Author name: Suwatno Ibnu Sudihardjo

Memperhatikan Nasib Guru Karyawan Muhammadiyah Oleh: Agus Suroyo Sekretaris Forum Guru Muhammadiyah Pusat Wakil Ketua PDM Gunungkidul (Dimuat di Muriamu.ID, 13 Oktober 2023) Tulisan ini masih menyangkut persoalan nasib guru. Dalam tulisan ini, penulis tetap menggunakan data dari Kabupaten Gunungkidul sebagai ilustrasi. Upaya pengumpulan data guru Muhammadiyah secara nasional masih berjalan dan belum selesai, sehingga studi kasus Gunungkidul diharapkan dapat menjadi cermin persoalan sekaligus bahan mencari solusi. Sebagai pimpinan Muhammadiyah, terdapat tanggung jawab untuk memikirkan para guru dan karyawan Muhammadiyah. Yang perlu menjadi perhatian utama adalah kesejahteraan dan juga karier guru Muhammadiyah. Aspek karier menjadi penting, mengingat Muhammadiyah belakangan banyak mengangkat kepala sekolah yang masih muda. Kondisi ini menuntut pemikiran serius tentang nasib para kepala sekolah muda tersebut setelah masa jabatannya selesai. Godaan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tentu sangat menggiurkan bagi guru Muhammadiyah. Para pimpinan Muhammadiyah menyikapi fenomena ini dengan berbagai cara. Namun yang terpenting adalah mencari solusi nyata untuk memikirkan nasib guru Muhammadiyah. Sebelum membahas solusi, muncul pertanyaan mendasar: sudahkah para pimpinan Muhammadiyah mengetahui jumlah guru Muhammadiyah di ranting, cabang, daerah, dan wilayah yang dipimpinnya? Tanpa data yang jelas, sulit berharap persoalan ini benar-benar dipikirkan secara serius. Berdasarkan data di Sekretariat PDM Gunungkidul, terdapat 214 guru Muhammadiyah yang mendaftar PPPK. Angka ini setara dengan 21,27 persen dari total guru Muhammadiyah di Gunungkidul. Dari 214 orang tersebut, 11 di antaranya adalah kepala sekolah. Ketertarikan para kepala sekolah ini mendaftar PPPK kemungkinan besar dilatarbelakangi masa jabatan yang telah melampaui dua periode serta ketidakjelasan nasib setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah. Dalam kondisi demikian, pilihan menjadi PPPK merupakan pilihan yang rasional. Fenomena lain yang patut dicermati adalah bahwa mayoritas guru Muhammadiyah yang mendaftar PPPK merupakan guru yang telah bersertifikasi. Hal ini terjadi karena peluang mereka lebih besar dibandingkan guru yang belum bersertifikasi. Situasi ini menjadi ancaman serius bagi sekolah Muhammadiyah, mengingat selama ini keberadaan guru bersertifikasi sangat membantu keberlangsungan sekolah. Berdasarkan data Majelis Dikdasmen PDM Gunungkidul, jumlah guru Muhammadiyah yang telah bersertifikasi mencapai 283 orang. Jika sebagian besar guru bersertifikasi tersebut diterima sebagai PPPK, maka Muhammadiyah berpotensi kehilangan banyak guru bersertifikasi sekaligus kehilangan sumber daya pendidik yang strategis. Manajemen guru di Muhammadiyah memang merupakan persoalan yang rumit. Selama ini Muhammadiyah banyak terbantu oleh keberadaan PNS di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Namun kondisi tersebut baru benar-benar terasa dampaknya ketika PNS DPK ditarik dan guru bersertifikasi mulai tergoda menjadi PPPK. Dalam situasi ini, sekolah Muhammadiyah ditantang untuk benar-benar mandiri. Kesadaran ini harus tumbuh di kalangan pimpinan Muhammadiyah bahwa sudah saatnya memikirkan nasib dan karier guru serta karyawan Muhammadiyah secara sungguh-sungguh. KH. Ahmad Dahlan bahkan pernah menjual perabot rumah tangganya demi membayar gaji guru-guru Muhammadiyah pada masanya. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian pendiri Muhammadiyah terhadap kesejahteraan guru. