3 Januari 2026

Catatan Awal Tahun 2026,    Delapan Tahun Jaringan Saudagar Muhammadiyah Banyumas: Meneruskan Spirit Saudagar Kyai Ahmad Dahlan** Awal tahun 2026 menjadi ruang jeda yang bermakna bagi Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) Banyumas. Delapan tahun perjalanan bukan sekadar penanda usia organisasi, melainkan penanda konsistensi ikhtiar dalam meneruskan satu spirit penting dalam sejarah Muhammadiyah: Islam yang bergerak di ranah ekonomi, berdiri di atas kemandirian, dan berpihak pada kaum kecil. Muhammadiyah sejak awal tidak lahir dari ruang hampa. Pendiri Muhammadiyah, Kyai Ahmad Dahlan, bukan hanya seorang ulama dan pembaharu pemikiran Islam, tetapi juga seorang saudagar. Aktivitas dagang Kyai Dahlan bukan sekadar sarana mencari nafkah, melainkan medium dakwah dan alat pembebasan. Dari dunia niaga itulah beliau membiayai gerakan, membangun sekolah, menghidupkan amal usaha, dan menanamkan etos kemandirian. Spirit inilah yang kemudian menjadi fondasi moral lahirnya Jaringan Saudagar Muhammadiyah—sebuah kesadaran kolektif bahwa dakwah tidak akan kokoh tanpa kemandirian ekonomi, dan amal usaha tidak akan berdaulat jika umat hanya menjadi objek dalam sistem ekonomi. Jejak Awal: Keberanian Banyumas Tahun 2017 Sejarah JSM Banyumas tidak dapat dilepaskan dari momentum nasional. Seusai pertemuan inisiasi pendirian Jaringan Saudagar Muhammadiyah di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, pada 14 September 2017, Banyumas mengambil langkah yang tidak semua daerah berani lakukan saat itu: mendeklarasikan Jaringan Saudagar Muhammadiyah Banyumas. Langkah ini bukan didorong oleh kesiapan yang sempurna, melainkan oleh keberanian membaca keadaan. Di tingkat akar rumput, pelaku usaha kecil, pedagang, dan UMKM warga Muhammadiyah menghadapi tekanan yang nyata: pasar yang tidak ramah, modal yang terbatas, serta sistem ekonomi yang lebih menguntungkan pemodal besar. Banyumas memilih tidak menunggu terlalu lama. Deklarasi dilakukan sebagai bentuk ikhtiar awal—bahwa perjuangan ekonomi umat harus dimulai, meski dengan langkah kecil. Kini, delapan tahun telah berlalu sejak deklarasi itu. Delapan tahun perjalanan sejarah yang diwarnai dinamika, jatuh bangun, dan pembelajaran. Tidak semua rencana berjalan mulus, tidak semua harapan segera terwujud. Namun satu hal yang tetap terjaga: niat untuk terus bergerak. JSM Banyumas di Tengah Zaman yang Tidak Mudah Memasuki tahun 2026, tantangan yang dihadapi umat justru semakin kompleks. Perekonomian nasional masih diliputi ketidakpastian. Daya beli masyarakat melemah, UMKM terseok, dan konsentrasi modal semakin menguat di tangan segelintir korporasi besar. Di saat yang sama, arah politik pemerintahan sering kali terasa tidak memberikan kepastian jangka panjang bagi ekonomi rakyat. Dalam situasi seperti ini, kehadiran JSM Banyumas mungkin tidak spektakuler. Namun justru di situlah maknanya. JSM Banyumas hadir sebagai cahaya kecil harapan—bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cukup untuk menandai bahwa masih ada gerakan yang berpihak, masih ada ikhtiar yang tidak menyerah pada keadaan. Peran JSM Banyumas bukan untuk menggantikan negara, apalagi menyaingi kekuatan ekonomi besar. Perannya adalah menjaga bara kesadaran: bahwa umat harus mulai mengurus ekonominya sendiri, membangun jejaring, saling menguatkan, dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem yang sering kali abai terhadap keadilan. Belajar dari Burung Pipit Dalam tradisi narasi keislaman, kisah burung pipit yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim AS selalu relevan. Burung