Meneropong Secara Objektif Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Antara Visi Besar dan Tantangan Struktural Menuju Solusi Komprehensif

Oleh SiS, antarkita

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang digagas pada era pemerintahan Prabowo Subianto sebagai bagian dari agenda besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan sebagai investasi jangka panjang untuk menekan stunting, meningkatkan kualitas belajar, serta memperkuat daya saing generasi mendatang.

Secara konstitusional, kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat lemah.

Namun dalam perspektif kebijakan publik modern, sebagaimana dijelaskan oleh ilmuwan kebijakan William N. Dunn, setiap kebijakan memiliki dimensi dampak yang kompleks: manfaat yang direncanakan dan konsekuensi yang tidak sepenuhnya terantisipasi. Oleh karena itu, meneropong MBG secara objektif—melihat sisi positif dan negatif—adalah prasyarat untuk menghadirkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

🌿 DIMENSI POSITIF: INVESTASI STRATEGIS NEGARA

1️⃣ Perbaikan Status Gizi dan Pencegahan Stunting

Indonesia masih menghadapi tantangan stunting dan ketimpangan akses gizi. Intervensi makan sekolah berbasis standar gizi memiliki dasar empiris kuat dalam meningkatkan asupan protein dan kalori anak usia sekolah.

Laporan dari World Food Programme menunjukkan bahwa program makan sekolah di berbagai negara berkembang terbukti meningkatkan status gizi, partisipasi sekolah, dan produktivitas jangka panjang.

Jika dikelola dengan standar kualitas yang konsisten, MBG berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kualitas SDM nasional.

2️⃣ Peningkatan Konsentrasi dan Kehadiran Siswa

Anak yang lapar sulit berkonsentrasi. Program makan sekolah terbukti meningkatkan kehadiran dan fokus belajar. Efek ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan.

3️⃣ Potensi Stimulus Ekonomi Lokal

Dalam desain ideal, MBG bisa menjadi penggerak ekonomi daerah:

Menyerap hasil pertanian lokal

Menghidupkan koperasi petani dan peternak

Mendorong terbentuknya dapur komunitas berbasis UMKM

Jika rantai pasoknya berbasis lokal, maka uang negara berputar di daerah, bukan hanya tersentralisasi pada vendor besar.

⚖️ DIMENSI NEGATIF: REALITAS YANG HARUS DIAKUI

Objektivitas menuntut kita mengakui bahwa kebijakan besar hampir selalu membawa efek samping.

⚠️ 1️⃣ Dampak pada Pedagang Kecil Sekitar Sekolah

Banyak pedagang jajanan sekolah menggantungkan penghasilan harian pada pembeli siswa. Dengan adanya MBG, konsumsi siswa berpindah ke skema terpusat, sehingga omzet pedagang turun.

Menurut data Badan Pusat Statistik, sektor informal menyerap lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia. Artinya, dampak kecil di satu sekolah bisa menjadi dampak sistemik jika terjadi secara nasional.

Tanpa mitigasi, kebijakan gizi untuk anak bisa berujung pada tekanan ekonomi keluarga pedagang kecil.

⚠️ 2️⃣ Risiko Tata Kelola dan Keamanan Pangan

Beberapa laporan media nasional seperti Kompas menyoroti perlunya evaluasi standar keamanan pangan dan distribusi setelah muncul kasus gangguan kesehatan di sejumlah daerah.

Program berskala besar membutuhkan:

Standar higienitas ketat

Pengawasan berkala

Sistem audit kualitas

Tanpa penguatan tata kelola, niat baik bisa terganggu oleh lemahnya implementasi teknis.

⚠️ 3️⃣ Tekanan Harga dan Rantai Pasok

Secara teori ekonomi, lonjakan permintaan serentak terhadap komoditas pangan tertentu berpotensi memicu kenaikan harga apabila pasokan belum siap meningkat secara proporsional.

Jika koordinasi dengan petani, distributor, dan pemerintah daerah belum solid, maka:

Harga bahan dapur bisa naik

Terjadi kelangkaan sementara

Beban inflasi pangan meningkat

Kondisi ini tidak otomatis terjadi, tetapi sangat mungkin jika tidak diantisipasi.

⚠️ 4️⃣ Beban Fiskal Negara

Program skala nasional membutuhkan anggaran sangat besar. Dalam konteks APBN, kebijakan ini harus dijalankan dengan prinsip efisiensi dan tepat sasaran agar tidak membebani ruang fiskal untuk sektor strategis lainnya seperti kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

🔍 MENGAPA OBJEKTIVITAS MENJADI KUNCI?

Tanpa kejujuran objektif:

Masalah kecil bisa terakumulasi

Kritik publik bisa membesar

Kepercayaan masyarakat menurun

Sebaliknya, dengan transparansi dan evaluasi terbuka, kebijakan bisa disempurnakan.

Kejujuran bukan bentuk pelemahan, tetapi bentuk penguatan kebijakan.

🌱 SOLUSI KOMPREHENSIF: MENYATUKAN GIZI DAN KEADILAN EKONOMI

Agar MBG tidak hanya sukses secara administratif tetapi juga adil secara sosial-ekonomi, diperlukan langkah terstruktur:

✅ 1. Integrasi Pedagang dan UMKM Lokal

Libatkan pedagang sekolah sebagai mitra dapur, penyedia bahan, atau distributor. Jangan mematikan ekosistem lama—transformasikan.

✅ 2. Penguatan Produksi Daerah

Sinkronisasi dengan koperasi petani dan peternak agar permintaan besar mendorong peningkatan produksi lokal.

✅ 3. Standarisasi dan Audit Berkala

Terapkan sertifikasi dapur, pelatihan higienitas, dan sistem pengawasan independen.

✅ 4. Penajaman Sasaran

Prioritaskan daerah dengan risiko gizi tinggi agar anggaran lebih efektif.

✅ 5. Transparansi Anggaran

Publikasi berkala penggunaan dana untuk menjaga akuntabilitas.

✨ PENUTUP

Program MBG adalah kebijakan dengan visi besar dan dampak luas. Ia bisa menjadi lompatan sejarah dalam pembangunan kualitas manusia Indonesia. Namun, kebijakan besar membutuhkan kedewasaan dalam pelaksanaannya.

Meneropong secara objektif—positif dan negatif—bukanlah tindakan melemahkan, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual agar kebijakan ini tidak menyisakan residu masalah sosial-ekonomi di kemudian hari.

Solusi komprehensif hanya lahir dari keberanian melihat kenyataan secara utuh.

Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memperbaiki kebijakan dengan jujur, bukan menutupinya.

— SiS, antarkita