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah Gunungkidul, terdapat komposisi tenaga pendidik dan kependidikan sebagai berikut: 116 guru PNS, 283 Guru Tetap Yayasan (GTY) bersertifikasi, 403 GTY non-sertifikasi, 204 Guru Tidak Tetap (GTT), serta 230 Pegawai Tetap dan Tidak Tetap (PTY/PTT). Sebagai langkah awal, Muhammadiyah sebenarnya dapat memulai dengan memberikan perhatian pada jaminan pensiun dan pesangon melalui subsidi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini saja sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi guru dan karyawan Muhammadiyah. Jika Muhammadiyah mengikuti pola pemerintah dengan memberikan gaji sebesar Rp3.000.000 per bulan kepada guru dan karyawan sekolah/madrasah Muhammadiyah, maka konsekuensinya adalah penarikan SPP siswa sebesar Rp250.000–Rp300.000 per bulan. Hal ini tentu sulit diterapkan, mengingat pendapatan per kapita masyarakat Gunungkidul hanya sekitar Rp1.600.000, sementara UMR Gunungkidul berada di angka Rp2.050.000. Tata kelola manajemen guru untuk memperhatikan nasib guru sebenarnya lebih mudah dilakukan di tingkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), karena cakupannya lebih kecil dan pengelolaannya lebih sederhana. Sebagai contoh, PCM Semanu memiliki 5 AUM dengan total 324 siswa, 23 guru, dan 2 karyawan. Dari 23 guru tersebut, 8 telah bersertifikasi. Jika PCM Semanu ingin memberikan gaji Rp1.000.000 per guru, maka kewajiban siswa per bulan sebesar Rp77.160, atau PCM harus menyiapkan dana Rp25 juta per bulan. Dana ini dapat diperoleh melalui infaq siswa sesuai kemampuan, gerakan orang tua asuh, penguatan Lazismu, dan sumber lain. PCM Tanjungsari memiliki 5 AUM dengan 507 siswa, 17 guru, dan 3 karyawan. Jika gaji Rp1.000.000 diberikan, kewajiban per siswa hanya Rp39.447, atau PCM menyiapkan Rp20 juta per bulan. PCM Panggang memiliki 2 AUM dengan 178 siswa, 16 guru, dan 4 karyawan. Kewajiban per siswa Rp101.123 per bulan, atau PCM menyiapkan Rp18 juta per bulan. PCM Rongkop memiliki 4 AUM dengan 461 siswa dan 45 guru (1 PNS). Kewajiban PCM Rp44 juta per bulan atau SPP Rp95.500 per siswa. PCM Gedangsari dengan 4 AUM, 22 guru, dan 7 karyawan memiliki kewajiban Rp28 juta per bulan atau SPP Rp94.915 per siswa. PCM Tepus membutuhkan Rp63 juta per bulan atau SPP Rp73.426 per siswa. PCM Girisubo membutuhkan Rp5 juta per bulan atau SPP Rp102.040 per siswa. PCM Ponjong membutuhkan Rp104 juta per bulan atau SPP Rp80.808 per siswa. PCM Ngawen membutuhkan Rp71 juta per bulan atau SPP Rp63.563 per siswa. PCM Semin membutuhkan Rp97 juta per bulan atau SPP Rp69.534 per siswa. PCM Karangmojo membutuhkan Rp55 juta per bulan atau SPP Rp88.709 per siswa. PCM Nglipar membutuhkan Rp55 juta per bulan atau SPP Rp82.706 per siswa. PCM Paliyan membutuhkan Rp75 juta per bulan atau SPP Rp84.080 per siswa. PCM Patuk membutuhkan Rp42 juta per bulan atau SPP Rp70.469 per siswa. PCM Playen membutuhkan Rp193 juta per bulan atau SPP Rp74.230 per siswa. PCM Wonosari membutuhkan Rp199 juta per bulan atau SPP Rp61.667 per siswa. Ilustrasi tersebut menggunakan asumsi bahwa guru PNS tidak mendapat tambahan dan guru non-PNS menerima gaji rata-rata Rp1.000.000 per bulan. Demikian, semoga bermanfaat. Dikutip dari : https://muriamu.id/memperhatikan-nasib-guru-karyawan-muhammadiyah/

Paradoks Gaji Guru Muhammadiyah Kemegahan Aset Persyarikatan dan Luka Lama Kesejahteraan Pendidik Semarang || Muhammadiyah selama lebih dari satu abad dikenal sebagai gerakan Islam modern yang sukses membangun peradaban melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, panti asuhan, hingga unit-unit ekonomi berdiri kokoh di bawah naungan Persyarikatan. Tidak berlebihan jika Muhammadiyah kerap disebut sebagai salah satu organisasi Islam terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Namun, di balik kemajuan institusional dan kekuatan aset tersebut, tersimpan sebuah ironi mendalam yang kembali mencuat ke ruang publik: kesejahteraan guru Muhammadiyah yang masih jauh dari kata layak. Fakta ini disampaikan secara terbuka oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Dr. H. Ibnu Hasan, M.Si., dalam Resepsi Milad Muhammadiyah di Semarang. