Antarkita

Pasang Iklan

Mulai Berjualan

Ikuti Kami

Facebook Instagram Youtube

Bantuan?

Daftar

Login

Home

Shop

Help

Chat

Akun

9 Januari 2026

Kabarkita, Prespektif, Ruang Kita

Antarkita di Garda Terdepan Gerakan Bela Beli Produk Muhammadiyah

Antarkita di Garda Terdepan Gerakan Bela Beli Produk Muhammadiyah Membangun Kesejahteraan Bersama Melalui Kolaborasi dan Ukhuwah Ekonomi Banyumas,|Antarkita , Januari 2026 Antarkita lahir dari kesadaran bahwa persoalan ekonomi umat tidak cukup dijawab dengan retorika, tetapi membutuhkan ikhtiar nyata dan keberanian berpihak. Di tengah dominasi produk besar dan sistem distribusi yang sering kali tidak adil, Antarkita menegaskan posisinya sebagai garda terdepan gerakan bela beli produk Muhammadiyah. Gerakan bela beli bukan sekadar ajakan konsumsi, tetapi sikap ideologis dan praksis ekonomi. Ia adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa produk milik persyarikatan dan warga Muhammadiyah mendapatkan ruang hidup, ruang tumbuh, dan ruang pasar yang adil di tengah kompetisi yang tidak seimbang. Bela Beli sebagai Implementasi Ukhuwah Ekonomi Muhammadiyah sejak awal berdiri telah menempatkan ekonomi sebagai bagian dari dakwah sosial. KH. Ahmad Dahlan menanamkan bahwa keberagamaan harus berdampak nyata bagi kesejahteraan umat. Dalam konteks itulah, Antarkita memaknai gerakan bela beli sebagai implementasi ukhuwah ekonomi—saling menguatkan, saling menghidupi, dan saling menjaga keberlanjutan usaha sesama warga. Antarkita meyakini bahwa: produk Muhammadiyah harus menjadi tuan rumah di lingkungan sendiri, jaringan Muhammadiyah adalah kekuatan ekonomi besar jika disinergikan, dan kesejahteraan jama’ah tidak akan lahir tanpa keberanian mengalihkan pilihan konsumsi. Kolaborasi Nyata: Antarkita dan Biskuit Cahaya Sebagai langkah konkret, Antarkita membangun kolaborasi strategis dengan Biskuit Cahaya, produk unggulan milik Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. Biskuit Cahaya bukan sekadar produk pangan, tetapi simbol kemandirian ekonomi perempuan Muhammadiyah yang dikelola secara profesional, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan. Antarkita menyiapkan tim khusus promosi dan pemasaran untuk memastikan Biskuit Cahaya dikenal luas, diterima pasar, dan berkelanjutan secara ekonomi. Dalam tahap awal, Banyumas ditetapkan sebagai pilot project kolaborasi Antarkita dan Biskuit Cahaya. Banyumas dipilih bukan tanpa alasan. Di daerah ini terdapat ekosistem Muhammadiyah yang kuat, jaringan jama’ah yang hidup, serta semangat kolaborasi lintas amal usaha dan komunitas. Pilot project ini diharapkan menjadi model sinergi ekonomi jama’ah yang dapat direplikasi di wilayah lain. Driver Antarkita: Dari Pengemudi Menjadi Duta Bisnis Dengan misi membangun kesejahteraan bersama, Antarkita menempatkan driver sebagai aktor utama dalam gerakan ekonomi ini. Driver tidak diposisikan sekadar sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai duta bisnis dan agen perubahan ekonomi jama’ah. Para driver Antarkita dibekali peran ganda: sebagai penyedia layanan transportasi, sekaligus sebagai penghubung produk jama’ah dengan masyarakat luas. Melalui peran ini, driver memiliki kesempatan untuk belajar bisnis, membangun jaringan, dan menambah sumber penghasilan. Antarkita percaya bahwa seorang driver tidak harus seumur hidup menjadi driver. Di dalam ekosistem yang sehat, driver bisa tumbuh menjadi entrepreneur mandiri. Menuju Driver Jutawan Antarkita Konsep driver jutawan yang diusung Antarkita bukan semata tentang kekayaan materi, tetapi tentang kemandirian, keberanian bermimpi, dan peluang berkembang. Dengan dukungan produk seperti Biskuit Cahaya, driver memiliki kesempatan menjadi: reseller, distributor lokal, bahkan pelaku usaha mandiri di lingkungannya sendiri. Ketika driver tumbuh, keluarga ikut sejahtera. Ketika keluarga sejahtera, jama’ah menguat. Inilah rantai nilai yang ingin dibangun oleh Antarkita—ekonomi yang tumbuh dari bawah, dari jama’ah, dan untuk jama’ah. Ekosistem Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita Kolaborasi Antarkita dan Biskuit Cahaya adalah cermin dari ekosistem ekonomi yang diidamkan: diproduksi oleh persyarikatan, dipasarkan oleh jaringan jama’ah, dan dikonsumsi oleh warga sendiri. Ekosistem ini bukan untuk menutup diri dari dunia luar, tetapi untuk memastikan bahwa umat memiliki pondasi kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Ketika pondasi itu kuat, kolaborasi dengan pihak mana pun dapat dilakukan secara setara dan bermartabat. Penutup: Ikhtiar Kecil, Harapan Besar Antarkita menyadari bahwa langkah ini penuh keterbatasan. Namun sejarah telah mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian memulai. Seperti burung pipit dalam kisah Nabi Ibrahim AS, Antarkita memilih membawa setetes air—bukan karena yakin memadamkan api, tetapi karena ingin berada di pihak yang benar. Dengan spirit bela beli, ukhuwah ekonomi, dan kemandirian jama’ah, Antarkita melangkah sebagai ikhtiar kolektif membangun kesejahteraan Muhammadiyah. SiS, Antarkita

