Waktu itu,” katanya, “saya sering mengeluh ke beliau. Rasanya hidup nggak adil. Kerja keras iya, tapi hasilnya segitu-gitu saja.” Guru kehidupannya tidak menasehati panjang lebar. Tidak mengutip ayat atau teori. Ia hanya mendengarkan. Lalu suatu hari, dengan nada datar tapi menembus hati, guru itu berkata: “Le, kamu jangan takut hidup miskin. Takutlah kalau hidupmu kotor.” Kang Slamet mengaku kalimat itu membuatnya diam lama. Ia tidak langsung paham. Guru itu lalu melanjutkan: “Banyak orang hari ini kelihatan kaya, tapi hatinya miskin. Kamu jangan iri sama tampilan. Tampilan itu sering menipu.” Di situlah pertama kali Kang Slamet mendengar istilah bangga hidup miskin. Bukan sebagai slogan, tapi sebagai sikap batin. Guru kehidupannya menjelaskan bahwa bangga hidup miskin bukan berarti memilih kekurangan, melainkan memilih tidak menjual nilai hidup demi kenyamanan sesaat. Guru itu berkata lagi, “Lebih baik kamu kelihatan miskin tapi tidur nyenyak, daripada kelihatan kaya tapi hidup was-was.” Kalimat itu pelan, tapi berat. Sejak saat itu, Kang Slamet mulai melihat hidup dari sudut pandang berbeda. Hidup bukan tentang seberapa cepat naik, tapi seberapa kuat menjaga diri agar tidak tergelincir. Guru kehidupannya sering mengingatkan, “Rezeki itu urusan Gusti Allah. Tapi cara nyarinya, itu tanggung jawab kamu.” Dari situlah Kang Slamet belajar bahwa tidak semua peluang adalah rezeki, dan tidak semua keuntungan membawa keberkahan. Ada saat-saat ketika peluang datang dengan hitung-hitungan besar, tapi hati kecil terasa tidak nyaman. Di momen seperti itu, suara guru kehidupannya selalu hadir. “Kalau nurani kamu sudah nolak, berarti itu bukan jatahmu.” Prinsip bangga hidup miskin menjadi pagar hidup Kang Slamet. Pagar yang membuatnya berani menolak jalan pintas, meski kondisi hidup sedang menekan. Ia memilih hidup sederhana, bukan karena tidak mampu bermimpi, tapi karena tidak ingin kehilangan arah. Di zaman sekarang, ketika pencitraan dan flexing menjadi kebiasaan, prinsip ini terasa semakin kontras. Dunia mengajarkan: tampil dulu, urusan benar belakangan. Guru kehidupannya mengajarkan sebaliknya: benar dulu, tampilan menyusul kalau memang pantas. “Kalau kamu ingin kaya,” ujar sang guru suatu hari, “jangan sibuk kelihatan kaya. Sibuklah jadi orang yang dipercaya.” Kalimat itu Kang Slamet pegang sampai hari ini. Ia tidak ingin kelihatan kaya. Yang ia inginkan adalah kaya yang sebenarnya. Kaya hati sehingga tidak iri. Kaya sabar sehingga tidak tergesa. Kaya syukur sehingga selalu merasa cukup. Bagi Kang Slamet, lebih baik terlihat miskin daripada harus melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan agama. Lebih baik hidup pelan daripada cepat tapi salah arah. Prinsip ini yang, menurutnya, telah menyelamatkan hidupnya—bukan hanya secara ekonomi, tapi secara batin. Ia menutup ceritanya dengan senyum kecil. “Hari ini orang boleh menilai saya apa saja. Yang penting saya tenang.” Dan saya mengerti. Prinsip bangga hidup miskin bukan tentang masa lalu Kang Slamet. Ia adalah komitmen hidup: tidak ingin kelihatan kaya, tapi ingin kaya yang sebenarnya. Kang Slamet… Kang Slamet… Semoga engkau selalu diberi keselamatan dalam setiap langkah, keteguhan dalam menjaga nilai, kelapangan rezeki, serta keberkahan dalam hidup dan usaha. Dan soal siapa guru kehidupannya? Kang Slamet hanya tertawa kecil. “Yang penting ilmunya hidup, bukan nama orangnya.”

