Jawa Tengah: Di Antara Angka 5,37 Persen dan Realitas Rakyat

Menimbang Pertumbuhan, Menguji Pemerataan, Menagih Keadilan Sosial

Oleh SiS, antarkita

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merilis kabar yang menggembirakan: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen. Di atas rata-rata nasional. Sebuah capaian yang, di atas kertas, menunjukkan denyut ekonomi yang bergerak dan aktivitas produksi yang meningkat.

Namun di tengah angka yang optimistis itu, pertanyaan publik tak bisa dibungkam: apa kabar angka kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat?

Sebab bagi masyarakat kecil, pertumbuhan bukan sekadar persentase. Pertumbuhan adalah soal pekerjaan yang tersedia atau tidak. Soal dagangan yang laku atau sepi. Soal harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok yang terasa makin berat atau masih terjangkau.

Pertumbuhan dan Realitas Lapangan

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mengukur kenaikan nilai produksi barang dan jasa. Ia berbicara dalam bahasa makro: konsumsi naik, investasi meningkat, belanja pemerintah bergerak, ekspor bertambah.

Tetapi kehidupan rakyat berlangsung dalam bahasa mikro:

Berapa upah yang diterima tiap bulan?

Apakah pekerjaan tetap tersedia?

Apakah usaha kecil mampu bertahan?

Apakah anak-anak mendapat pendidikan dan layanan kesehatan yang layak?

Di sinilah sering muncul jurang antara statistik dan pengalaman sehari-hari.

Bagi anak muda Jawa Tengah yang masih kesulitan mencari kerja, angka 5,37 persen terasa jauh dari realitas. Bagi pelaku UMKM yang berjuang mempertahankan omzet, angka itu belum tentu langsung terasa dalam bentuk peningkatan daya beli. Bagi petani dan buruh, pertumbuhan baru bermakna jika pendapatan mereka ikut naik dan stabil.

Apa Kabar Angka Kemiskinan?

Pertumbuhan yang sehat semestinya berkorelasi dengan penurunan kemiskinan. Namun pertanyaannya bukan hanya apakah kemiskinan turun, melainkan:

Turun seberapa signifikan?

Apakah penurunannya struktural atau sementara?

Apakah masyarakat miskin benar-benar keluar dari kerentanan, atau hanya berpindah kategori statistik?

Kemiskinan bukan sekadar angka. Ia menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesempatan ekonomi. Jika pertumbuhan tinggi tetapi kantong-kantong kemiskinan masih bertahan, maka ada pekerjaan rumah yang belum selesai.

Pengangguran dan Kualitas Lapangan Kerja

Selain kemiskinan, indikator penting lainnya adalah pengangguran. Namun lebih dari sekadar tingkat pengangguran terbuka, yang perlu dicermati adalah kualitas pekerjaan.

Apakah pertumbuhan menciptakan lapangan kerja formal yang layak?

Ataukah hanya memperbesar sektor informal dengan pendapatan tak menentu?

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif seharusnya:

Menyerap tenaga kerja muda

Memberi ruang bagi wirausaha kecil

Mengurangi kesenjangan antara desa dan kota

Jika tidak, maka pertumbuhan bisa saja terjadi tanpa distribusi kesempatan yang adil.

Gini Ratio: Seberapa Merata Hasilnya?

Di sinilah Gini Ratio menjadi penting. Indikator ini mengukur ketimpangan pendapatan. Semakin mendekati nol, semakin merata. Semakin mendekati satu, semakin timpang.

Pertanyaan publik sederhana:

Apakah 5,37 persen itu dinikmati bersama, atau terkonsentrasi pada kelompok dan sektor tertentu?

Jika pertumbuhan hanya ditopang oleh sektor besar atau industri tertentu tanpa mengalir ke UMKM dan ekonomi rakyat, maka ketimpangan bisa tetap tinggi meski ekonomi tumbuh.

Pertumbuhan tanpa pemerataan berisiko melahirkan paradoks sosial:

Ekonomi membesar, tetapi jarak antar kelompok masyarakat semakin melebar.

Indeks Pembangunan Manusia: Kualitas atau Kuantitas?

Selain Gini Ratio, ada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kualitas hidup melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Pertumbuhan ekonomi idealnya berdampak pada:

Angka harapan hidup yang meningkat

Rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi

Pendapatan per kapita yang lebih baik

Jika IPM stagnan atau meningkat lambat, maka pertumbuhan mungkin belum sepenuhnya menyentuh pembangunan manusia.

Pembangunan sejati bukan hanya soal angka produksi, tetapi soal manusia yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih sejahtera.

Antara Narasi dan Transparansi

Tidak ada yang salah dengan mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi. Itu bagian dari akuntabilitas publik. Namun narasi pembangunan akan lebih utuh jika disampaikan bersamaan dengan data kemiskinan, pengangguran, Gini Ratio, dan IPM secara transparan dan komprehensif.

Publik bukan hanya ingin mendengar kabar baik. Publik juga ingin memahami tantangan yang masih ada, serta strategi konkret untuk mengatasinya.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan sekadar tentang grafik yang naik, tetapi tentang rasa keadilan yang dirasakan.

Menuju Pertumbuhan yang Inklusif

Jawa Tengah membutuhkan pertumbuhan yang:

Inklusif, menjangkau desa dan kota

Produktif, menciptakan lapangan kerja berkualitas

Berkeadilan, memperkecil kesenjjangan

Berorientasi manusia, meningkatkan kualitas hidup

Angka 5,37 persen bisa menjadi awal yang baik. Tetapi ia bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan yang nyata dan merata.

Pertanyaan publik hari ini bukanlah bentuk pesimisme. Ia adalah bentuk kepedulian. Sebab masyarakat ingin memastikan bahwa setiap persen pertumbuhan benar-benar berarti bagi kehidupan sehari-hari.

Jawa Tengah boleh tumbuh.

Namun yang lebih penting: apakah rakyatnya ikut bertumbuh?

Karena pada akhirnya, angka boleh berbicara.

Tetapi kesejahteraanlah yang menjadi ukuran sesungguhnya.