pipit itu tahu bahwa setetes air tidak akan memadamkan api yang begitu besar. Namun ia tetap terbang, tetap membawa air, karena yang sedang ia lakukan bukan soal hasil, melainkan soal keberpihakan. JSM Banyumas berada pada posisi yang sama. Dengan segala keterbatasan—modal, jaringan, dan sumber daya—ikhtiar ini sering kali tampak kecil di hadapan sistem ekonomi yang besar dan mapan. Namun diam bukan pilihan. Bergerak, meski pelan dan terbatas, adalah bentuk kesetiaan pada nilai. Tidak Menunggu Sempurna untuk Bergerak Delapan tahun perjalanan ini menegaskan satu pelajaran penting: kita tidak mungkin menunggu kesempurnaan untuk bergerak, sementara keadaan terus mendesak dan umat membutuhkan solusi. Menunggu sempurna sering kali justru menjadi alasan untuk menunda, bahkan berhenti. JSM Banyumas memilih jalan yang berbeda: bergerak sambil belajar, membangun sambil memperbaiki. Prinsip ini sejalan dengan semangat tajdid Muhammadiyah—pembaruan yang tidak berhenti, tetapi terus menyesuaikan diri dengan zaman tanpa kehilangan nilai dasar. Dari kesadaran inilah berbagai ikhtiar ekonomi terus dirintis, termasuk upaya membangun platform dan jejaring ekonomi alternatif seperti Antarkita. Bukan sebagai jalan pintas, melainkan sebagai kelanjutan dari spirit Kyai Ahmad Dahlan: berdagang, berjejaring, dan berdakwah melalui kerja nyata. Penutup: Ikhtiar yang Harus Terus Dilanjutkan Delapan tahun Jaringan Saudagar Muhammadiyah Banyumas bukanlah titik akhir. Ia adalah pengingat bahwa jalan ini masih panjang. Namun selama spirit saudagar Kyai Ahmad Dahlan tetap menjadi kompas—ikhlas, mandiri, dan berpihak pada kemaslahatan—maka ikhtiar sekecil apa pun akan memiliki arti. Karena tugas kita bukan memastikan kemenangan, melainkan memastikan keberpihakan. Bukan menunggu sempurna, tetapi bergerak terus-menerus dengan segala keterbatasannya. SiS, Antarkita

Ketika Manusia Berkompetisi dengan Ciptaan Sendiri: Tantangan Dunia Pendidikan di Era AI Selamat dan tahniah kepada Ustadz Nur Khasbi, S.H.I., M.M. atas amanah baru mengomandani sekolah kader Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah 1 Purwojati. Amanah ini hadir bukan di zaman biasa, tetapi di sebuah fase sejarah yang menentukan arah masa depan manusia dan pendidikan. Hari ini dunia bergerak dengan kecepatan yang belum pernah dialami peradaban manusia sebelumnya. Perubahan tidak lagi linear, tetapi meloncat secara eksponensial. Teknologi berkembang bukan sekadar menjadi alat bantu, melainkan mulai mengambil alih peran-peran inti manusia. Kita hidup di era ketika kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mampu membaca, menulis, menghitung, mendiagnosis, memprediksi, bahkan “berpikir” dalam hitungan detik—melampaui kemampuan rata-rata manusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia tidak hanya berkompetisi dengan sesamanya, tetapi berkompetisi dengan ciptaannya sendiri. AI mampu mengerjakan tugas-tugas kognitif dengan kecepatan, akurasi, dan konsistensi yang sulit ditandingi manusia. Profesi-profesi yang selama ini dianggap prestisius dan aman—akuntan, analis, jurnalis, desainer, programmer, bahkan dokter—perlahan mulai tergeser. Banyak pekerjaan akan hilang, lebih banyak lagi akan berubah secara radikal. Di titik ini, pertanyaan mendasar bagi dunia pendidikan menjadi sangat serius: Untuk apa kita mendidik anak-anak hari ini? Jika tujuan pendidikan hanya mencetak anak yang pintar secara akademik, unggul dalam hafalan, cepat mengerjakan soal, atau terampil secara teknis, maka pendidikan sedang menyiapkan generasi untuk berhadapan langsung dengan mesin yang hampir