MBG Versi Pak Pujiono Begitulah kira-kira judulnya, hehehe. Mumpung MBG (Makan Bergizi Gratis) lagi naik daun, lagi wara-wiri di pidato, baliho, dan layar kaca, ya sekalian saja kita ikut nimbrung. Tapi tenang, ini bukan MBG versi Konoha. Ini cerita MBG versi dapur rakyat, versi keringat, versi akal sehat. Jauh sebelum MBG versi negara diluncurkan dengan segala atribut kekuasaan, MBG versi Pak Pujiono sudah lebih dulu berjalan. Tanpa konferensi pers. Tanpa klaim prestasi. Tanpa narasi “keberpihakan”. Tapi nyata—dirasakan setiap hari oleh keluarganya. MBG itu kepanjangan dari Makan Bergizi Gratis. Kalimatnya pendek, terdengar sederhana, bahkan terkesan murah. Tapi coba kita jujur sebentar. Kata gratis itu bukan kata ringan. Begitu gratis dihapus, yang muncul adalah angka-angka yang bikin dahi berkerut, hehehe. Mari kita hitung pakai logika dapur, bukan logika podium. Makan bergizi dengan lauk ayam kampung. Satu porsi Rp40.000. Anggota keluarga empat orang. Sekali makan habis Rp160.000. Kalau dilakukan setiap hari selama sebulan? Rp4,8 juta per bulan. Itu baru satu kali makan. Belum sarapan. Belum makan malam. Belum telur, buah, sayur, susu, dan kebutuhan gizi lainnya. Pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan: masa gaji bulanan habis cuma buat makan? Kalau iya, lalu hidup buat apa? Hehehe. Dari kegelisahan itulah Pak Pujiono berpikir dan bertindak. Bukan menyalahkan pemerintah. Bukan mengutuk keadaan. Apalagi menunggu bansos. Beliau memilih jalan sunyi: bertani dan beternak sendiri. Bertani dan beternak memang sudah menjadi hobi Pak Pujiono. Tapi hobi ini bukan sekadar pengisi waktu luang. Hobi ini berubah menjadi strategi hidup. Ayam dipelihara, mentok dikandangkan, cabai dan sayur ditanam, pisang dirawat. Perlahan tapi pasti, dapur keluarga menjadi lebih mandiri. Inilah MBG versi Pak Pujiono: makan bergizi, hasil dari kerja sendiri, gratis dari sisi belanja harian, mahal dari sisi usaha dan tanggung jawab. Ini bukan romantisasi kemiskinan. Ini perlawanan diam-diam terhadap mahalnya hidup. Karena Pak Pujiono paham betul, kalau semua kebutuhan pangan bergizi harus dibeli, maka seberapa pun gaji akan selalu terasa kurang. Harga bisa naik kapan saja, kebijakan bisa berubah kapan saja, tapi tanaman yang kita rawat sendiri tidak ikut pidato siapa pun. Menariknya, setelah kebutuhan “dalam negeri” keluarga terpenuhi, sisa hasil panen dan ternak justru mendatangkan penghasilan tambahan. Dijual ke sekitar, dipasarkan, memberi nilai ekonomi. Dari ketahanan pangan, lahir ketahanan finansial. Dan siapa Pak Pujiono ini? Beliau adalah anggota polisi yang masih aktif berdinas di Kepolisian Resor Banyumas. Di sela tugas menjaga keamanan dan ketertiban, beliau memanfaatkan lahan kosong di area kompleks Polresta Banyumas. Lahan yang dulunya seperti hutan belantara, beliau sulap menjadi mini farm produktif: ayam, mentok, pisang, cabai, dan aneka sayuran tumbuh di sana. Ironisnya, di saat banyak pejabat sibuk bicara soal kedaulatan pangan dari balik mikrofon, Pak Pujiono mempraktikkannya dari balik cangkul dan kandang. Di sinilah sentilan politiknya terasa. Ketika negara sibuk mendesain program dengan anggaran triliunan, rakyat dipaksa percaya lewat slogan. Sementara Pak Pujiono membuktikan: kedaulatan pangan itu bukan soal jargon, tapi soal kemauan dan kerja nyata. Lebih ironis lagi, ketika sebagian orang lebih memilih hidup dari jatah—jatah parkir, jatah proyek, jatah kekuasaan—Pak Pujiono justru mengajarkan sebaliknya. Buang jauh-jauh mental malas. Buang jauh-jauh mental mengemis. Pesannya sederhana tapi menampar: kalau ingin makan, ya bekerja. kalau butuh duit, ya berusaha. Bukan dengan menengadah tangan ke penguasa, bukan dengan berlindung di balik seragam ormas, apalagi dengan menjadikan negara sebagai sapi perah. Jangan menengadah tangan melulu, hehehe. MBG versi Pak Pujiono mungkin tidak akan masuk laporan kinerja. Tidak akan diklaim sebagai keberhasilan rezim. Tidak akan dijadikan bahan kampanye. Tapi justru di situlah nilainya. Ia hidup, tumbuh, dan memberi contoh. Karena sejatinya, ketahanan pangan nasional tidak akan pernah kuat kalau ketahanan pangan keluarga rapuh. Dan kedaulatan bangsa tidak dibangun dari baliho, tapi dari dapur-dapur yang berdaulat. Suwatnoibnusudihardjo Antarkita

