Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan
Muhammadiyah Diharapkan Menjadi Katalisator Swasembada Pangan Nasional
Yogyakarta — Indonesia tengah menghadapi tantangan global yang semakin kompleks akibat dinamika geopolitik internasional. Berbagai konflik bersenjata yang terjadi di sejumlah kawasan dunia, mulai dari perang Israel–Palestina, Israel–Libanon, Rusia–Ukraina, hingga potensi konflik di Laut China Selatan, Taiwan, dan Semenanjung Korea, telah menciptakan ketidakstabilan global yang berdampak luas terhadap keamanan, ekonomi, dan ketersediaan pangan dunia.
Hal tersebut disampaikan oleh Syarofin Arba MF, Direktur Center for Study of Regional Development (CESRED), dalam artikelnya berjudul “Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan” yang dimuat di SuaraMuhammadiyah.id. Ia menegaskan bahwa eskalasi konflik global berpotensi memicu krisis multidimensi, termasuk ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional.
Menurut Syarofin Arba, ketegangan politik global tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional. Melonjaknya harga kebutuhan pokok, tingginya inflasi, membengkaknya utang negara, serta defisit pendapatan di berbagai negara menjadi indikator kelesuan ekonomi global yang patut diwaspadai.
“Ketidakstabilan dunia internasional akan berpengaruh langsung pada ketersediaan pangan. Dalam situasi konflik dan ketegangan global, ketergantungan pada impor pangan menjadi risiko besar bagi sebuah negara,” tulisnya.
Ancaman Global dan Urgensi Ketahanan Pangan
Syarofin Arba mengungkapkan bahwa berbagai negara mulai mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan pasokan pangan nasional. Negara-negara Eropa seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Denmark bahkan mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi krisis global, terlebih setelah munculnya pernyataan-pernyataan yang dinilai berpotensi memicu eskalasi perang berskala lebih luas.
Selain konflik geopolitik, dunia juga dihadapkan pada dampak perubahan iklim seperti fenomena La Nina dan El Nino, pandemi seperti Covid-19, serta gangguan rantai pasok global. Seluruh kondisi tersebut menuntut adanya strategi ketahanan pangan yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis kemandirian nasional.
Posisi Indonesia dalam Ketahanan Pangan
Beberapa tahun lalu, Indonesia tercatat berada di peringkat ke-12 dari 23 negara di kawasan Asia Pasifik berdasarkan Global Food Security Index. Penilaian tersebut mencakup aspek ketersediaan pangan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan.
Untuk menekan tingkat kerentanan pangan, diperlukan strategi pembangunan pertanian dan pangan yang komprehensif, meliputi peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan nasional, sistem logistik yang efisien, serta pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan.
Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Gunawan Budiyanto, sebagaimana dikutip dalam artikel tersebut, menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan pertanian berkelanjutan.
“Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan merupakan hasil interaksi kebijakan pemerintah yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah dan Respons Muhammadiyah
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. Komitmen ini diarahkan agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa bergantung pada pasokan luar negeri yang rawan terganggu oleh ketidakpastian global.
Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam. Pengurus Pusat Muhammadiyah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional melalui deklarasi komitmen bersama para pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan yang digelar di Bogor pada 20 November lalu.
Muhammadiyah juga telah mencanangkan sejumlah program strategis, di antaranya pendirian Toko Muhammadiyah (TokoMu) yang diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan pangan warga. Selain itu, Muhammadiyah turut mendorong peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani sebagai pilar utama sistem pangan nasional.
Potensi Muhammadiyah dalam Ketahanan Pangan
Syarofin Arba menilai Indonesia sejatinya memiliki potensi besar dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memiliki keunggulan berupa SDM yang kompeten di bidang pertanian, jaringan kelembagaan yang luas, serta konektivitas dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Program ketahanan pangan berkelanjutan membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi pendorong dan katalisator terbangunnya sinergitas tersebut,” tegasnya.
Ia juga mendorong Muhammadiyah untuk berperan aktif dalam penyusunan grand design dan roadmap swasembada serta ketahanan pangan nasional agar pelaksanaan program berjalan efektif dan terukur.
Gerakan Kolektif hingga Akar Rumput
Pimpinan Pusat Muhammadiyah diharapkan dapat menggerakkan seluruh struktur organisasi hingga tingkat ranting, melibatkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sesuai bidang keahliannya, serta mengajak warga persyarikatan untuk berkontribusi secara nyata.
Sebagai langkah awal, Syarofin Arba mengusulkan pembentukan pilot project ketahanan pangan di sejumlah daerah dengan memanfaatkan jejaring Muhammadiyah. Model yang berhasil dapat direplikasi ke wilayah lain di Indonesia.
Pengalaman panjang Muhammadiyah dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dinilai menjadi modal penting dalam menggerakkan gerakan pangan berbasis komunitas. Pada akhirnya, ketahanan pangan hanya dapat terwujud melalui kesadaran, partisipasi, dan gerakan kolektif masyarakat.
“Jika Muhammadiyah mampu berperan aktif dan sinergis, maka cita-cita ketahanan pangan bukan hal yang sulit diwujudkan. Bahkan, dari program ini akan lahir masyarakat yang makmur dan sejahtera,” pungkasnya.
Sumber:
Artikel “Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan”
SuaraMuhammadiyah.id
Penulis: Syarofin Arba MF, Direktur Center for Study of Regional Development (CESRED)