pasti lebih unggul. AI tidak lelah, tidak emosional, tidak bosan, tidak lalai, dan terus belajar tanpa batas usia. Maka, menciptakan manusia yang “lebih pintar” dari AI adalah ilusi. Menciptakan manusia yang “lebih cepat” dari mesin adalah kemustahilan. Di sinilah paradigma pendidikan harus berubah secara fundamental. Apa yang Tidak Dimiliki AI? AI diciptakan dari data, algoritma, dan logika. Ia cerdas, tetapi tidak sadar. Ia tahu, tetapi tidak memahami makna. Ia mampu meniru emosi, tetapi tidak pernah merasakannya. AI tidak memiliki ruh. Ia tidak memiliki nurani. Ia tidak mengenal nilai, dosa, pahala, tanggung jawab moral, dan hubungan dengan Tuhan. Manusia, sebaliknya, diciptakan dengan ruh Ilahi. Di sanalah letak keunggulan sejatinya. Kecerdasan manusia yang paling bernilai di era AI bukan lagi sekadar IQ, melainkan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, dan maknawi. Kemampuan merasakan empati. Kemampuan membangun relasi. Kemampuan memahami makna hidup. Kemampuan memilih yang benar meski tidak menguntungkan. Kemampuan menjalani peran hidup sesuai fitrah yang Allah tetapkan. Semua itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Tantangan Baru Pendidikan: Menemukan Fitrah Manusia Karena itu, tantangan terbesar pendidikan hari ini bukan menciptakan manusia serba bisa, melainkan mengantarkan setiap anak menemukan siapa dirinya di hadapan Allah dan perannya di tengah dunia. Di era AI, anak-anak yang tidak mengenal fitrahnya akan sangat rentan: Terombang-ambing oleh tuntutan zaman Tertekan oleh standar kesuksesan semu Terjebak pada kompetisi yang tidak sesuai dengan dirinya Kehilangan makna, arah, dan tujuan hidup Sebaliknya, anak yang menemukan fitrahnya akan tetap relevan di zaman apa pun. Ia tidak sibuk mengalahkan mesin, tetapi mengisi ruang-ruang kemanusiaan yang tidak bisa disentuh mesin. Di sinilah pendidikan Muhammadiyah menemukan relevansinya yang paling hakiki. Pelantikan Kepala Sekolah sebagai Momentum Tajdid Pendidikan Pelantikan Kepala SMP Muhammadiyah Purwojati periode 2025–2029 oleh Ketua PDM Banyumas di Aula BMT Surya Mandiri Purwojati, Rabu (31/12/2025), bukan sekadar pergantian kepemimpinan administratif. Ia adalah peneguhan tajdid pendidikan—ikhtiar memperbarui cara, tanpa meninggalkan nilai. Kepala sekolah yang baru, Nur Khasbi, memaknai kepemimpinan sebagai ruang kaderisasi dan pengabdian. Penguatan akidah dan akhlak ditegaskan sebagai fondasi utama, disertai sinergi lintas jenjang MI–SD–SMP Muhammadiyah dan kolaborasi dengan seluruh elemen Persyarikatan. Tantangan era digital dan AI, menurutnya, tidak cukup dijawab dengan fasilitas teknologi, tetapi dengan karakter yang kokoh dan kepemimpinan kolektif. Pesan purnatugas Tri Murniati, S.Pd. mengingatkan bahwa sekolah akan hidup jika berani menghadirkan pembeda. Inovasi pembelajaran, akselerasi digitalisasi, dan penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan harus berjalan seiring, agar sekolah tetap unggul, relevan, dan bermakna. Ketua Majelis Dikdasmen & PNF PDM Banyumas, H. Asep Saeful Anwar, menegaskan bahwa tajdid bukan memutus tradisi, melainkan memperbarui metode agar nilai tetap hidup di tengah perubahan zaman yang ekstrem. Sekolah Muhammadiyah di Era AI Dalam sambutannya, Ketua PDM Banyumas menegaskan bahwa kepala sekolah Muhammadiyah adalah penjaga nilai dan penggerak perubahan. “Sekolah Muhammadiyah harus tumbuh seperti pohon jati—berakar kuat, berdiri kokoh, dan memberi manfaat.” Akar itu adalah ideologi, akhlak, dan spiritualitas. Tanpa akar, sekolah akan tumbang oleh badai zaman. Nuansa pelantikan—tilawah