*Tidakkah Kita Malu Dengan Seorang Perempuan Bernama Dokter Tifa*   Bangsa ini lahir bukan dari ketundukan, melainkan dari keberanian. Republik Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang diam, tetapi oleh mereka yang bersedia menanggung risiko demi kebenaran. Namun hari ini, di tengah gegap gempita demokrasi prosedural, muncul pertanyaan yang mengusik nurani kebangsaan kita: Tidakkah kita malu dengan seorang perempuan bernama Dokter Tifa? Pertanyaan ini bukan soal individu. Ia adalah pertanyaan tentang keberanian kolektif bangsa. Tentang apakah kita masih layak menyebut diri sebagai bangsa merdeka—merdeka berpikir, merdeka bersikap, dan merdeka menyuarakan keadilan. Keberanian Warga Biasa Dokter Tifa hanyalah perempuan biasa. Ia bukan bagian dari oligarki ekonomi. Ia bukan keluarga kerajaan. Ia tidak memiliki kekuasaan politik, tidak memegang modal besar, dan tidak berada dalam lingkar elite pengambil kebijakan. Ia berdiri sebagai warga negara biasa, dengan segala keterbatasannya. Namun justru dari posisi itulah keberaniannya menjadi penting. Ketika seorang warga biasa berani mempertanyakan kekuasaan, sementara mereka yang memiliki mimbar, organisasi, dan legitimasi moral memilih diam, maka ada yang sedang tidak beres dalam kehidupan kebangsaan kita. Bangsa yang sehat tidak menggantungkan keberanian pada satu orang. Bangsa yang matang justru melahirkan banyak suara kritis, bukan membungkamnya. Diam yang Terorganisasi Apa yang membuat kita berdiam diri, acuh, dan tidak peduli terhadap kezaliman penguasa yang terjadi? Jawabannya sering kali bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut kehilangan: kehilangan kenyamanan, kehilangan akses, kehilangan posisi, kehilangan rasa aman. Diam lalu dibungkus dengan istilah yang terdengar bijak: stabilitas, kehati-hatian, menunggu waktu yang tepat. Padahal dalam sejarah, kezaliman tidak pernah runtuh karena ditunggu, tetapi karena dihadapi. Keheningan kolektif inilah yang sesungguhnya berbahaya. Ia membuat ketidakadilan terasa normal. Ia menjadikan penyimpangan sebagai kebiasaan. Ia mengikis kepekaan moral bangsa secara perlahan namun pasti. Di Mana Para Penjaga Moral? Di sinilah gugatan kebangsaan itu menjadi relevan. Di mana para ulama yang begitu fasih berbicara tentang agama, keadilan, dan keberpihakan pada yang tertindas? Di mana para aktivis dakwah yang selalu menyerukan amar makruf nahi mungkar? Di mana para aktivis mahasiswa yang dahulu dikenal sebagai nurani bangsa? Di mana para tokoh organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan sosial? Di mana ormas-ormas yang lantang meneriakkan Pancasila dan NKRI? Mengapa suara-suara itu sering nyaring saat mengurusi simbol, tetapi meredup ketika kekuasaan patut dikritik? Jika amar makruf nahi mungkar hanya berlaku kepada rakyat kecil, maka ia telah kehilangan ruhnya. Jika keadilan hanya diperjuangkan di ruang aman, maka ia bukan keadilan, melainkan kompromi. Pancasila: Nilai atau Sekadar Teriakan? Lalu apa arti Pancasila di tengah kezaliman para penguasa? Apakah ia hanya teks upacara? Apakah ia sekadar jargon orasi? Apakah ia hanya bendera yang dikibarkan tanpa keberanian menegakkan nilainya? Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika nilai-nilai itu tidak berani kita bela ketika diuji oleh kekuasaan, maka Pancasila kehilangan maknanya. Ia berubah dari ideologi hidup menjadi dekorasi politik. NKRI bukan hanya soal teritorial dan simbol. NKRI adalah soal keadilan yang dirasakan rakyatnya. Negara tidak runtuh karena kritik, tetapi karena ketidakadilan yang dibiarkan. Dokter Tifa dan Cermin Bangsa Dokter Tifa bisa salah. Ia bukan manusia sempurna. Pendapatnya dapat diperdebatkan dan dikritik. Tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri: ia memilih bersuara ketika diam lebih aman. Dalam konteks kebangsaan, keberanian seperti ini bukan untuk dikultuskan, melainkan untuk direnungkan. Mengapa suara seorang perempuan biasa terasa lebih nyaring daripada suara banyak institusi besar? Jawabannya mungkin menyakitkan: karena banyak institusi telah kehilangan keberanian moralnya. Penutup: Bangsa yang Diuji Nurani Esai ini bukan pembelaan