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat guru di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) pendidikan yang hanya menerima honor sekitar Rp500.000 per bulan, angka yang sangat jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). “Pendidikan di Muhammadiyah belum sepenuhnya sejahtera. Masih ada guru yang digaji lima ratus ribu rupiah per bulan,” tegasnya. Masalah Lama yang Berlarut-larut Ibnu Hasan menekankan bahwa persoalan ini bukan fenomena baru dan bukan kasus sporadis. Problem gaji guru Muhammadiyah telah berlangsung cukup lama, berulang, dan berlarut-larut, bahkan lintas periode kepemimpinan. Isu ini kerap muncul dalam musyawarah, rapat pimpinan, hingga rekomendasi resmi Persyarikatan, namun belum sepenuhnya berujung pada perubahan struktural yang signifikan. Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin Muhammadiyah yang besar dalam aset dan kuat dalam jaringan, masih membiarkan sebagian gurunya hidup dalam keterbatasan ekonomi? Guru Muhammadiyah bukan sekadar pekerja. Mereka adalah: penjaga ideologi persyarikatan, pelaksana dakwah kultural di ruang kelas, sekaligus garda terdepan pembentukan karakter generasi bangsa. Ketika kesejahteraan mereka terabaikan, maka yang terancam bukan hanya kualitas pendidikan, tetapi juga keberlanjutan misi dakwah dan kaderisasi Muhammadiyah itu sendiri. Tantangan Serius bagi PDM dan AUM Menurut Ibnu Hasan, kondisi ini merupakan tantangan besar bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) serta pengelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), khususnya di sektor pendidikan. Ia mempertanyakan korelasi antara tuntutan mutu pendidikan dan realitas kesejahteraan guru. “Bagaimana kualitas pendidikan dapat ditingkatkan jika kesejahteraan guru belum terpenuhi?” ujarnya. Ia menilai bahwa selama ini sebagian AUM pendidikan masih bertumpu pada idealisme dan pengorbanan guru, tanpa diimbangi sistem kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Padahal, di tengah tantangan zaman—kenaikan biaya hidup, tuntutan profesionalisme, serta persaingan mutu pendidikan—pendekatan seperti ini semakin sulit dipertahankan. Butuh Langkah Serius dan Revolusioner Ibnu Hasan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan gaji guru Muhammadiyah tidak bisa lagi dilakukan secara normatif, parsial, atau sekadar imbauan moral. Diperlukan langkah yang lebih serius, sistematis, dan bahkan revolusioner dalam tata kelola Persyarikatan. Ia mendorong optimalisasi seluruh potensi Muhammadiyah, termasuk: penguatan peran Lazismu dalam mendukung kesejahteraan pendidik, redistribusi kekuatan ekonomi dari AUM besar kepada AUM yang masih lemah, serta penguatan struktur organisasi di tingkat cabang dan ranting agar lebih mandiri secara ekonomi. “Kampus dan rumah sakit besar sudah maju. Maka pekerjaan rumah berikutnya adalah membina cabang dan ranting agar lebih kuat,” tegasnya. Langkah revolusioner yang dimaksud bukan semata soal menaikkan honor, tetapi juga menyangkut reformasi sistem pengelolaan AUM pendidikan, keberanian menyusun standar gaji minimum internal Muhammadiyah, serta keberpihakan nyata kepada guru sebagai subjek utama pendidikan. Refleksi Milad Muhammadiyah Isu kesejahteraan guru yang disampaikan PWM Jawa Tengah ini menjadi refleksi penting di tengah perayaan Milad Muhammadiyah. Milad tidak cukup dimaknai sebagai seremoni atau laporan keberhasilan aset dan program, tetapi harus menjadi momen muhasabah kolektif: sejauh mana Persyarikatan telah berlaku adil kepada para pendidiknya sendiri. Paradoks gaji guru Muhammadiyah adalah cermin bahwa kemajuan institusi harus diiringi dengan keadilan distribusi dan keberpihakan kepada pelaku dakwah di akar rumput. Sebab, sebesar apa pun gedung dan aset yang dimiliki, ruh pendidikan Muhammadiyah tetap bertumpu pada guru. Dari kesejahteraan guru itulah lahir pendidikan yang bermutu, dakwah yang mencerahkan, dan kader umat yang berdaya. Tanpa keberanian mengambil langkah serius dan revolusioner, paradoks ini dikhawatirkan akan terus menjadi luka lama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SiS, Antarkita Dikutip dari : https://pwmjateng.com/gaji-guru-muhammadiyah-masih-di-bawah-umr-pwm-jateng-minta-perbaikan-kesejahteraan/  

