Januari 2026

PRM Kediri, Cabang Karanglewas: Amanah Dakwah Kolektif yang Ditanam dengan Kesabaran Karanglewas, Banyumas || Antara Kita — Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kediri resmi berdiri pada Ahad, 11 Januari 2026, bertempat di Mushola Al-Falah, Dusun Jambon, Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Momentum ini bukan sekadar pengesahan struktur organisasi, melainkan peneguhan perjalanan panjang dakwah Muhammadiyah di tingkat akar rumput yang dirintis dengan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan lintas generasi selama lebih dari setengah abad. PRM Kediri tercatat sebagai ranting ke-15 di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Karanglewas, sekaligus menjadi ranting ke-275 di Kabupaten Banyumas. Kehadirannya memperkuat struktur Persyarikatan Muhammadiyah serta memperluas jangkauan dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat desa. Sebagai struktur terdepan Persyarikatan, ranting merupakan wajah Muhammadiyah yang paling dekat dengan denyut kehidupan jamaah dan umat. Ranting sebagai Basis Dakwah Islam Berkemajuan Ranting Muhammadiyah adalah ruang di mana nilai-nilai Islam berkemajuan diuji dan dihidupkan dalam praktik keseharian. Di tingkat inilah pembinaan keimanan, penguatan ukhuwah, serta pemberdayaan umat dijalankan secara sederhana, konsisten, dan berkelanjutan—tanpa hiruk-pikuk, namun kokoh dalam orientasi dakwah pencerahan. Pembentukan PRM Kediri menjadi simbol bahwa dakwah Muhammadiyah bukan kerja instan, melainkan proses panjang yang membutuhkan kesabaran kolektif. Ia adalah buah dari keteguhan menjaga nilai, meskipun hasilnya baru tampak puluhan tahun kemudian. Jejak Panjang Dakwah dan Keteladanan Para Sesepuh Sejarah dakwah Muhammadiyah di Desa Kediri tidak dapat dilepaskan dari sosok para perintis, di antaranya Bapak Warno, Casim, dan KH. Wahidi. Di usia 96 tahun, KH. Wahidi menjadi living history Muhammadiyah—saksi hidup bahwa dakwah tumbuh dari keikhlasan, kesabaran, dan kesetiaan tanpa pamrih. Sejak kurun 1955–1975, dakwah Muhammadiyah di Desa Kediri dirawat melalui pengajian kampung, pembinaan keagamaan, dan keteladanan para sesepuh, meskipun belum terwadahi dalam struktur formal. Mushola Al-Falah menjadi pusat perawatan ruh dakwah tersebut, ruang kolektif yang menjaga api Muhammadiyah secara kultural hingga akhirnya bersemi secara struktural dengan berdirinya PRM Kediri. Apresiasi dan Amanah Organisasi Wakil Ketua PCM Karanglewas, Badri, S.Pd., menilai berdirinya PRM Kediri merupakan hasil konsolidasi dakwah jangka panjang yang menunjukkan kematangan jamaah dan kesiapan organisatoris. “Ranting adalah fondasi Persyarikatan. Dari rantinglah kaderisasi dan penguatan jamaah bertumbuh secara nyata karena langsung bersentuhan dengan kehidupan umat,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) PDM Banyumas, Yuli Night Budi Permana, S.Pd., menegaskan bahwa berdirinya PRM Kediri merupakan amanah dakwah kolektif yang harus dijaga dan dikembangkan. “PRM Kediri sebagai ranting ke-275 di Banyumas adalah bukti bahwa Muhammadiyah tumbuh dari kesabaran. Tantangannya ke depan adalah memastikan pembinaan jamaah berjalan berkelanjutan serta mengembangkan amal usaha yang relevan dengan kebutuhan umat,” tegasnya. Babak Baru Dakwah Struktural Secara simbolis, Sekretaris PCM Karanglewas, Alim Fahmi, ST., S.Kom., menyerahkan berita acara pembentukan PRM Kediri kepada Fauzan Romadhon sebagai ketua terpilih. Terpilihnya Fauzan Romadhon menandai dimulainya babak baru perjuangan Muhammadiyah di Desa Kediri—dari fase dakwah kultural menuju penguatan dakwah struktural yang lebih tertib, sistematis, dan terarah. Dengan dukungan warga Muhammadiyah setempat, PCM Karanglewas, serta LPCR PDM Banyumas, PRM Kediri diharapkan mampu berjalan tertib secara organisatoris, kokoh secara ideologis, dan adaptif secara sosial. Ranting ini