personal. Ini adalah panggilan kebangsaan. Sejarah tidak akan bertanya siapa yang paling keras berteriak Pancasila, tetapi siapa yang berani menegakkan nilainya ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sejarah tidak mencatat siapa yang paling aman, tetapi siapa yang bersuara ketika keberanian memiliki harga. Jika suatu hari anak cucu bertanya, “Apa yang kalian lakukan ketika ketidakadilan itu terjadi?” maka jawaban kita akan menentukan apakah kita pantas disebut pewaris republik ini. Jika jawabannya adalah diam, maka rasa malu itu sepenuhnya layak kita tanggung. Karena di tengah kebisuan banyak orang, seorang perempuan biasa telah mengingatkan bangsa ini bahwa keberanian masih mungkin—asal kita mau jujur pada nurani. Suwatnoibnusudihardjo Antarkita

Ketika Bencana Dijawab dengan Kesombongan: Penyakit Hati Para Pemegang Amanah (Sri Ningsih, S. Pd, M. Si) Bencana besar bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah ujian iman, kejujuran, dan kepedulian—terutama bagi mereka yang diberi amanah kekuasaan. Namun yang terasa menyayat hati, bukan hanya luka para korban, melainkan ucapan para pejabat yang alih-alih menenangkan, justru menyakiti. Ada yang meremehkan penderitaan rakyat dengan mengatakan “hanya ramai di media sosial”, ada yang mencemooh bantuan negara lain, ada yang menolak uluran tangan sesama Muslim, bahkan ada yang menilai nyawa dan penderitaan manusia hanya layak dihargai sepuluh ribu rupiah per hari. Ini bukan sekadar salah bicara. Ini penyakit hati. 1. Penyakit Kesombongan dan Tumpulnya Empati Allah subhanahu wa ta’ala memperingatkan dengan sangat keras: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. Luqman: 18) Kesombongan dalam jabatan adalah ketika merasa tidak perlu merasakan sakitnya rakyat, seolah kekuasaan membuatnya kebal dari nurani. Padahal Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda: الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ “Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.” (HR. Muslim) Meremehkan korban bencana, mengecilkan bantuan, dan menolak empati dunia—itulah bentuk ghamṭun-nās (merendahkan manusia). 2. Amanah Kekuasaan yang Dikhianati Jabatan bukan kehormatan, tetapi beban hisab. Allah berfirman: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak.” (QS. An-Nisā’: 58) Bencana adalah momen amanah terbesar. Jika di saat rakyat kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan—pejabat justru sibuk menjaga citra dan gengsi—maka itu bukan salah strategi, tapi pengkhianatan amanah. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ Tidaklah seorang pemimpin yang diberi amanah mengurus rakyat, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim) 3. Dosa Orang yang Tidak Peduli Penderitaan Sesama Islam tidak menilai keimanan dari pidato, tapi dari kepekaan terhadap derita manusia. Allah berfirman: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ Mengapa kalian tidak berjuang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah?” (QS. An-Nisā’: 75) Orang lemah dalam bencana adalah mereka yang kehilangan segalanya. Mengabaikan mereka berarti mengabaikan perintah Allah. Rasulullah ﷺ bersabda: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ “Bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya.” (HR. Al-Baihaqi) Jika tetangga saja wajib diperhatikan, lalu bagaimana dengan rakyat yang sedang tertimpa bencana nasional? 4. Tolong-Menolong: Bukan Soal Gengsi, Tapi Ketaatan Allah berfirman: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ “Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan.” (QS. Al-Mā’idah: 2) Menolak bantuan kemanusiaan tanpa alasan syar’i dan maslahat nyata, apalagi demi kesombongan politik, bukan sikap berdaulat—melainkan lalai terhadap perintah Allah. Bencana tidak mengenal batas negara, dan empati tidak mengenal ideologi. Yang membuat rakyat malu bukan karena bencana, tetapi karena hilangnya rasa malu pada sebagian pejabat. Yang membuat dunia tercengang bukan karena alam murka, tetapi karena hati yang membatu saat manusia terluka. Semoga Allah Subhanahu wa ta’ala menyembuhkan negeri ini bukan hanya dari bencana alam, tetapi dari penyakit kesombongan, tumpulnya empati, dan pengkhianatan amanah.