ANTARKITA: Garda Terdepan Gerakan Bela Beli Produk Muhammadiyah Antarkita lahir dari kesadaran bahwa kemandirian ekonomi umat tidak akan terwujud hanya dengan seruan moral, tetapi membutuhkan sistem, keberanian sikap, dan gerakan nyata. Dalam konteks inilah, Antarkita memosisikan diri sebagai garda terdepan gerakan bela beli produk Muhammadiyah—sebuah ikhtiar kolektif untuk menguatkan ekonomi persyarikatan, warga, dan jaringan UMKM Muhammadiyah secara berkelanjutan. Gerakan bela beli bukan sekadar ajakan untuk membeli produk sendiri, melainkan strategi membangun kedaulatan ekonomi. Ketika produk Muhammadiyah dibeli, digunakan, dan diedarkan oleh warganya sendiri, maka nilai ekonomi tidak bocor keluar, tetapi berputar di dalam jama’ah, memperkuat daya tahan dan keberlanjutan usaha umat. Driver Antarkita: Duta Gerakan Ekonomi Muhammadiyah Dalam ekosistem Antarkita, driver tidak diposisikan sebagai pekerja semata, melainkan sebagai duta gerakan bela beli produk Muhammadiyah. Mereka adalah simpul terdepan yang berinteraksi langsung dengan warga, membawa pesan, nilai, dan semangat kemandirian ekonomi dalam setiap layanan. Setiap perjalanan bukan hanya aktivitas transportasi, tetapi ruang silaturahmi, ruang komunikasi, dan ruang edukasi ekonomi umat. Driver Antarkita menjadi penghubung antara produsen dan konsumen Muhammadiyah, antara potensi dan kebutuhan, antara nilai dan praktik. Lebih dari itu, Antarkita mendorong driver untuk naik kelas—bukan berhenti sebagai pengantar layanan, tetapi tumbuh menjadi pelaku usaha, mitra UMKM, dan bagian dari rantai nilai ekonomi persyarikatan. Platform Antarkita: Marketplace Produk Muhammadiyah Platform Antarkita dikembangkan sebagai marketplace produk Muhammadiyah dan produk warga Muhammadiyah. Ia menjadi ruang bersama untuk memasarkan, mendistribusikan, dan mempromosikan produk-produk halal, berkualitas, dan beretika yang lahir dari rahim persyarikatan. Marketplace ini tidak berorientasi pada eksploitasi algoritma atau persaingan tidak sehat, tetapi pada keadilan akses dan kolaborasi. UMKM kecil tidak disingkirkan, tidak dibebani biaya mencekik, dan tidak dipaksa tunduk pada logika kapitalistik. Semua tumbuh bersama, saling menopang, dan saling menguatkan. Dengan demikian, Antarkita menjadi alat distribusi ekonomi umat yang memotong ketergantungan pada platform besar yang tidak berpihak pada kepentingan persyarikatan. Platform Antarkita: Portal Informasi dan Konsolidasi Gerakan Selain sebagai marketplace, Antarkita juga berfungsi sebagai portal informasi kegiatan Muhammadiyah. Informasi dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi, dan gerakan persyarikatan terhubung dalam satu ruang digital yang mudah diakses oleh warga. Portal ini memperpendek jarak antarstruktur, antarjama’ah, dan antarkomunitas. Ia menjadi sarana konsolidasi, komunikasi, dan koordinasi gerakan, sehingga Muhammadiyah hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai ekosistem hidup yang saling terhubung. Antarkita: Dari Layanan Menuju Gerakan Antarkita bukan dibangun untuk berkompetisi dengan raksasa digital, tetapi untuk membangun jalan sendiri—jalan ekonomi yang berdaulat, manusiawi, dan berkeadilan. Teknologi hanyalah alat, manusia adalah pusatnya, dan nilai adalah fondasinya. Dengan semangat ukhuwah, kolaborasi, dan kemandirian, Antarkita bergerak dari hal-hal sederhana menuju dampak yang luas. Dari satu perjalanan ke perjalanan lain, dari satu produk ke produk lain, dari satu hubungan ke hubungan yang lebih kuat. Karena sejatinya, gerakan besar selalu dimulai dari keberanian memilih berpihak. SiS, ANTARKITA  

