You are currently viewing Reset Indonesia: Menata Ulang Arah Bangsa, Bukan Menghapus Sejarah

Reset Indonesia: Menata Ulang Arah Bangsa, Bukan Menghapus Sejarah

Reset Indonesia: Menata Ulang Arah Bangsa, Bukan Menghapus Sejarah

Indonesia tidak butuh sekadar penyesuaian rutin. Ia butuh reset — bukan berarti memulai dari nol, tetapi memperbaiki kompas peradaban yang selama ini salah arah. Reset bukan untuk menghapus sejarah, tetapi untuk mengembalikan makna kemerdekaan yang belum sepenuhnya ditepati.

Buku Reset Indonesia: Gagasan Tentang Indonesia Baru, karya empat jurnalis lintas generasi — Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu — lahir dari pengalaman ratusan hari di jalanan Indonesia, bukan dari ruang rapat atau ruang ide abstrak. Mereka berjalan dari Jawa hingga Papua, membawa pulang realitas yang sering kali disembunyikan dari pusat kekuasaan. �

Negeri Ini Bukan Sekadar Tanah, Tetapi Kesadaran Kolektif

Indonesia bukan hanya sekadar luas geografis dengan deretan pulau yang membentang — ia adalah kesadaran kolektif tentang bagaimana bangsa ini hidup, bekerja, dan bermimpi. Dalam perjalanan mereka, tim penulis melihat bagaimana konflik agraria, ketimpangan ekonomi, dan hilangnya ruang hidup menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat kecil. Seorang nelayan di Trenggalek menolak rencana tambang emas 12.000 hektare karena bagi mereka emas sejati adalah hutan dan laut yang menopang kehidupan, bukan mineral yang diambil oleh segelintir orang. �

Benaya Harobu dari Sumba menuturkan keresahan generasi muda yang semakin nyata: generasi Z dan milenial mengalami kesulitan besar memiliki rumah di kota besar karena harga tanah yang terlalu tinggi. Realitas ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dipuja sering kali tidak menyentuh kehidupan rakyat kecil. �

Bukan Sekadar Swasembada Proyek, Tapi Swasembada Pikiran

Dalam buku Reset Indonesia, gagasan swasembada tidak berhenti pada produksi nasional atau proyek industrialisasi besar. Tim penulis mengajak bangsa untuk mengubah cara berpikir. Indonesia mungkin mampu memproduksi lebih banyak beras atau mengekspor produk industri, tetapi tanpa kedaulatan berpikir, pencapaian itu sering kali tetap berada pada logika elite, bukan logika rakyat.

Kedaulatan berpikir berarti:

memahami sejarah secara utuh;

mempertanyakan asumsi pembangunan yang hanya berpihak pada keuntungan jangka pendek;

menghargai pengetahuan lokal dan cara hidup komunitas;

dan membangun pemikiran yang berakar pada kebutuhan kenyataan sosial-ekologis bangsa.

Bung Hatta: Rakyat yang Hidup Miskin Menandai Bangsa yang Gagal

Pemikiran Bung Hatta bersinar dalam konteks reset ini:

bangsa tidak akan pernah menjadi besar selama rakyatnya hidup menderita dan miskin.

Kalimat ini bukan sekadar kritik moral; ia adalah ukuran objektif kemajuan. Sebuah bangsa yang membanggakan angka pertumbuhan tetapi mengabaikan ketimpangan struktural—ketika segelintir orang menguasai mayoritas tanah dan akses modal—maka pertumbuhan itu tidak mendistribusikan keadilan, melainkan memperlebar jurang. �

Manusia Beradab: Berdamai dengan Alam, Bukan Mengeksploitasi Alam

Krisis ekologis yang dihadapi Indonesia menegaskan bahwa pembangunan yang tidak sadar ekologis adalah pembangunan yang bunuh diri. Domino deforestasi, polusi laut, konflik agraria, hingga krisis iklim bukan sekadar statistik; mereka adalah akibat dari cara pandang yang hanya melihat alam sebagai objek eksploitasi.

Reset Indonesia menyatakan bahwa manusia yang beradab bukan seseorang yang menaklukkan alam, melainkan yang berdamai dengannya, menghormati ritme dan integritas kehidupan ekologis. Tanpa relasi yang adil antara manusia dan alam, pembangunan hanya akan terus menghasilkan luka bagi generasi berikutnya.

Kritis terhadap Struktur Otonomi yang Masih Sentralistis

Meskipun Indonesia menerapkan otonomi daerah, pengalaman lapangan yang dikumpulkan dalam buku menunjukkan bahwa banyak kebijakan masih ditentukan oleh pusat, sementara daerah hanya menjadi pelaksana administratif. Ini menghasilkan ketidakadilan struktural: kekayaan alam di Papua, Sumba, dan Maluku tetap dikendalikan dari pusat, bukan oleh warga lokal yang paling mengetahui kebutuhan komunitasnya. �

Reset Indonesia menyatakan perlunya federalisme atau setidaknya bentuk desentralisasi yang lebih kuat untuk mengakhiri kolonialisme internal ini — bukan sebagai separatisme, tetapi sebagai justifikasi politik keadilan struktural. �

Memperluas Perspektif Partisipasi Politik

Buku ini juga menyoroti bagaimana sistem kepartaian saat ini sering membuat wakil rakyat lebih bertanggung jawab kepada partai daripada kepada konstituennya. Benaya Harobu dan penulis lain mengusulkan model representasi yang lebih inklusif — di mana suara kelompok sosial tertentu seperti petani, komunitas adat, dan perempuan dapat hadir secara langsung dalam parlemen tanpa harus melalui partai politik sebagai perantara. �

Ini adalah bagian dari upaya memperkuat demokrasi warga, bukan demokrasi elit semata. Reset Indonesia, dalam hal ini, bukan hanya soal struktur ekonomi atau geopolitik; tetapi juga struktur politik yang menjamin representasi sesungguhnya.

Revolusi Pendidikan: Mempersiapkan Generasi yang Berpikir Bebas

Salah satu kritik tajam buku ini adalah terhadap sistem pendidikan yang terpusat, seragam, dan memoristik. Buku merekomendasikan pendidikan yang lebih adaptif, berbasis keterampilan hidup, pemikiran kritis, dan keterhubungan langsung dengan lingkungan sosial.

Perjalanan tim penulis juga mencatat contoh-contoh praktik pembelajaran di luar sistem formal yang lebih bermakna bagi kehidupan komunitas. Ide ini mencerminkan kebutuhan akan pendidikan yang bukan sekadar sertifikat, tetapi kemampuan berpikir yang relevan dengan masa depan rakyat Indonesia. �

Kesimpulan: Reset Indonesia untuk Keadilan dan Keberlanjutan

Reset Indonesia bukan ajakan romantis bagi perubahan kecil. Ia adalah proposal radikal namun realistis, didasarkan pada bukti lapangan, wawasan lintas generasi, serta refleksi moral terhadap bangsa yang sedang berusaha menemukan kembali jati dirinya. �

Reset Indonesia berarti: ✨ memperbaiki arah pembangunan,

✨ mengembalikan keadilan struktural,

✨ memperluas kedaulatan rakyat dalam demokrasi,

✨ dan menghubungkan kembali manusia dengan alam sebagai subjek kehidupan, bukan objek eksploitasi.

Sebagaimana dipelajari dari Reset Indonesia, pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi keberlanjutan kehidupan yang adil bagi semua — generasi hari ini dan generasi yang akan datang.

SiS, Antarkita

Tinggalkan Balasan