11 Januari 2026

Banyumas | Antarkita, 11 Januari 2026 Pengajian Selapanan PCM Patikraja Dipadati Lebih dari 700 Jamaah, Wujud Dakwah Berkemajuan yang Mengintegrasikan Iman, Ilmu, Solidaritas Global, dan Pelayanan Sosial Masjid Baiturrahim, Kedungwuluh Lor, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Ahad (11/1/2026), menjadi pusat berkumpulnya ratusan warga dan simpatisan Muhammadiyah dalam kegiatan Pengajian Rutin Selapanan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kedungwuluh Lor bersama Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Patikraja. Kegiatan ini diikuti oleh warga Muhammadiyah se-Cabang Patikraja serta masyarakat sekitar dengan antusiasme yang luar biasa. Sejak pagi hari, jamaah terus berdatangan hingga masjid dan area sekitarnya dipenuhi oleh peserta pengajian. Berdasarkan data panitia, jumlah jamaah yang hadir mencapai lebih dari 700 orang. Tingginya partisipasi jamaah terlihat dari 700 paket snack yang disediakan panitia habis sebelum seluruh jamaah terlayani. Kondisi tersebut tidak mengurangi kekhidmatan acara, justru memberikan dampak positif bagi bazar UKM yang digelar oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PCA Patikraja. Jamaah yang belum mendapatkan konsumsi kemudian membeli aneka makanan dan minuman dari stand UMKM, sehingga kegiatan dakwah ini sekaligus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi warga. Pengajian selapanan kali ini menghadirkan Dr. Darojat, M.Ag, Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PDM Banyumas, sebagai penceramah utama. Dalam tausiyahnya yang mengangkat tema “Hikmah Isra’ Mi’raj”, Dr. Darojat menyampaikan bahwa peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad ﷺ bukan hanya peristiwa spiritual yang luar biasa, tetapi juga mengandung pesan mendalam tentang pentingnya shalat sebagai pilar kehidupan, kedisiplinan ibadah, serta tanggung jawab sosial umat Islam dalam membangun peradaban yang berkeadilan dan berkeadaban. Menurutnya, shalat yang benar harus melahirkan kepekaan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan semangat menolong kaum dhuafa. Nilai-nilai inilah yang sejalan dengan misi Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah Islam berkemajuan, yang tidak berhenti pada aspek ritual, tetapi juga menyentuh persoalan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Pengajian ini menjadi semakin istimewa dan bernilai simbolik dengan kehadiran mahasiswa asal Palestina dan Thailand yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan mendampingi Dr. Darojat. Kehadiran mahasiswa internasional tersebut menjadi simbol ukhuwah Islamiyah lintas bangsa, sekaligus menegaskan peran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang memiliki kepedulian global, membuka ruang pendidikan, dan membangun solidaritas kemanusiaan bagi umat Islam dunia. Kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Patikraja, antara lain Camat Patikraja yang baru, Kapolsek Patikraja, Danramil Patikraja, Kepala KUA Kecamatan Patikraja, serta Kepala Desa Kedungwuluh Lor. Kehadiran para pimpinan wilayah ini menunjukkan adanya sinergi dan hubungan yang harmonis antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan unsur keamanan dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, dan sejahtera. Sebelum acara inti pengajian dimulai, jamaah disuguhkan berbagai penampilan kreativitas dan edukatif sebagai bagian dari dakwah kultural dan pembinaan generasi. Penampilan tersebut ditampilkan oleh santri TPQ Masjid Baiturrahim Kedungwuluh Lor, TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Kedungwuluh Lor, serta Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Kedungwuluh Lor. Selain itu, paduan suara PRA Kedungwuluh Lor turut menampilkan lantunan lagu-lagu bernuansa Islami yang menambah kekhidmatan dan semarak suasana. Penampilan ini menjadi bukti nyata keseriusan