*Dokter Tifa: Srikandi Era Digital*   Zaman selalu melahirkan tokohnya sendiri. Ketika ruang publik berpindah dari alun-alun ke layar gawai, dan pertempuran gagasan bergeser dari forum ilmiah ke linimasa media sosial, maka sosok-sosok baru pun muncul. Salah satunya adalah Dokter Tifa—seorang perempuan yang memilih berdiri tegak di tengah pusaran informasi, hoaks, kekuasaan, dan ketakutan kolektif. Dokter Tifa tidak hadir dari ruang kosong. Ia lahir dari rahim ilmu pengetahuan. Pendidikan kedokteran, epidemiologi, dan neurosains membentuk fondasi berpikirnya: berbasis data, skeptis terhadap klaim sepihak, dan terbiasa menguji asumsi. Namun berbeda dari banyak akademisi yang memilih aman di balik jurnal dan seminar, Dokter Tifa justru melangkah ke ruang paling liar: ruang publik digital. Di sanalah ia menjelma Srikandi Era Digital. Jika Srikandi dalam kisah pewayangan menantang pakem patriarki dengan busur dan panah, maka Dokter Tifa menantang pakem kekuasaan modern dengan pertanyaan, analisis, dan kritik terbuka. Senjatanya bukan otot, melainkan nalar. Medannya bukan istana, melainkan algoritma. Lawannya bukan satu sosok, melainkan narasi dominan yang sering dipaksakan sebagai kebenaran tunggal. Pandemi COVID-19 menjadi momen krusial. Saat ketakutan menyelimuti publik dan kebijakan diambil dalam situasi darurat, Dokter Tifa memilih posisi yang tidak populer: mempertanyakan. Ia mempertanyakan pendekatan kesehatan, komunikasi risiko, hingga relasi antara sains, industri, dan kekuasaan. Dalam iklim darurat, pertanyaan semacam itu dianggap berbahaya. Namun justru di situlah esensi ilmu pengetahuan diuji—karena sains sejati tidak lahir dari kepatuhan, melainkan dari kritik. Sikap ini membuat Dokter Tifa segera diberi label. Sebagian menyebutnya berani, sebagian lain menyebutnya provokatif. Tetapi sejarah pemikiran selalu mencatat hal yang sama: orang yang bertanya lebih dulu hampir selalu dianggap mengganggu. Demokrasi yang sehat seharusnya memberi ruang pada gangguan semacam itu, karena tanpa kritik, kebijakan berubah menjadi dogma. Media sosial menjadi arena yang memperbesar segalanya. Kata-kata dipotong, konteks dihilangkan, emosi dikapitalisasi. Di ruang inilah Dokter Tifa sering tampil keras, frontal, dan tidak kompromistis. Ia tidak berusaha menyenangkan semua orang. Ia sadar, di era digital, kesantunan sering dikalahkan oleh keberanian, dan keheningan sering disalahartikan sebagai persetujuan. Keberaniannya menyentuh isu-isu sensitif—termasuk soal legitimasi, dokumen publik, dan kekuasaan politik—menyeretnya ke wilayah paling riskan: kriminalisasi pendapat. Laporan hukum, tekanan sosial, dan pembingkaian media menjadi konsekuensi nyata. Namun bagi Dokter Tifa, risiko itu tampaknya telah diperhitungkan. Ia berdiri pada keyakinan bahwa negara hukum tidak boleh berubah menjadi negara anti-pertanyaan. Di titik ini, Dokter Tifa bukan lagi sekadar individu, melainkan simbol zaman. Ia mewakili kegelisahan banyak warga yang merasa ruang dialog semakin menyempit. Ia menjadi cermin bahwa kebebasan berekspresi di era digital tidak selalu sejalan dengan kebebasan berpikir. Yang satu dirayakan, yang lain sering dihukum. Namun narasi tentang Dokter Tifa tidak lengkap jika hanya dilihat dari kontroversinya. Ada sisi lain yang lebih sunyi tetapi penting: perannya dalam literasi kesehatan dan kesadaran tubuh. Melalui tulisan, buku, dan pendidikan publik, ia mengajak masyarakat kembali memahami kesehatan secara utuh—tubuh, pikiran, dan spiritualitas. Ia menolak reduksi manusia menjadi sekadar objek medis atau angka statistik. Dalam pandangannya, kesehatan adalah kemerdekaan. Kemerdekaan berpikir, memilih, dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Pandangan ini bertabrakan dengan pendekatan teknokratis yang melihat warga hanya sebagai objek kebijakan. Di sinilah letak konflik ideologis yang sesungguhnya: antara warga yang berpikir dan sistem yang ingin ditaati tanpa tanya. Apakah Dokter Tifa selalu benar? Tentu tidak. Tidak ada manusia yang kebal dari kekeliruan. Tetapi sejarah tidak digerakkan oleh orang-orang yang menunggu sempurna. Sejarah bergerak oleh mereka yang berani berbicara ketika suasana tidak kondusif, berani bertanya ketika pertanyaan dianggap tabu. Dokter Tifa adalah anak zamannya—zaman yang gaduh, penuh distraksi, namun juga membuka ruang bagi keberanian individual. Ia mengajarkan satu hal penting: bahwa perempuan, ilmu pengetahuan, dan keberanian moral dapat bersatu menjadi kekuatan yang mengganggu status quo. Di era digital yang gemar menepuk pundak kekuasaan, Srikandi sejati adalah mereka yang memilih berdiri berseberangan. Tidak selalu untuk menang, tetapi untuk menjaga agar akal sehat tetap hidup. Dan di tengah kebisingan itu, nama Dokter Tifa akan terus diperdebatkan. Tetapi justru di situlah tandanya: ia telah menjadi bagian dari percakapan sejarah, bukan sekadar lalu lintas linimasa.   Suwatnoibnusudihardjo Antarkita

