Rendahnya Integritas dan Kemampuan Manajerial Pejabat dan Aparat Negara: Realitas yang Menghancurkan Harapan Rakyat

Di tengah tekanan ekonomi yang nyata dirasakan rakyat — yang membuat kelas menengah semakin rentan dan tertekan oleh kebutuhan hidup sehari-hari — seharusnya pemerintah hadir sebagai pelayan dan pelindung kesejahteraan publik. Nyatanya, yang terjadi jauh dari itu. Integritas pejabat dan kemampuan manajerial aparat sering kali dipertanyakan, bahkan terkesan bertentangan dengan realitas sosial yang dihadapi rakyat.
Berbagai lembaga ekonomi memperingatkan bahwa daya beli masyarakat tetap berada dalam situasi rentan. Kelas menengah bawah menunjukkan kecenderungan defensif dalam pengeluarannya, dengan alokasi dominan untuk kebutuhan dasar akibat tekanan harga dan berbagai pungutan, yang justru terus bertambah. Beban biaya dan berbagai pungutan diperkirakan akan makin memberatkan masyarakat jika tidak ada kebijakan yang benar-benar berpihak. (interpretasi atas tren ekonomi). �

Daya Beli di Tengah Tekanan Ekonomi
Rakyat tidak hidup di udara bebas.

Ketika harga kebutuhan pokok naik dan daya beli melemah, yang dibutuhkan adalah perlindungan sosial, bukan tambahan beban fiskal. Laporan menunjukkan bahwa kelompok menengah akan menghadapi tambahan pengeluaran signifikan akibat kebijakan pungutan yang direncanakan — sebuah kondisi yang memperburuk daya beli masyarakat yang sudah tertekan. �

Korupsi Besar yang Terus Menggerogoti Anggaran Negara

Lebih buruk lagi, di saat rakyat berjuang menjaga keseimbangan ekonomi mereka, korupsi berskala besar tetap terjadi dan bahkan berkelanjutan. Laporan media nasional mencatat bahwa setelah kasus mega-korupsi merugikan negara hingga Rp 271 triliun belum selesai diproses sepenuhnya, muncul lagi dugaan korupsi baru yang mencapai sekitar Rp 193,7 triliun dalam manajemen BUMN sektor minyak dan gas. Kerugian negara dalam angka fantastis ini memperlihatkan bahwa praktik korupsi tidak saja besar, tetapi juga sering berjalan tanpa penyelesaian tuntas.

Ketika korupsi sebesar itu terus berlangsung tanpa dampak penegakan hukum yang tegas, kepercayaan publik pada sistem justru semakin runtuh. Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang — ia adalah penghancur struktur moral dan ekonomi masyarakat, yang efeknya dirasakan dalam layanan publik yang lambat, proyek yang stagnan, dan perbaikan infrastruktur yang tertunda.

Pejabat yang Tidak Tahu Diri:

Mobil Dinas dan Pemborosan Anggaran
Ironisnya, ketika rakyat berjuang keras dengan pendapatan yang terbatas, sebagian pejabat negara justru terus berdiskusi soal mobil dinas baru, tunjangan besar, dan fasilitas tak jelas manfaatnya. Lembaga antikorupsi mencatat bahwa praktik pemborosan anggaran, termasuk pengadaan mobil dinas yang tidak jelas efeknya terhadap kualitas pelayanan, adalah bagian dari kultur birokrasi yang tidak efisien dan tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. �

Antikorupsi
Korupsi barang mewah dan penggunaan fasilitas institusional yang tidak berorientasi pada output pelayanan publik mencerminkan bahwa sebagian elit birokrasi lebih mementingkan kenyamanan pribadi ketimbang tanggung jawab publik. Ini bukan fenomena baru, tetapi cerminan dari budaya birokrasi yang jauh dari prinsip pelayanan yang efektif dan akuntabel.

Pajak dan Pungutan Baru:

Menambah Beban Rakyat Tanpa Solusi Nyata
Dalam kondisi seperti ini, kebijakan fiskal yang dipilih seringkali melibatkan peningkatan pajak dan penambahan jenis objek pajak baru, seolah menjadi jawaban instan untuk masalah anggaran negara. Namun hal ini justru memperberat beban rakyat yang sedang kesulitan mengatur pengeluaran untuk kebutuhan dasar mereka, sementara kemampuan membeli turun atau stagnan di tengah beban hidup yang tinggi. �

Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa rezim fiskal lebih pro pada pemungutan daripada perlindungan sosial. Ini mencerminkan kemampuan manajerial yang buruk: merespons gejolak ekonomi dengan beban baru, bukan dengan kebijakan yang memperkuat daya beli rakyat atau memperbaiki efisiensi anggaran.

Rendahnya Integritas Manajemen Publik:

Dampaknya Terhadap Rakyat
Semua fenomena ini — korupsi besar yang tidak tuntas, pemborosan anggaran, kebijakan pajak yang menambah beban, dan pelayanan publik yang lamban — menunjukkan satu hal: rendahnya integritas dan kemampuan manajerial pejabat dan aparat negara.

Pejabat yang memiliki akses terhadap anggaran publik memperlihatkan prioritas yang sering bertentangan dengan kebutuhan rakyat:
Korupsi besar dibiarkan berjalan terlalu panjang tanpa efek jera nyata.
Mobil dinas dan fasilitas mewah terus dibahas di saat rakyat berjuang memenuhi kebutuhan pokok.
Pajak dan pungutan baru dirancang tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang sedang tertekan.

Hal ini bukan hanya kegagalan administratif — ini adalah kegagalan moral dan manajerial. Sebuah negara yang sehat adalah negara yang memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya, bukan memperbanyak pajak ketika kemampuan rakyat terbatas atau membiarkan kebocoran anggaran sebesar triliunan rupiah tanpa pemberesan sistemik.

Penutup: Rakyat Bukan Mesin Penghasil Uang, Tapi Sumber Kepercayaan Negara
Rakyat bukan sekadar sumber legitimasi atau mesin penghasil pendapatan negara. Mereka adalah hakikat dari keberlangsungan negara itu sendiri.

Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengelola anggaran dengan efisien, mengendalikan korupsi dengan tegas, dan merumuskan kebijakan fiskal yang tidak menambah derita rakyat.

Ketika integritas dan kemampuan manajerial aparat rendah, maka negara itu bukan melindungi rakyatnya — tetapi memperburuk penderitaan mereka.
Jika semua ini terus terjadi tanpa koreksi fundamental, maka bukan hanya ekonomi rakyat yang hancur perlahan — tetapi kepercayaan terhadap institusi negara akan hilang selamanya.

Suwatnoibnusudihardjo
Antarkita