Menghadirkan Solusi di Pendidikan Muhammadiyah Menjawab Kesenjangan Gaji Guru melalui Transformasi Aset dan Modal Sosial Persyarikatan Oleh: SiS Antarkita Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pembaruan, bukan sekadar organisasi keagamaan. Sejak awal berdirinya, pendidikan ditempatkan sebagai sarana utama dakwah dan pembebasan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah dibangun bukan hanya untuk mencerdaskan akal, tetapi juga untuk membentuk manusia beriman, berakhlak, dan berdaya. Karena itu, pendidikan Muhammadiyah sesungguhnya adalah proyek peradaban. Namun, lebih dari satu abad setelah berdiri, proyek besar ini masih menyimpan persoalan mendasar yang belum sepenuhnya teratasi: kesenjangan kesejahteraan guru Muhammadiyah. Di banyak tempat, gaji guru masih berada di bawah standar kelayakan hidup. Kondisi ini berlangsung lama, senyap, dan sering kali dianggap wajar atas nama pengabdian. Guru dan Pengabdian yang Terlalu Lama Dipersempit Guru Muhammadiyah telah lama ditempatkan dalam posisi yang ambigu. Di satu sisi mereka diagungkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, penjaga ideologi Persyarikatan, dan ujung tombak dakwah. Di sisi lain, secara struktural mereka dibiarkan berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi. Pengabdian yang seharusnya lahir dari kesadaran ideologis justru berubah menjadi beban struktural. Keikhlasan memang nilai luhur. Tetapi ketika keikhlasan dijadikan alasan untuk menunda keadilan, maka yang terjadi bukan lagi dakwah, melainkan ketimpangan yang dilembagakan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko memudarkan militansi, menurunkan kualitas pendidikan, dan menjauhkan generasi muda terbaik dari dunia pendidikan Muhammadiyah. Paradoks Besar: Aset Melimpah, Guru Gelisah Muhammadiyah bukan organisasi kecil. Kekayaan aset Persyarikatan sering disebut luar biasa—bahkan termasuk yang terbesar di antara organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Tanah wakaf, gedung pendidikan, rumah sakit, universitas, dan unit usaha tersebar di hampir seluruh wilayah. Namun persoalannya bukan pada besar-kecilnya aset, melainkan pada arah pemanfaatannya. Banyak aset masih bersifat pasif, administratif, atau dikelola secara sektoral. Aset besar belum sepenuhnya menjelma menjadi alat keadilan sosial, khususnya bagi guru. Akibatnya, beban kesejahteraan guru cenderung dilimpahkan ke sekolah masing-masing, yang secara ekonomi sering kali tidak memiliki kapasitas memadai. Di sinilah terjadi ketimpangan internal yang nyata, tetapi jarang dibicarakan secara terbuka. Modal Sosial Muhammadiyah: Kekuatan yang Belum Dikonversi Selain aset material, Muhammadiyah memiliki modal sosial yang sangat kuat: kepercayaan publik yang tinggi, jaringan struktural hingga tingkat ranting, kader militan lintas profesi, serta nilai ideologis Al-Ma’un yang menekankan keberpihakan pada kaum lemah. Modal sosial ini sesungguhnya adalah energi perubahan. Sayangnya, selama ini lebih banyak berfungsi sebagai kekuatan moral dan simbolik, belum sepenuhnya dikonversi menjadi kekuatan ekonomi struktural. Padahal, dengan modal sosial tersebut, Muhammadiyah memiliki peluang besar membangun sistem pendidikan yang mandiri dan berkeadilan. Solidaritas Persyarikatan tidak cukup berhenti pada slogan ukhuwah. Ia harus hadir dalam bentuk kebijakan kolektif yang terukur dan berkelanjutan. Dari Karitas ke Keadilan Struktural Solusi atas kesenjangan gaji guru Muhammadiyah tidak boleh bersifat insidental. Bantuan sesaat, subsidi sporadis, atau penghimpunan dana darurat hanya menyentuh permukaan masalah. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma dan desain sistem. Pertama, transformasi pengelolaan aset Persyarikatan. Aset wakaf dan amal usaha harus diarahkan menjadi aset produktif yang hasilnya dialokasikan secara jelas dan transparan untuk pendidikan, khususnya kesejahteraan guru. Wakaf produktif, holding amal usaha, dan penguatan BUMM (Badan Usaha Milik Muhammadiyah) perlu diposisikan sebagai penopang pendidikan. Kedua, subsidi silang berbasis Persyarikatan. Sekolah dan amal usaha yang kuat harus menjadi penyangga bagi yang lemah dalam satu sistem kolektif. Ini bukan logika pasar, melainkan logika gerakan. Dalam Persyarikatan, kemajuan satu unit seharusnya menjadi kemajuan bersama. Ketiga, pembangunan Dana Abadi Pendidikan Muhammadiyah. Dana ini dapat dihimpun dari wakaf kader, filantropi umat, surplus amal usaha, dan jejaring mitra strategis. Dana abadi bukan untuk menggaji penuh, tetapi menjamin standar kelayakan minimum guru, sehingga tidak ada lagi guru Muhammadiyah yang hidup di bawah martabat. Keempat, integrasi pendidikan dan ekonomi Persyarikatan. Pendidikan Muhammadiyah tidak boleh berdiri sendiri, terpisah dari ekosistem ekonomi Persyarikatan. Guru harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Muhammadiyah, bukan sekadar tenaga kerja murah. Meneguhkan Kembali Spirit Al-Ma’un Spirit Al-Ma’un bukan hanya tentang memberi bantuan kepada kaum miskin di luar Persyarikatan, tetapi juga tentang keadilan internal. Guru Muhammadiyah yang hidup dalam keterbatasan ekonomi adalah bagian dari mustadh’afin struktural yang justru berada di jantung gerakan. Mengabaikan mereka berarti mereduksi Al-Ma’un menjadi simbol, bukan praksis. Penutup: Ujian Moral dan Arah Peradaban Menghadirkan solusi atas kesenjangan gaji guru Muhammadiyah adalah ujian moral Persyarikatan di abad kedua. Muhammadiyah tidak kekurangan aset, tidak kekurangan kader, dan tidak kekurangan legitimasi sosial. Yang sering kali kurang adalah keberanian untuk melakukan reposisi kebijakan. Jika pendidikan adalah jalan peradaban, maka guru adalah penopangnya. Menyejahterakan guru bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan Muhammadiyah. Sudah saatnya pengabdian tidak lagi berjalan sendiri, tetapi diiringi oleh keadilan struktural. Sudah saatnya aset besar tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata. Karena Muhammadiyah yang berkemajuan harus adil kepada umatnya sendiri, dan guru yang sejahtera adalah fondasi peradaban yang berkelanjutan.