Pro–Kontra Sistem Naik Kelas dalam Perspektif Pendidikan dan Tugas Kekhalifahan Sri Ningsih, S. Pd, M. Si   Di saat orang ramai membicarakan tentang bencana alam di Sumatera dan Aceh saya lebih akan mengungkapkan tentang ketimpangan dalam sistem pendidikan kita,bukan berarti saya tidak peduli dengan bencana itu,karena saya juga menggalang dana juga buat mereka walaupun tidak sebesar perolehan Fery Irwandi. Di dunia pendidikan, kembali menguat perdebatan tentang sistem naik kelas dan tidak naik kelas. Saya pribadi sangat setuju dengan diterapkannya kembali sistem tidak naik kelas bagi peserta didik yang memang belum memenuhi standar kemampuan yang ditetapkan. Alasannya sederhana namun mendasar: sistem ini menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Anak belajar bahwa setiap usaha memiliki konsekuensi. Jika tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka ia tidak akan menguasai pelajaran, tidak mampu menjawab soal, dan wajar jika belum layak melanjutkan ke tingkat berikutnya. Inilah pendidikan karakter yang nyata, bukan sekadar slogan. Yang terasa janggal, justru ketika muncul komentar dari sebagian pihak yang disebut sebagai “pakar pendidikan” yang mengatakan bahwa tidak naik kelas dapat membuat anak trauma. Pernyataan semacam ini patut dipertanyakan secara ilmiah dan moral. Bukankah tugas seorang pakar adalah menguatkan sistem pendidikan agar adil, jujur, dan mendidik, bukan melemahkannya dengan asumsi-asumsi yang terlalu mengasihani tanpa solusi mendasar? Pendidikan yang adil tidak mungkin menyamakan hasil antara: 1. anak yang rajin dengan anak yang malas, 2. anak yang sungguh-sungguh belajar dengan anak yang mengabaikan kewajibannya. Menyamakan keduanya justru merupakan bentuk ketidakadilan dan kezaliman dalam pendidikan. Anak yang berusaha dengan serius menjadi tidak dihargai, sementara anak yang lalai tidak dididik untuk bertanggung jawab. Jika ini terus dibiarkan, pendidikan bukan lagi alat mencerdaskan, tetapi berpotensi menjadi sarana pembodohan massal yang melahirkan generasi lemah, mudah diarahkan, dan mudah dibohongi. Sebagai seorang muslim, kita harus melihat persoalan pendidikan ini dalam kerangka yang lebih besar, yaitu tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Allah ﷻ berfirman bahwa manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Tugas besar ini tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan pendidikan yang benar, yang menanamkan ilmu, adab, tanggung jawab, dan keadilan sejak dini. Pendidikan yang benar adalah pendidikan yang: – selaras dengan fitrah manusia, – menghargai usaha dan kerja keras, – menegakkan keadilan dalam penilaian, – serta berpedoman pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah ﷺ mendidik umat dengan kejelasan antara hak dan kewajiban, antara usaha dan hasil. Tidak ada dalam sunnah beliau budaya memanjakan kelalaian atau menghapus konsekuensi dari kesalahan. Justru dari situlah lahir generasi yang kuat secara iman, ilmu, dan mental.   Karena itu, sistem tidak naik kelas—bila diterapkan secara bijak, manusiawi, dan disertai pembinaan—bukanlah bentuk kezaliman, apalagi sumber trauma. Ia justru bagian dari pendidikan tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. Dan inilah fondasi penting untuk melahirkan generasi yang mampu menjalankan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan sistem ini sudah berjalan sebelum 10 tahun terakhir dari waktu ke waktu tanpa perdebatan. Landasan Al-Qur’an dan Hadits 1. Manusia diciptakan sebagai khalifah dengan amanah dan tanggung jawab Allah ﷻ berfirman: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 30) Menjadi khalifah menuntut ilmu, kedisiplinan, dan kemampuan. Amanah besar ini tidak mungkin dipikul oleh manusia yang dibesarkan tanpa tanggung jawab dan tanpa konsekuensi atas perbuatannya. 