Prespektif, Ruang Kita

NU: Dari Kutukan Tambang ke Swasembada Rokok

NU: Dari Kutukan Tambang ke Swasembada Rokok 731 Triliun Kekayaan Rokok — Seandainya Itu Milik NU dan Jama’ahnya Selama ini wacana keterlibatan organisasi masyarakat keagamaan dalam dunia ekonomi sering kali terjebak pada persoalan yang rentan konflik. Isu tambang yang pernah mencuat dalam dinamika internal PBNU menjadi salah satu contoh betapa sektor ekonomi tertentu dapat memicu ketegangan organisasi hingga berpotensi melahirkan jebakan politik praktis. Sebagaimana dikemukakan sebuah kolom Tempo, keterlibatan ormas besar dalam usaha ekstraktif seperti pertambangan berisiko membawa apa yang disebut “kutukan tambang”: konflik internal, tekanan sosial, dan pengaruh politik yang jauh dari tujuan pemberdayaan umat. Dugaan bahwa konsesi tambang menjadi salah satu pemicu konflik perebutan kepemimpinan di internal PBNU pun sempat menguat di publik. Meskipun Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa konfliknya jauh lebih kompleks dan tidak semata soal tambang, kenyataan bahwa isu ini muncul kuat menunjukkan bagaimana sektor ekstraktif bisa menjadi ranah kontroversial bahkan di organisasi yang fokusnya sosial-keagamaan. Jika urusan tambang berisiko menjadi kutukan, mengapa bukan memaksimalkan potensi yang sudah ada di depan mata — yang dekat dengan realitas sosial jama’ah NU sendiri? Rokok: Fenomena Sosial, Fakta Ekonomi Industri rokok adalah salah satu bisnis paling besar di Indonesia. Situs Forbes 2025 mencatat pemilik Djarum Group sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan sekitar Rp 731,3 triliun — mayoritas dari bisnis rokok. Bahkan pabrikan lain, PT Gudang Garam Tbk, mencatat laba lebih dari Rp 1 triliun dalam sembilan bulan pertama 2025, mempertegas posisi industri ini sebagai motor ekonomi yang besar. Statistik-statistik itu memperlihatkan satu kenyataan: ada perputaran uang yang sangat besar di industri rokok — namun sebagian besar kekayaan tersebut dikendalikan oleh pihak di luar jama’ah NU. NU dan Jama’ahnya: Konsumen Terbesar, Namun Bukan Pemilik Nilai Ekonomi Secara sosial, banyak perokok di Indonesia berasal dari masyarakat akar rumput, termasuk jama’ah NU. Sikap NU terhadap rokok pun dikenal lebih fleksibel dan kontekstual dalam kajian fikihnya — tidak langsung mengharamkan rokok, tetapi memandang statusnya berdasarkan konteks efek dan realitas sosialnya. Namun ada ironi besar di sini: Jika konsumennya paling banyak dari kalangan jama’ah NU, mengapa yang mendapatkan keuntungan terbesar justru orang lain? Inilah persoalan struktural yang jarang dibicarakan secara strategis: kekayaan besar dari konsumsi jama’ah tidak kembali untuk kemaslahatan jama’ah itu sendiri. Seandainya potensinya