Al-Qur’an, Tari Saman, Lagu Indonesia Raya, dan Mars Sang Surya—menegaskan identitas pendidikan Muhammadiyah: religius tanpa kehilangan nasionalisme, modern tanpa tercerabut dari akhlak, progresif tanpa kehilangan adab. Penutup Ketika manusia berkompetisi dengan ciptaannya sendiri, pendidikan tidak boleh kehilangan arah. Di tengah gempuran AI, algoritma, dan mesin, pendidikan harus kembali kepada fitrah manusia. Bukan sekadar mencetak pekerja, tetapi menumbuhkan manusia seutuhnya. Dari ruang kelas hingga ruang kehidupan, Muhammadiyah terus menyalakan pelita— mendidik generasi yang beriman, berakal, berakhlak, dan berkemajuan, siap menyapa masa depan tanpa kehilangan jati diri. Oleh: SiS, Antarkita

Rendahnya Integritas dan Kemampuan Manajerial Pejabat dan Aparat Negara: Realitas yang Menghancurkan Harapan Rakyat Di tengah tekanan ekonomi yang nyata dirasakan rakyat — yang membuat kelas menengah semakin rentan dan tertekan oleh kebutuhan hidup sehari-hari — seharusnya pemerintah hadir sebagai pelayan dan pelindung kesejahteraan publik. Nyatanya, yang terjadi jauh dari itu. Integritas pejabat dan kemampuan manajerial aparat sering kali dipertanyakan, bahkan terkesan bertentangan dengan realitas sosial yang dihadapi rakyat. Berbagai lembaga ekonomi memperingatkan bahwa daya beli masyarakat tetap berada dalam situasi rentan. Kelas menengah bawah menunjukkan kecenderungan defensif dalam pengeluarannya, dengan alokasi dominan untuk kebutuhan dasar akibat tekanan harga dan berbagai pungutan, yang justru terus bertambah. Beban biaya dan berbagai pungutan diperkirakan akan makin memberatkan masyarakat jika tidak ada kebijakan yang benar-benar berpihak. (interpretasi atas tren ekonomi). � Daya Beli di Tengah Tekanan Ekonomi Rakyat tidak hidup di udara bebas. Ketika harga kebutuhan pokok naik dan daya beli melemah, yang dibutuhkan adalah perlindungan sosial, bukan tambahan beban fiskal. Laporan menunjukkan bahwa kelompok menengah akan menghadapi tambahan pengeluaran signifikan akibat kebijakan pungutan yang direncanakan — sebuah kondisi yang memperburuk daya beli masyarakat yang sudah tertekan. � Korupsi Besar yang Terus Menggerogoti Anggaran Negara Lebih buruk lagi, di saat rakyat berjuang menjaga keseimbangan ekonomi mereka, korupsi berskala besar tetap terjadi dan bahkan berkelanjutan. Laporan media nasional mencatat bahwa setelah kasus mega-korupsi merugikan negara hingga Rp 271 triliun belum selesai diproses sepenuhnya, muncul lagi dugaan korupsi baru yang mencapai sekitar Rp 193,7 triliun dalam manajemen BUMN sektor minyak dan gas. Kerugian negara dalam angka fantastis ini memperlihatkan bahwa praktik korupsi tidak saja besar, tetapi juga sering berjalan tanpa penyelesaian tuntas. Ketika korupsi sebesar itu terus berlangsung tanpa dampak penegakan hukum yang tegas, kepercayaan publik pada sistem justru semakin runtuh. Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang — ia adalah penghancur struktur moral dan ekonomi masyarakat, yang efeknya dirasakan dalam layanan publik yang lambat, proyek yang stagnan, dan perbaikan infrastruktur yang tertunda. Pejabat yang Tidak Tahu Diri: Mobil Dinas dan Pemborosan Anggaran Ironisnya, ketika rakyat berjuang keras dengan pendapatan yang terbatas, sebagian pejabat negara justru terus berdiskusi soal mobil dinas baru, tunjangan besar, dan fasilitas tak jelas manfaatnya. Lembaga antikorupsi mencatat bahwa praktik pemborosan anggaran, termasuk pengadaan mobil dinas yang tidak jelas efeknya terhadap kualitas pelayanan, adalah bagian dari kultur birokrasi yang tidak efisien dan tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. � Antikorupsi Korupsi barang mewah dan penggunaan fasilitas institusional yang tidak berorientasi pada output pelayanan publik mencerminkan bahwa sebagian elit birokrasi lebih mementingkan kenyamanan pribadi ketimbang tanggung jawab publik. Ini bukan fenomena baru, tetapi cerminan dari budaya birokrasi yang jauh dari prinsip pelayanan yang efektif dan akuntabel. Pajak dan Pungutan Baru: Menambah Beban Rakyat Tanpa Solusi Nyata Dalam kondisi seperti ini, kebijakan fiskal yang dipilih seringkali melibatkan peningkatan pajak dan penambahan jenis objek pajak baru, seolah menjadi jawaban instan untuk masalah anggaran negara. Namun hal ini justru memperberat beban rakyat yang sedang kesulitan mengatur pengeluaran untuk kebutuhan dasar mereka, sementara kemampuan membeli turun atau stagnan di tengah beban hidup yang tinggi. � Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa rezim fiskal lebih pro pada pemungutan daripada perlindungan sosial. Ini mencerminkan kemampuan manajerial yang buruk: merespons gejolak ekonomi dengan beban baru, bukan dengan kebijakan yang memperkuat daya beli rakyat atau memperbaiki efisiensi anggaran. Rendahnya Integritas Manajemen Publik: Dampaknya Terhadap Rakyat Semua fenomena ini — korupsi besar yang tidak tuntas, pemborosan anggaran, kebijakan pajak yang menambah beban, dan pelayanan publik yang lamban — menunjukkan satu hal: rendahnya integritas dan kemampuan manajerial pejabat dan aparat negara. Pejabat yang memiliki akses terhadap anggaran publik memperlihatkan prioritas yang sering bertentangan dengan kebutuhan rakyat: Korupsi besar dibiarkan berjalan terlalu panjang tanpa efek jera nyata. Mobil dinas dan fasilitas mewah terus dibahas di saat rakyat berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Pajak dan pungutan baru dirancang tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang sedang tertekan. Hal ini bukan hanya kegagalan administratif — ini adalah kegagalan moral dan manajerial. Sebuah negara yang sehat adalah negara yang memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya, bukan memperbanyak pajak ketika kemampuan rakyat terbatas atau membiarkan kebocoran anggaran sebesar triliunan rupiah tanpa pemberesan sistemik. Penutup: Rakyat Bukan Mesin Penghasil Uang, Tapi Sumber Kepercayaan Negara Rakyat bukan sekadar sumber legitimasi atau mesin penghasil pendapatan negara. Mereka adalah hakikat dari keberlangsungan negara itu sendiri. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengelola anggaran dengan efisien, mengendalikan korupsi dengan tegas, dan merumuskan kebijakan fiskal yang tidak menambah derita rakyat. Ketika integritas dan kemampuan manajerial aparat rendah, maka negara itu bukan melindungi rakyatnya — tetapi memperburuk penderitaan mereka. Jika semua ini terus terjadi tanpa koreksi fundamental, maka bukan hanya ekonomi rakyat yang hancur perlahan — tetapi kepercayaan terhadap institusi negara akan hilang selamanya. Suwatnoibnusudihardjo Antarkita  

Pengemis Berlagak Jadi Majikan: Cacat Nalar Pejabat Konoha Di negeri Konoha, ada satu penyakit akut yang terus dipelihara oleh penguasa: cacat nalar dalam memahami posisi dan peran kekuasaan. Mereka yang seharusnya bekerja untuk rakyat justru bersikap seolah rakyatlah yang bekerja untuk mereka. Yang seharusnya melayani malah gemar meminta. Yang seharusnya memberi solusi justru piawai menambah beban. Atas nama negara, setiap kali kas terasa seret, solusinya selalu instan: minta uang ke rakyat lewat aturan. Tidak perlu inovasi. Tidak perlu keberanian memangkas pemborosan. Tidak