Kolaborasi Halal Center Unsoed dan Kuliah Kerja Nyata Perkuat Legalitas dan Kehalalan UMKM Banyumas | Antarkita – 22 Januari 2026 Upaya penguatan ekosistem halal di tingkat akar rumput terus dilakukan oleh Halal Center Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Melalui kolaborasi strategis dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unsoed, Halal Center Unsoed kembali melaksanakan program sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Sertifikasi Halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah pedesaan. Ketua Halal Center Unsoed sekaligus Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Unsoed, Prof. Poppy Arsil, STP., MT., PhD., mengungkapkan bahwa setiap hari Halal Center Unsoed memproses sekitar 10 pengajuan Sertifikasi Halal Gratis. Bahkan sejak LP3H Unsoed berdiri pada tahun 2022, telah terbit lebih dari 15.000 Sertifikat Halal Gratis bagi pelaku UMKM. “Ini menunjukkan tingginya kebutuhan sekaligus kesadaran UMKM terhadap legalitas dan kehalalan produk. Karena itu, kolaborasi dengan mahasiswa KKN menjadi langkah strategis agar pendampingan bisa menjangkau desa-desa secara lebih luas,” ujar Prof. Poppy dalam pemaparan yang dipandu Ir. H. Alief Einstein, M.Hum. dari kafapet-unsoed.com, Rabu (21/1/2026). Prof. Poppy, yang merupakan alumni S3 School of Agriculture, Food and Wine, University of Adelaide, Australia, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan Halal Center Unsoed yang dilaksanakan bersama Pusat Pengembangan KKN (Pusbang KKN) Unsoed. Program ini menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat sekaligus kontribusi nyata perguruan tinggi dalam membangun ekosistem halal nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam program KKN tahun 2026 ini, Halal Center Unsoed menerjunkan 20 orang Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk bergabung langsung dengan mahasiswa KKN di lokasi desa. Para P3H bertugas mendampingi mahasiswa dalam proses edukasi, pendataan, hingga pengajuan NIB dan Sertifikasi Halal bagi UMKM. Sementara itu, Ketua Pusbang KKN Unsoed, Dr. Ridlwan Kamaluddin, S.Kep., Ns., M.Kep., menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini sebanyak 1.115 mahasiswa Unsoed mengikuti program KKN yang terdiri dari KKN Reguler, KKN Tematik, dan KKN Nusa Persada. Pelaksanaan KKN Unsoed tahun 2026 tersebar di enam kabupaten, yakni Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Pemalang, dan Wonosobo, mencakup enam kecamatan dan 70 desa. Program KKN ini berlangsung selama 35 hari, terhitung mulai 7 Januari hingga 10 Februari 2026. “Mahasiswa KKN tidak hanya menjalankan program sosial dan edukasi, tetapi juga dilibatkan langsung dalam penguatan ekonomi masyarakat desa, salah satunya melalui pendampingan UMKM agar memiliki legalitas usaha dan sertifikat halal,” jelas Dr. Ridlwan. Lebih lanjut, Prof. Poppy yang juga Dosen Fakultas Pertanian Unsoed dan profesor di bidang manajemen pangan berharap kolaborasi Halal Center Unsoed dan KKN ini dapat memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM. “Dengan Sertifikasi Halal Gratis dan pendampingan langsung oleh mahasiswa KKN yang didukung P3H, kami berharap UMKM di desa-desa menjadi legal, halal, dan berdaya saing, sehingga usahanya semakin berkah dan berkelanjutan,” pungkasnya. Kolaborasi ini menjadi contoh sinergi antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat dalam mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis legalitas dan kehalalan produk, sekaligus memperkuat peran Unsoed sebagai kampus yang hadir dan memberi solusi nyata bagi umat dan bangsa.