Muhammadiyah dalam melakukan pembinaan karakter dan keagamaan sejak usia dini. Sebagai wujud dakwah bil hal, Pengajian Selapanan ini juga dilengkapi dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Utama Wishnu Husada Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol. Layanan ini disambut antusias oleh jamaah, khususnya kalangan lanjut usia, sebagai bentuk kepedulian Muhammadiyah terhadap kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan Pengajian Rutin Selapanan ini, PCM Patikraja menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan dakwah yang mencerahkan, inklusif, dan berdampak nyata, dengan mengintegrasikan aspek keimanan, pendidikan, ekonomi, solidaritas global, serta pelayanan sosial dan kesehatan. Masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan umat dan penguatan ukhuwah. Pengajian selapanan ini diharapkan dapat terus menjadi ruang silaturahmi, pembinaan ideologi, serta penguatan peran Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting, sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat Patikraja dan sekitarnya. SiS, Antarkita  

Banyumas | Antarkita, 11 Januari 2026 51 Tahun Menanti, Ranting Muhammadiyah ke-275 Resmi Berdiri: Keteladanan Istiqamah dari Seorang Sesepuh 96 Tahun Ahad, 11 Januari 2026, tercatat sebagai hari bersejarah bagi Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas. Setelah perjalanan panjang selama 51 tahun, Ranting Muhammadiyah Kediri yang berlokasi di Gerumbul Jambon, Cabang Karanglewas, akhirnya resmi berdiri dan menjadi Ranting Muhammadiyah ke-275 di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas. Peristiwa ini bukan sekadar penambahan angka ranting, melainkan monumen keteladanan, kesabaran, dan keistiqamahan kader Muhammadiyah. Sosok sentral di balik berdirinya ranting ini adalah Bapak Wahidi, sesepuh Muhammadiyah yang kini berusia 96 tahun. Sejak tahun 1975, beliau telah merintis, menjaga, dan menanamkan cita-cita berdirinya Ranting Muhammadiyah di Kediri dengan penuh keteguhan. Selama lebih dari setengah abad, cita-cita itu dirawat dalam diam, dijaga dalam keterbatasan, dan diperjuangkan tanpa pamrih. Hingga akhirnya, dengan penuh rasa syukur, pada Januari 2026 ikhtiar tersebut terwujud. “Bismillah, Alhamdulillah. Apa yang dirintis sejak 1975, akhirnya berdiri juga di Januari 2026,” sebuah ungkapan sederhana yang sarat makna perjuangan dakwah sepanjang hayat. Ranting: Fondasi Dakwah, Bukan Sekadar Struktur Kisah berdirinya PRM Kediri ini menegaskan kembali pesan penting yang selama ini digaungkan Persyarikatan, sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Bunyamin, M.Pd.I, bahwa: “Ranting Muhammadiyah itu penting, namun sayangnya masih ada yang genting.” Dalam literasi Muhammadiyah, ranting dan cabang disebut sebagai ujung tombak gerakan dakwah. Ranting adalah titik terdekat dengan umat, tempat nilai-nilai Islam berkemajuan dipraktikkan secara nyata, serta ruang pembinaan kader yang sesungguhnya. Dari rantinglah denyut kehidupan Persyarikatan bermula. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit ranting yang berada dalam kondisi “genting”—yakni ranting yang tidak aktif, tidak bermusyawarah, tidak tertib organisasi, bahkan hanya ada secara administratif. Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius Persyarikatan, karena ranting yang lemah akan berdampak langsung pada kekuatan Muhammadiyah secara keseluruhan. Dalam konteks inilah, berdirinya PRM Kediri menjadi antitesis dari “ranting genting”. Ranting Kediri lahir dari proses panjang, kesadaran ideologis, dan semangat dakwah yang hidup. Ia tidak instan, tetapi kokoh. Tidak pragmatis, tetapi berakar. Keteladanan Dakwah Sepanjang Hayat Usia lanjut tidak menjadi penghalang bagi Bapak Wahidi untuk tetap setia pada cita-cita dakwah Muhammadiyah. Justru di usia 96 tahun, beliau memperlihatkan makna sejati istiqamah dan militansi