2. Setiap manusia bertanggung jawab atas usahanya sendiri Allah ﷻ berfirman: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ “Dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm: 39). Ayat ini menegaskan prinsip keadilan: hasil harus sebanding dengan usaha. Dalam pendidikan, tidak adil menyamakan anak yang bersungguh-sungguh belajar dengan anak yang malas dan lalai. 3. Keadilan adalah perintah Allah, bukan pilihan Allah ﷻ berfirman إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan.” (QS. An-Nahl: 90) Menyamakan hasil belajar tanpa melihat usaha dan kemampuan adalah bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. 4. Pendidikan harus membentuk manusia yang kuat, bukan lemah mental Rasulullah ﷺ bersabda: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.” (HR. Muslim. Pendidikan yang menghapus konsekuensi justru berpotensi melahirkan pribadi yang lemah, tidak siap menghadapi tantangan kehidupan. 5. Setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban Rasulullah ﷺ bersabda: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim) Guru, orang tua, dan pembuat kebijakan pendidikan memikul amanah besar. Kebijakan yang melemahkan tanggung jawab peserta didik berarti mengkhianati amanah pendidikan itu sendiri.   Pernyataan Sikap Pribadi Saya menyatakan sikap mendukung diberlakukannya kembali sistem tidak naik kelas bagi peserta didik yang belum memenuhi standar kemampuan yang ditetapkan. Sikap ini saya ambil dengan penuh kesadaran, tanggung jawab moral, dan keyakinan bahwa pendidikan harus menegakkan keadilan, bukan sekadar mengejar kelulusan administratif. Saya menolak anggapan bahwa tidak naik kelas otomatis menimbulkan trauma. Yang justru berbahaya bagi anak adalah pendidikan yang menghapus konsekuensi, memanjakan kelalaian, dan mengaburkan perbedaan antara usaha dan kemalasan. Pendidikan semacam ini tidak mendidik, tetapi melemahkan karakter. Menurut keyakinan saya: 1. Naik kelas bukanlah hak mutlak, melainkan hasil dari usaha dan kesungguhan belajar. Anak perlu dididik bahwa setiap capaian menuntut tanggung jawab dan kerja nyata. 2. Menyamakan anak yang rajin dengan yang malas adalah bentuk ketidakadilan. Hal ini tidak hanya merugikan anak yang bersungguh-sungguh, tetapi juga merusak nilai kejujuran dalam pendidikan. 3. Pendidikan seharusnya mempersiapkan manusia yang kuat secara mental, berilmu, dan amanah, karena manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkan, bukan merusak. 4. Alasan perlindungan psikologis tidak boleh dijadikan dalih untuk membenarkan pembodohan sistemik. Solusi yang benar adalah pembinaan yang serius, pendampingan yang adil, dan penegakan disiplin yang manusiawi. Sebagai seorang muslimah, saya meyakini bahwa pendidikan yang benar harus selaras dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, menegakkan keadilan, menghargai usaha, dan membentuk manusia yang siap memikul amanah kehidupan. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa sistem tidak naik kelas—bila diterapkan secara objektif, transparan, dan disertai pembinaan—merupakan bagian dari pendidikan yang adil, mendidik, dan bermartabat. Inilah ikhtiar untuk melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu memakmurkan bumi sesuai tujuan penciptaan manusia.

*Bingungku Impianmu* Hehehe… Judul ini saya ambil dari kalimat pertama yang hampir selalu keluar dari mulut Kang Slamet Sudarso setiap kali ada teman-teman datang ke rumahnya untuk konsultasi bisnis. “Saya kok malah bingung, ya…” Kalimat itu diucapkan tanpa dibuat-buat. Bukan basa-basi. Bukan juga kalimat rendah hati yang disengaja. Kang Slamet benar-benar bingung, karena apa yang ia jalani hari ini—yang bagi banyak orang disebut sukses—justru tidak pernah ia rencanakan sebagai sebuah impian besar. Banyak orang hanya melihat Kang Slamet hari ini. Untuk ukuran hidup di desa, tampilan Kang Slamet memang sudah menjadi standar orang sukses. Rumahnya besar, berdiri tepat di pinggir jalan raya. Halamannya luas, cukup menampung sekitar sepuluh mobil. Ada ruang pertemuan yang layak—bahkan lebih pantas disebut ruang rapat—seperti rumah pejabat atau pengusaha besar. Padahal Kang Slamet tinggal di desa pinggiran Purwokerto, masuk wilayah Kecamatan Sumbang. Rumah yang megah di pinggir jalan, dengan “tongkrongan” mobil Innova Reborn, wajar jika membuat siapa pun yang lewat bertanya-tanya: “Ini rumah siapa?” Namun rumah Kang Slamet punya ciri khas yang berbeda. Kalau rumah pejabat umumnya tertutup rapat—entah karena alasan keamanan atau takut ketahuan korupsi hehehe—rumah Kang Slamet justru selalu terbuka. Pintu tidak banyak aturan. Siapa pun yang datang dipersilakan masuk. Langsung menuju ruang pertemuan. Tidak ada sekat status. Tidak ada jarak sosial. Sore itu, obrolan kami kembali mengalir ke satu tema yang sama: kebingungan Kang Slamet. Ia mengaku tidak pernah merasa dirinya seorang pebisnis. Dalam bayangannya, pebisnis itu adalah orang yang bermodal besar, punya kantor, punya tempat usaha, punya pabrik atau tempat produksi, serta memiliki karyawan. Sementara semua itu—menurut versi Kang Slamet—tidak ia miliki. Ia tidak punya kantor. Tidak punya pabrik. Tidak punya tempat usaha permanen. Tidak punya karyawan tetap. Bahkan, dalam banyak aktivitasnya, hampir tidak bermodal duit. Itulah yang membuatnya bingung. Yang lebih membingungkan lagi, justru orang-orang yang datang kepadanya adalah mereka yang punya modal, punya produk, punya jaringan, dan punya usaha. Mereka datang untuk bertanya, meminta pandangan, bahkan minta ditemani berpikir. “Lha saya ini kan nggak punya apa-apa,” kata Kang Slamet suatu kali. Saya pun menimpali sambil tersenyum, “Justru itu, Kang. Yang Kang jalani ini adalah impian banyak orang: bisnis tanpa modal duit.” Banyak orang bermimpi punya usaha yang tetap jalan tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Tanpa stres produksi. Tanpa pusing operasional. Tanpa beban karyawan. Dan anehnya, semua itu dijalani Kang Slamet dengan santai, apa adanya, tanpa label “pengusaha”. Masalahnya, kebanyakan orang hanya melihat hasil akhir, bukan proses panjang di belakangnya. Sedikit yang tahu bagaimana Kang Slamet dulu. Dulu, Kang Slamet pernah hidup sangat susah. Saking susahnya, ia pernah punya prinsip hidup yang terdengar lucu tapi menyedihkan: bangga jadi orang miskin. Hehehe. Bukan karena miskinnya membahagiakan, tapi karena saat itu tidak ada pilihan lain selain berdamai dengan keadaan. Di usia 40-an tahun, ia pernah merasa hidupnya sudah selesai. Saat itu, ia melihat teman-teman sebayanya sudah mapan secara ekonomi dan keluarga. Sementara dirinya masih bujangan, miskin, dan berjualan sayur kangkung. Hehehe. Ada satu cerita yang selalu membuat kami tertawa getir. Ia pernah bercerita tentang rumahnya yang bocor. Aneh tapi nyata: ketika atapnya ditarik ke atas, bocor. Ditarik ke bawah, bocor juga. Mau diapakan pun tetap bocor. Hehehe. Cerita sederhana itu sebetulnya menyimpan pesan mendalam tentang hidup yang serba kekurangan, tetapi tetap dijalani tanpa mengeluh berlebihan. Namun waktu berjalan. Hari ini usia Kang Slamet sudah 50-an tahun. Wajahnya tenang. Tutur katanya sederhana. Sikapnya bersahaja. Kalau dilihat sekilas, ia lebih mirip pejabat baik hati—yang penting tidak sombong. Hehehe. Satu hal yang menurut saya menjadi kekuatan terbesar Kang Slamet adalah prinsip hidupnya. Prinsip yang kadang justru berseberangan dengan keinginan klien bisnisnya sendiri. Tidak jarang ia menolak cara-cara yang menurutnya tidak benar, meskipun itu berpotensi mendatangkan keuntungan lebih besar. Kadang ia sendiri mengaku khawatir: “Jangan-jangan nanti kliennya menjauh.” Namun di saat yang sama, ia memegang satu keyakinan yang tidak pernah goyah: rezeki sepenuhnya datang dari Allah SWT. Keyakinan inilah yang justru membuat banyak orang semakin segan. Bukan karena takut, tetapi karena hormat. Klien tidak melihat Kang Slamet sebagai orang yang mengejar keuntungan semata, melainkan sebagai pribadi yang memegang nilai dan integritas. Di titik inilah saya memahami makna judul tulisan ini: Bingungku impianmu. Apa yang membuat Kang Slamet bingung, justru menjadi impian banyak orang. Hidup yang mengalir, rezeki yang datang tanpa dikejar berlebihan, rumah yang selalu terbuka, relasi yang dibangun dengan kepercayaan, dan usaha yang berjalan tanpa harus bermodal duit besar. Kisah ini belum selesai. Masih banyak cerita tentang Kang Slamet yang layak dibagikan. Sudah dulu ya… nanti kita lanjutkan lagi. Kalau kepanjangan, takut bosan. Hehehe. Oh iya, kalau mau datang ke rumah Kang Slamet juga boleh kok. Bareng penulis juga boleh. Suwatnoibnusudihardjo Antarkita