dikelola dengan bijak, uang triliunan rupiah itu — yang kini mengalir ke pihak luar — seharusnya bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi umat. Paradoks Petani Tembakau: Ketidakpastian di Hulu Industri Selain persoalan hilir, persoalan di hulu industri rokok juga mengundang keprihatinan. Banyak petani tembakau di daerah merasa takut hasil panennya tidak terbeli oleh pabrik besar, sehingga menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang signifikan. Paradoksnya: Industri rokok menghasilkan kekayaan ratusan triliun di hilir, Tetapi petani di hulu menghadapi ketidakpastian pasar yang membuat produksi mereka rentan terhadap dinamika keputusan pabrik besar. Swasembada Rokok: Peluang Kemandirian Ekonomi Umat Melihat seluruh data di atas, muncul sebuah gagasan strategis: Daripada terjebak dalam urusan tambang yang memicu konflik dan potensi jebakan politik praktis, kenapa tidak menggarap potensi yang sudah ada — yaitu swasembada rokok? NU dan jama’ahnya memiliki modal: Basis jama’ah yang luas, Jaringan pesantren dan lembaga ekonomi umat, Sumber daya manusia yang kreatif dan produktif. Dengan semangat itu, NU dan jama’ahnya bisa membangun: Pabrik rokok skala besar, yang mampu bersaing di pasar nasional dan global, serta Pabrik rokok skala kecil, yang menjadi basis pemberdayaan ekonomi desa dan pesantren. Jika dikelola secara profesional dan berkeadilan: NU dan jama’ahnya bukan hanya menjadi konsumen, tetapi pemilik nilai ekonomi industri rokok. Keuntungan industri dapat dialirkan untuk kesejahteraan pesantren, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi jama’ah, dan pembangunan sosial lainnya. NU & Jama’ahnya Bisa Jadi Triliuner dari Rokok Potensi ini bukan sekadar wacana ekonomi; ini adalah strategi ekonomi umat yang realistis. Mengalihkan fokus dari sektor ekstraktif yang rawan konflik kepada industri yang sudah nyata dan dekat dengan jama’ah dapat membuka ruang: NU dan jama’ahnya menjadi organisasi super kaya secara ekonomi, Menjadi pemilik kekuatan industri, bukan hanya pasar konsumsi, Dan kekayaan yang dihasilkan dapat benar-benar dinikmati oleh umat sendiri. Penutup NU: Dari Kutukan Tambang ke Swasembada Rokok bukan sekadar slogan. Ini adalah: ➡️ Refleksi kritis terhadap pengalaman konflik dan jebakan politik dari keterlibatan dalam sektor ekstraktif, ➡️ Pengakuan atas realitas sosial-ekonomi umat, ➡️ Seruan kolektif untuk menggarap potensi yang sudah ada, ➡️ Dan motivasi nyata untuk mendorong kemandirian ekonomi NU dan jama’ahnya. Sebagai sesama Muslim dan bagian dari bangsa yang sedang mencari kemandirian ekonomi, inilah saatnya berpikir besar dan bertindak strategis demi masa depan umat yang lebih berdaulat secara ekonomi. SiS, Antarkita