Bela Beli Produk Muhammadiyah Distribusi sebagai Jalan Realistis Membangun Kedaulatan Ekonomi Jama’ah Bela beli produk Muhammadiyah bukan sekadar ajakan emosional atau seruan moral sesaat. Ia adalah sikap ideologis, pilihan sadar, dan strategi ekonomi dalam merespons kenyataan bahwa umat, khususnya warga Muhammadiyah, masih berada di posisi lemah dalam mata rantai bisnis nasional. Kejujuran adalah titik awal gerakan. Secara faktual harus diakui bahwa kita hampir tidak memiliki produk sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dari kebutuhan dapur hingga transportasi, dari sandang hingga layanan digital, mayoritas masih dikuasai oleh korporasi besar dan ekosistem bisnis di luar Persyarikatan. Namun keterbatasan ini bukan alasan untuk diam. Justru di sinilah ikhtiar paling rasional harus dimulai. Dalam ekosistem bisnis, produksi bukan satu-satunya pintu masuk. Ada mata rantai panjang yang menopang hidup-matinya sebuah usaha: distribusi dan pemasaran. Dan di titik inilah peluang keterlibatan warga Muhammadiyah terbuka lebar. Distribusi adalah langkah pendek yang paling realistis untuk mulai ambil bagian dalam ekosistem bisnis. Ia tidak menuntut pabrik, mesin besar, atau modal raksasa. Distribusi membutuhkan jaringan, kepercayaan, kedekatan sosial, dan konsistensi—modal sosial yang justru dimiliki oleh jama’ah. Dengan mengambil peran sebagai distributor, agen, reseller, pemasar, atau penghubung pasar, warga Muhammadiyah sesungguhnya sedang merebut kembali ruang ekonomi yang selama ini terlepas dari genggaman umat. Dari langkah sederhana ini, perputaran uang mulai diarahkan agar tidak sepenuhnya keluar dari lingkungan jama’ah.   Bela beli produk Muhammadiyah dalam konteks ini bukan berarti menutup mata dari produk luar, tetapi menata prioritas dan keberpihakan. Ketika ada produk Persyarikatan atau produk warga Muhammadiyah, maka itulah yang diutamakan. Ketika produksi belum ada, maka jalur distribusi menjadi ladang jihad ekonomi. Distribusi adalah fondasi menuju kemandirian. Dari distribusi, kita belajar: memahami perilaku konsumen, membaca kebutuhan pasar, membangun jejaring kepercayaan, menguatkan mental usaha, dan menyiapkan kesiapan menuju produksi. Tidak ada ekonomi besar yang lahir tiba-tiba dari pabrik megah. Ia tumbuh dari jejaring kecil yang konsisten, dari loyalitas internal, dan dari keberanian memulai meski serba terbatas. Di sinilah Antarkita mengambil peran sebagai support system dan penghubung. Menghubungkan produsen, distributor, dan konsumen dalam satu ekosistem yang berpihak pada jama’ah. Mempermudah pemasaran, memperpendek rantai distribusi, dan membuka ruang kolaborasi antarwarga Muhammadiyah. Bela beli produk Muhammadiyah adalah jalan panjang. Ia bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang paling istiqamah. Selama warga Muhammadiyah mau ambil bagian—meski dari peran kecil—maka ekosistem itu akan hidup, tumbuh, dan suatu hari berdaulat. Karena kemandirian ekonomi tidak lahir dari menunggu kesiapan sempurna, melainkan dari keberanian memulai dengan apa yang ada, di tempat kita berpijak. SiS, Antarkita