perlu keadilan fiskal. Cukup terbitkan regulasi, ganti istilah, dan bebankan lagi ke rakyat. Rakyat diminta terus-menerus. Diminta mandat saat pemilu. Diminta pajak saat berkuasa. Diminta bersabar saat pelayanan buruk. Sementara pejabat? Minta dimaklumi. Minta dilindungi. Minta tidak dikritik. Inilah ironi besar negeri Konoha: yang hidup dari rakyat justru merasa paling berkuasa atas rakyat. Boro-boro memberi modal usaha bagi UMKM. Boro-boro menyediakan fasilitas produksi yang adil. Boro-boro menciptakan sistem ekonomi yang berpihak. Yang bisa dilakukan pejabat Konoha hanyalah satu: meminta. Meminta dengan wajah legal, memalak dengan baju regulasi. Kalian menyebut diri “penyelenggara negara”, tapi perilaku kalian lebih mirip pengemis yang berlagak majikan. Bedanya, pengemis masih tahu malu dan tidak memaksa. Kalian memaksa dengan kewenangan, mengancam dengan sanksi, dan merasa sah karena berlindung di balik hukum yang kalian buat sendiri. Ironisnya, hukum itu sering kali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kerja utama pejabat Konoha tampaknya bukan memperbaiki layanan publik, melainkan mengamankan aliran uang rakyat. Pelayanan lambat dianggap biasa. Birokrasi berbelit disebut prosedur. Keluhan rakyat dibiarkan menggantung. Namun urusan pajak, iuran, dan pungutan—kalian selalu paling sigap dan kreatif. Uang rakyat dikumpulkan bukan untuk memperkuat kesejahteraan bersama, tetapi terlalu sering bocor untuk: memperkaya diri, memperkuat kelompok, membiayai gaya hidup kekuasaan, dan mengamankan lingkaran kepentingan. Ketika rakyat bertanya, aparat dikerahkan. Ketika rakyat mengkritik, dituduh mengganggu stabilitas. Ketika rakyat menolak, dicap tidak nasionalis. Kekuasaan yang seharusnya melindungi berubah menjadi alat penindasan. Padahal logikanya sangat sederhana: rakyat adalah majikan. Kalian digaji dari uang rakyat. Kalian hidup dari pajak rakyat. Tanpa rakyat, jabatan kalian hanyalah kursi kosong tanpa legitimasi. Negara bukan milik pejabat, negara adalah milik rakyat yang menitipkan pengelolaannya kepada kalian. Hari ini, rakyat sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi sulit, harga kebutuhan pokok naik, usaha kecil megap-megap, lapangan kerja sempit. Namun di tengah kesulitan itu, pejabat Konoha justru menambah beban dengan istilah baru yang dibungkus teknokratis: opsen. Seolah mengganti nama bisa mengubah hakikat. Seolah rakyat tidak paham bahwa ini tetap pajak tambahan. Inilah bentuk paling telanjang dari ketidakpekaan kekuasaan: rakyat disuruh berkorban, sementara pejabat menolak berhemat. Kalian ingin hidup enak sendiri. Gaji tidak mau dikurangi. Tunjangan tidak mau dipotong. Fasilitas tetap mewah. Anggaran perjalanan tetap jalan. Sementara rakyat diminta “mengerti kondisi negara”. Jika kalian punya nalar yang lurus dan hati yang waras, seharusnya yang pertama dikurangi adalah biaya kekuasaan, bukan daya hidup rakyat. Potong gaji pejabat. Pangkas fasilitas. Sederhanakan birokrasi. Tutup kebocoran anggaran. Hentikan proyek-proyek mubazir. Itu baru negara yang berpihak. Negeri ini tidak miskin. Negeri ini kaya., Yang miskin adalah integritas pengelolanya. Yang cacat adalah nalar para pejabatnya. Selama pengemis masih berlagak jadi majikan, selama kekuasaan terus memeras tanpa rasa malu, dan selama rakyat diperlakukan sebagai objek, bukan subjek, maka ketidakadilan akan terus diproduksi oleh negara itu sendiri—secara sah, rapi, dan kejam. Dan suatu saat, sejarah akan mencatat: bukan rakyat yang gagal membiayai negara, tetapi pejabatlah yang gagal menjadi pelayan. Suwatnoibnusudihardjo,Antarkita