Netralitas Ekonomi adalah Ilusi
Ketika Transaksi Menjadi Sikap Moral

Sering kita dengar kalimat ini diulang-ulang: ekonomi harus netral, bisnis tidak boleh dicampur dengan moral, agama, atau politik. Kalimat itu terdengar rasional, modern, dan seolah dewasa. Namun sesungguhnya, netralitas ekonomi adalah ilusi—ia tidak pernah benar-benar ada.

Setiap keputusan ekonomi selalu membawa keberpihakan. Setiap transaksi selalu melahirkan dampak. Uang yang dibelanjakan, kontrak yang ditandatangani, dan sumber daya yang diserahkan akan selalu mengalirkan kekuatan: kepada siapa ia memperkaya, dan siapa yang ia lemahkan.

Ekonomi bukan sekadar soal untung-rugi, tetapi soal siapa yang berkuasa dan siapa yang dikorbankan.
Transaksi Tak Pernah Kosong Nilai
Dalam praktiknya, ekonomi selalu terhubung dengan struktur kekuasaan. Ketika negara membuka keran impor, ada yang diuntungkan dan ada yang disingkirkan. Ketika sumber daya alam diserahkan kepada korporasi besar, ada masyarakat lokal yang kehilangan ruang hidup. Ketika pasar dikuasai oligarki, petani, nelayan, dan peternak kecil kehilangan daya tawar.

Mengatakan ekonomi itu netral sama saja menutup mata dari kenyataan bahwa pasar bekerja tidak di ruang hampa, melainkan di dalam sistem yang timpang.

Ilusi Netralitas dan Pembenaran Ketidakadilan

Narasi netralitas sering dipakai untuk membenarkan kebijakan yang melukai rakyat. Ketimpangan dianggap konsekuensi alamiah pasar. Kemiskinan dilabeli sebagai kegagalan individu, bukan hasil sistem. Oligarki disebut efisien, meski ia menyingkirkan banyak orang dari akses ekonomi.

Di sinilah ilusi bekerja:
ketika ketidakadilan dibungkus sebagai keniscayaan teknis.
Padahal, setiap kebijakan ekonomi adalah keputusan moral. Memihak petani atau importir. Melindungi rakyat kecil atau memberi karpet merah pada pemodal besar. Semua itu bukan netral, melainkan pilihan.

Islam dan Penolakan atas Ekonomi Tanpa Moral
Islam sejak awal menolak pemisahan antara ekonomi dan akhlak. Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa transaksi bisa menjadi jalan menuju keberkahan atau jalan menuju kebinasaan. Jual-beli yang menolong kemaksiatan, kezaliman, atau penindasan tidak lagi bernilai ibadah, bahkan menjadi dosa.

Karena itu, Islam menegaskan bahwa hukum asal jual-beli memang mubah, tetapi dapat berubah menjadi haram ketika transaksi tersebut membantu kejahatan. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi selalu dinilai dari dampaknya, bukan sekadar prosesnya.
Netralitas dalam pandangan Islam bukanlah membiarkan, tetapi menegakkan keadilan.

Ketika Ekonomi Menjadi Alat Penindasan
Dalam konteks global hari ini, ilusi netralitas tampak jelas. Negara dan korporasi berdalih “bisnis adalah bisnis” saat bekerja sama dengan pihak-pihak yang melakukan penindasan, penjajahan, bahkan genosida. Padahal keuntungan ekonomi itu berubah menjadi peluru, bom, dan senjata yang membunuh manusia lain.

Mengaku netral di hadapan kezaliman bukan sikap tengah, melainkan keberpihakan diam-diam pada penindas.
Pilihan yang Tak Bisa Dihindari
Setiap individu, pelaku usaha, dan penguasa negeri sejatinya selalu berada pada persimpangan pilihan. Tidak memilih pun adalah pilihan. Diam pun adalah sikap.

Netralitas ekonomi hanyalah bahasa halus untuk menghindari tanggung jawab moral.
Jika ekonomi dipisahkan dari nilai, maka pasar akan menjadi rimba. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Dan negara berubah dari pelindung menjadi penonton.

Menegaskan Sikap
Maka pertanyaannya bukan lagi: apakah ekonomi harus netral?
Melainkan: kepada siapa ekonomi berpihak?
Karena di dunia nyata, ekonomi selalu berpihak.
Dan keberpihakan itu akan dimintai pertanggungjawaban—
bukan hanya oleh sejarah,
tetapi juga oleh Tuhan.

SiS, Antarkita.