Terperangah dan Termangu Selasa, 20 Januari 2026 Sudah hampir sepekan saya mencari waktu yang pas untuk berkunjung ke seorang sahabat lama. Seorang ustadz, pengajar tahfidz Al-Qur’an. Kami dulu sering bertemu saat sama-sama aktif di masjid kampus negeri di Purwokerto. Waktu berlalu, kesibukan memisahkan, tapi rasa persaudaraan itu tidak pernah benar-benar putus. Alhamdulillah, sore ini Allah memberikan kesempatan. Kami bertemu. Bersalaman. Berpelukan. Obrolan ringan pun mengalir—tentang kesehatan, keluarga, dan perjalanan hidup yang sama-sama tidak selalu lurus. Lalu pembicaraan berlanjut ke kondisi pondok pesantren tempat beliau mengabdi. Saya teringat masa awal berdirinya pondok itu. Dulu, kami bahkan pernah patungan memasang CCTV karena sering terjadi kemalingan. Maka saya pun bertanya, “Sekarang bagaimana keadaannya, Ustadz?” Beliau tersenyum kecil. “Masih kecil juga,” jawabnya pelan. Belum sempat saya mencerna kalimat itu, beliau melanjutkan, “Pintu gerbang asrama putri… digondol.” Saya terperangah. “Waduh… maling kok tega amat, Ustadz.” Belum selesai rasa kaget itu, beliau menambahkan lagi, “Pintu kamar asrama putri juga digondol. Tiga pintu.” Saya terdiam sejenak. “Jadi… kamarnya tanpa pintu, Ustadz?” “Iya,” jawab beliau lirih. “Sekarang cuma pakai korden.” Di titik itu, saya benar-benar termangu. Bukan karena kisah kemalingannya semata, tapi karena membayangkan para santri putri yang belajar menghafal Kalamullah, tinggal di kamar tanpa pintu—ditutup hanya sehelai kain. Saya tarik napas panjang. Lalu saya bertanya tentang kondisi para santri. Alhamdulillah, mereka sehat, tetap semangat menghafal Qur’an. Kemudian giliran saya bertanya hal yang lebih sensitif, “Kalau para ustadz dan ustadzah… bagaimana kesejahteraannya?” Beliau tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, lebih seperti tawa yang sudah terlalu sering berdamai dengan keadaan. “Belum ada perubahan,” katanya. Gaji para ustadz dan ustadzah di pondok itu berada di kisaran Rp400.000, maksimal Rp1.000.000 per bulan. Waduh. Lagi-lagi saya hanya bisa terdiam. Di tengah negeri yang gaduh dengan isu politik, hiruk pikuk proyek, dan angka-angka triliunan yang sering kita dengar di berita, ternyata masih ada penjaga Al-Qur’an yang hidup dengan angka-angka yang bahkan nyaris tak disebut layak. Namun justru di titik itu, hati saya bergetar. Saya merasa ini bukan sekadar kisah sedih, tapi pintu masuk untuk beramal. Saya sampaikan ke beliau, “Ustadz, insyaAllah ini jadi jalan kebaikan.” Beliau lalu bercerita, saat ini ada sekitar 40 santri, dengan 2 orang musyrif. Salah satu kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi: mesin cuci. Tanpa banyak berpikir, di hadapan beliau juga, saya langsung menghubungi seorang senior. Saya ceritakan kondisi pondok, kondisi para ustadz, dan kebutuhan mendesak itu. Saya sampaikan pula nomor rekening Mudir pondok. Alhamdulillah. Tidak lama berselang, mesin cuci teratasi. Bukan jumlahnya yang membuat hati ini hangat, tapi kecepatan respon dan ketulusan niat. Karena seringkali, yang dibutuhkan bukan program besar, tapi kepedulian yang tidak menunda. Pekan ini, insyaAllah saya akan mengajak senior saya untuk bertemu langsung dengan Mudir pondok tersebut. Bukan hanya untuk memberi, tapi untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Ustadz Mudir menyampaikan terima kasih dan mendoakan senior saya dengan penuh keikhlasan. Doa yang keluar dari lisan penjaga Al-Qur’an—saya yakin—tidak pernah sia-sia. Semoga pekan ini bisa lanjut kopdar. Dan bagi teman-teman yang ingin ikut bergerak, ikut melihat langsung, ikut mencari jalan solusi bersama, silakan menghubungi kami. Karena kadang, perubahan besar tidak dimulai dari rapat mewah atau forum megah, melainkan dari kunjungan sederhana, obrolan jujur, dan hati yang tidak tega untuk berpaling.   Salam hangat,                                    Inisiator Aspirasimu