Kabarkita, Prespektif, Ruang Kita

Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan

Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan Muhammadiyah Diharapkan Menjadi Katalisator Swasembada Pangan Nasional Yogyakarta — Indonesia tengah menghadapi tantangan global yang semakin kompleks akibat dinamika geopolitik internasional. Berbagai konflik bersenjata yang terjadi di sejumlah kawasan dunia, mulai dari perang Israel–Palestina, Israel–Libanon, Rusia–Ukraina, hingga potensi konflik di Laut China Selatan, Taiwan, dan Semenanjung Korea, telah menciptakan ketidakstabilan global yang berdampak luas terhadap keamanan, ekonomi, dan ketersediaan pangan dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Syarofin Arba MF, Direktur Center for Study of Regional Development (CESRED), dalam artikelnya berjudul “Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan” yang dimuat di SuaraMuhammadiyah.id. Ia menegaskan bahwa eskalasi konflik global berpotensi memicu krisis multidimensi, termasuk ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional. Menurut Syarofin Arba, ketegangan politik global tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional. Melonjaknya harga kebutuhan pokok, tingginya inflasi, membengkaknya utang negara, serta defisit pendapatan di berbagai negara menjadi indikator kelesuan ekonomi global yang patut diwaspadai. “Ketidakstabilan dunia internasional akan berpengaruh langsung pada ketersediaan pangan. Dalam situasi konflik dan ketegangan global, ketergantungan pada impor pangan menjadi risiko besar bagi sebuah negara,” tulisnya. Ancaman Global dan Urgensi Ketahanan Pangan Syarofin Arba mengungkapkan bahwa berbagai negara mulai mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan pasokan pangan nasional. Negara-negara Eropa seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Denmark bahkan mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi krisis global, terlebih setelah munculnya pernyataan-pernyataan yang dinilai berpotensi memicu eskalasi perang berskala lebih luas. Selain konflik geopolitik, dunia juga dihadapkan pada dampak perubahan iklim seperti fenomena La Nina dan El Nino, pandemi seperti Covid-19, serta gangguan rantai pasok global. Seluruh kondisi tersebut menuntut adanya strategi ketahanan pangan yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis kemandirian nasional. Posisi Indonesia dalam Ketahanan Pangan Beberapa tahun lalu, Indonesia tercatat berada di peringkat ke-12 dari 23 negara di kawasan Asia Pasifik berdasarkan Global Food Security Index. Penilaian tersebut mencakup aspek ketersediaan pangan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan. Untuk menekan tingkat kerentanan pangan, diperlukan strategi pembangunan pertanian dan pangan yang komprehensif, meliputi peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan nasional, sistem logistik yang efisien, serta pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Gunawan Budiyanto, sebagaimana dikutip dalam artikel tersebut, menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan pertanian berkelanjutan. “Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan merupakan hasil interaksi kebijakan pemerintah yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi,” ujarnya. Komitmen Pemerintah dan Respons Muhammadiyah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. Komitmen ini diarahkan agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa bergantung pada pasokan luar negeri yang rawan terganggu oleh ketidakpastian global. Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam. Pengurus Pusat Muhammadiyah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional melalui deklarasi komitmen bersama para pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan yang digelar di Bogor pada 20 November lalu. Muhammadiyah juga telah mencanangkan sejumlah program strategis, di antaranya pendirian Toko Muhammadiyah (TokoMu) yang diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan pangan warga. Selain itu, Muhammadiyah turut mendorong peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani sebagai pilar utama sistem pangan nasional. Potensi Muhammadiyah dalam Ketahanan Pangan Syarofin Arba menilai Indonesia sejatinya memiliki potensi besar dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memiliki keunggulan berupa SDM yang kompeten di bidang pertanian, jaringan kelembagaan yang luas, serta konektivitas dengan berbagai pemangku kepentingan. “Program ketahanan pangan berkelanjutan membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi pendorong dan katalisator terbangunnya sinergitas tersebut,” tegasnya. Ia juga mendorong Muhammadiyah untuk berperan aktif dalam penyusunan grand design dan roadmap swasembada serta ketahanan pangan nasional agar pelaksanaan program berjalan efektif dan terukur. Gerakan Kolektif hingga Akar Rumput Pimpinan Pusat Muhammadiyah diharapkan dapat menggerakkan seluruh struktur organisasi hingga tingkat ranting, melibatkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sesuai bidang keahliannya, serta mengajak warga persyarikatan untuk berkontribusi secara nyata. Sebagai langkah awal, Syarofin Arba mengusulkan pembentukan pilot project ketahanan pangan di sejumlah daerah dengan memanfaatkan jejaring Muhammadiyah. Model yang berhasil dapat direplikasi ke wilayah lain di Indonesia. Pengalaman panjang Muhammadiyah dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dinilai menjadi modal penting dalam menggerakkan gerakan pangan berbasis komunitas. Pada akhirnya, ketahanan pangan hanya dapat terwujud melalui kesadaran, partisipasi, dan gerakan kolektif masyarakat. “Jika Muhammadiyah mampu berperan aktif dan sinergis, maka cita-cita ketahanan pangan bukan hal yang sulit diwujudkan. Bahkan, dari program ini akan lahir masyarakat yang makmur dan sejahtera,” pungkasnya. Sumber: Artikel “Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan” SuaraMuhammadiyah.id Penulis: Syarofin Arba MF, Direktur Center for Study of Regional Development (CESRED)  

Scroll to Top