ideologis. Perjuangan beliau menjadi pesan kuat bagi generasi muda Muhammadiyah bahwa: Dakwah tidak mengenal batas usia Perjuangan Persyarikatan adalah maraton, bukan sprint Ranting adalah warisan paling dasar yang harus dijaga dan diperjuangkan Berdirinya PRM Kediri membuktikan bahwa Muhammadiyah tumbuh karena kesabaran, berkembang karena keteladanan, dan bertahan karena keikhlasan kadernya. Inspirasi bagi Seluruh Kader Muhammadiyah PDM Banyumas patut bersyukur memiliki kader-kader yang tidak hanya setia secara struktural, tetapi juga kokoh secara ideologis. Ranting Muhammadiyah ke-275 ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi cabang dan ranting lain untuk: Menguatkan kembali fungsi ranting sebagai pusat dakwah dan kaderisasi Menjadikan musyawarah, program kerja, dan gerakan nyata sebagai ruh organisasi Mencegah ranting jatuh dalam kondisi “genting” dengan menghidupkan amal usaha dan kegiatan persyarikatan Lebih dari sekadar berdirinya sebuah struktur, PRM Kediri adalah simbol hidupnya ideologi Muhammadiyah di akar rumput. Ia menjadi bukti bahwa selama ranting diperjuangkan, Muhammadiyah akan terus hidup dan memberi cahaya bagi umat. Semoga peristiwa ini menjadi inspirasi, tauladan, dan pengingat bagi seluruh kader Muhammadiyah bahwa memperjuangkan ranting adalah memperjuangkan masa depan Persyarikatan. SiS,Antarkita  

Dorongan Keterlibatan Muhammadiyah dalam Pengelolaan Aset Strategis Negara Kian Menguat Banyumas || Antarakita — Wacana keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pengelolaan aset strategis negara kembali mencuat seiring kebijakan pemerintah yang membuka ruang partisipasi luas bagi berbagai elemen bangsa. Sejumlah ormas keagamaan telah membentuk satuan kerja (satker) dan mengambil peran konkret, bahkan ormas non-Islam pun mulai mengelola konsesi pertambangan bernilai triliunan rupiah. Namun demikian, hingga kini Muhammadiyah dinilai masih bersikap sangat berhati-hati dan belum mengambil langkah strategis yang signifikan. Anggota Majelis Ekonomi dan Bisnis Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MEBP PDM) Banyumas sekaligus Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) Banyumas, Latif Muchozin, menyampaikan pandangannya secara terbuka sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap masa depan persyarikatan. Ia menilai bahwa peluang besar semacam ini tidak datang dua kali dan patut dipertimbangkan secara rasional, objektif, serta berbasis kemaslahatan umat. “Jika dilihat dari perspektif manfaat dan mudarat, akan jauh lebih baik bila aset strategis negara dikelola oleh organisasi yang telah teruji amanah, profesional, dan berorientasi pada kepentingan umat serta bangsa, dibanding jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak jelas juntrungannya,” ungkap Latif. Belajar dari Pengalaman Ormas Lain Latif mencontohkan pengalaman salah satu organisasi kemasyarakatan yang memperoleh konsesi pertambangan batubara melalui mekanisme relinquish. Konsesi tersebut memiliki cadangan hampir 750 juta ton berdasarkan data JORC, dengan estimasi nilai ekonomi mencapai 42 miliar dolar AS atau setara Rp680,4 triliun. Nilai tersebut bahkan disebut melampaui total aset Muhammadiyah hampir dua kali lipat. “Bayangkan, hanya dengan selembar kertas dan segurat tanda tangan, aset sebesar itu berpindah pengelolaan. Ini bukan sekadar angka, tapi potensi besar yang bisa menentukan arah kesejahteraan umat,” ujarnya. Selain itu, Latif juga menyinggung adanya ormas lain yang mengelola IUP timah dengan nilai ekonomi yang tidak kalah fantastis, serta ormas non-Islam yang memperoleh konsesi tambang nikel bernilai triliunan rupiah. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh pihak-pihak yang tidak memiliki orientasi kebangsaan dan kemaslahatan umat berpotensi menimbulkan persoalan serius di masa depan. “Jangan sampai aset negara yang strategis justru menjadi sumber kekuatan ekonomi pihak-pihak yang secara ideologis tidak sejalan, bahkan berpotensi merugikan umat Islam sendiri,” tegasnya. Potensi Manfaat bagi Amal Usaha Muhammadiyah Menurut Latif, jika Muhammadiyah mengambil peran dalam pengelolaan aset negara yang produktif dan liquid, dengan tata kelola yang baik, transparan, dan sesuai regulasi, manfaatnya akan sangat besar. Aset tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi penguatan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga dakwah dan sosial kemasyarakatan. “Dengan sumber dana yang kuat, Muhammadiyah bisa meningkatkan kesejahteraan guru, ustadz, dan pegawai AUM, melakukan subsidi silang antar lembaga, serta memperluas jangkauan dakwah. Pada akhirnya, semua konsep besar itu tetap membutuhkan dana untuk diwujudkan di lapangan,” jelasnya. Ia juga menyinggung bahwa meskipun lembaga-lembaga keagamaan non-Islam terlihat tidak terlibat langsung dalam pengelolaan tambang, faktanya banyak dari mereka memiliki jaringan pengusaha dan konglomerat yang secara aktif mengelola sumber daya ekonomi strategis. “Pertanyaannya sederhana, apakah Muhammadiyah akan terus ‘merem’, sementara pihak lain secara sistematis mengonsolidasikan kekuatan ekonominya?” katanya retoris. Relasi Muhammadiyah dan Negara: Fakta yang Tak Bisa Dinafikan Latif menegaskan bahwa selama ini Muhammadiyah juga tidak sepenuhnya berada di luar sistem kebijakan negara. Ribuan guru dan dosen Muhammadiyah menerima Sertifikasi Guru (SerGur) dan Sertifikasi Dosen (SerDos). Sekolah-sekolah Muhammadiyah mengakses dana BOS, DAK, dan DAU, sementara perguruan tinggi Muhammadiyah juga menerima berbagai bentuk dukungan negara melalui mekanisme pengajuan proposal yang sah dan akuntabel. “Semua bantuan itu kita ajukan secara proaktif dan sesuai aturan. Apakah itu kemudian disebut ‘grusa-grusu’ atau ‘clamitan’? Tentu tidak,” ujarnya. Ia memaparkan ilustrasi konkret: jika terdapat sekitar 20.000 guru dan dosen Muhammadiyah yang menerima tunjangan sertifikasi dengan rata-rata Rp3 juta per bulan, maka terdapat aliran dana sekitar Rp60 miliar per bulan atau Rp720 miliar per tahun. Dana tersebut secara nyata membantu keberlangsungan dan mutu pendidikan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. “Kalau dulu Muhammadiyah menolak SerGur dan SerDos demi menjaga netralitas, mungkin ceritanya akan sangat berbeda. Faktanya, bantuan negara itu justru dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan umat,” tambahnya. Tambang dan Regulasi: Perspektif Hukum Dalam penjelasannya, Latif juga menguraikan latar belakang kebijakan pertambangan nasional. Sebelum berlakunya UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, bahan galian dibagi menjadi tiga golongan: Golongan A (strategis), Golongan B (logam), dan Golongan C (non-logam). Pengelolaan Golongan A dan B dilakukan melalui skema kontrak karya dan PKP2B. Pasca UU Minerba, skema tersebut dievaluasi. Perusahaan tambang diwajibkan memenuhi RKAB, dan jika gagal, konsesi dapat direlinquish. Pemerintah kemudian berhak menunjuk pihak lain yang dinilai mampu mengelola, termasuk badan usaha atau lembaga yang memiliki kapasitas. “Kebijakan ini sah secara hukum. Tambang yang saya kelola di Kalimantan Timur pun dulunya merupakan hasil relinquish dari PKP2B Nusa Mineral,” ungkapnya. Seruan Reflektif untuk Muhammadiyah Latif menutup pandangannya dengan ajakan reflektif kepada para pemangku kepentingan Muhammadiyah agar melihat persoalan ini secara lebih luas dan strategis, tidak terjebak pada dikotomi sempit antara dakwah dan ekonomi. “Justru di sinilah dibutuhkan organisasi selevel Muhammadiyah yang terbukti mampu mengelola aset besar secara kolektif-kolegial, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara,” pungkasnya. Latif Muchozin                                  Anggota MEBP PDM Banyumas.        Ketua JSM Banyumas