diproyeksikan menjadi duta Persyarikatan di tingkat lokal, menebarkan pencerahan, merawat ukhuwah lintas ormas, serta hadir membela kepentingan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Legitimasi dan Dukungan Persyarikatan Proses pembentukan PRM Kediri disaksikan langsung jajaran pleno PCM Karanglewas, di antaranya Drs. H. M. Izhar, Badri, S.Pd., Salam Hidayatullah, S.Pd.I., Juasep Awali, S.Pd.I., M.S.I., serta Alim Fahmi, ST., S.Kom. Turut hadir anggota LPCR PCM Karanglewas Joko Pamungkas dan Tohani, perwakilan PRM Jipang Suwandi, serta jajaran LPCR PDM Banyumas yang dipimpin Yuli Night Budi Permana, S.Pd., bersama Deni Firman Suprayoga, S.Pd., dan Marwoto Tri Priyono, S.Pd. Kehadiran unsur struktural ini menjadi legitimasi organisatoris sekaligus penegasan dukungan penuh Persyarikatan terhadap lahirnya PRM Kediri sebagai bagian dari penguatan Muhammadiyah di tingkat desa. Menanam dengan Setia, Menuai dengan Istiqamah Berdirinya PRM Kediri bukan sekadar pengesahan struktur, melainkan penghormatan atas kesetiaan para perintis dakwah dan amanah sejarah bagi generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan Muhammadiyah secara istiqamah, berkelanjutan, dan membumi. Dari Desa Kediri, Muhammadiyah kembali menegaskan bahwa dakwah adalah kerja panjang: menanam dengan setia, meski hasilnya baru dipetik oleh generasi setelahnya. Sebagaimana teladan KH. Wahidi, di situlah makna sejati perjuangan Muhammadiyah—sunyi, sabar, dan mencerahkan. (Tarqum Aziz – JurnalisMu Banyumas Raya)

Banyumas | Antarkita, 11 Januari 2026 Pengajian Selapanan PCM Patikraja Dipadati Lebih dari 700 Jamaah, Wujud Dakwah Berkemajuan yang Mengintegrasikan Iman, Ilmu, Solidaritas Global, dan Pelayanan Sosial Masjid Baiturrahim, Kedungwuluh Lor, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Ahad (11/1/2026), menjadi pusat berkumpulnya ratusan warga dan simpatisan Muhammadiyah dalam kegiatan Pengajian Rutin Selapanan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kedungwuluh Lor bersama Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Patikraja. Kegiatan ini diikuti oleh warga Muhammadiyah se-Cabang Patikraja serta masyarakat sekitar dengan antusiasme yang luar biasa. Sejak pagi hari, jamaah terus berdatangan hingga masjid dan area sekitarnya dipenuhi oleh peserta pengajian. Berdasarkan data panitia, jumlah jamaah yang hadir mencapai lebih dari 700 orang. Tingginya partisipasi jamaah terlihat dari 700 paket snack yang disediakan panitia habis sebelum seluruh jamaah terlayani. Kondisi tersebut tidak mengurangi kekhidmatan acara, justru memberikan dampak positif bagi bazar UKM yang digelar oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PCA Patikraja. Jamaah yang belum mendapatkan konsumsi kemudian membeli aneka makanan dan minuman dari stand UMKM, sehingga kegiatan dakwah ini sekaligus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi warga. Pengajian selapanan kali ini menghadirkan Dr. Darojat, M.Ag, Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PDM Banyumas, sebagai penceramah utama. Dalam tausiyahnya yang mengangkat tema “Hikmah Isra’ Mi’raj”, Dr. Darojat menyampaikan bahwa peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad ﷺ bukan hanya peristiwa spiritual yang luar biasa, tetapi juga mengandung pesan mendalam tentang pentingnya shalat sebagai pilar kehidupan, kedisiplinan ibadah, serta tanggung jawab sosial umat Islam dalam membangun peradaban yang berkeadilan dan berkeadaban. Menurutnya, shalat yang benar harus melahirkan kepekaan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan semangat menolong kaum dhuafa. Nilai-nilai inilah yang sejalan dengan misi Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah Islam berkemajuan, yang tidak berhenti pada aspek ritual, tetapi juga menyentuh persoalan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Pengajian ini menjadi semakin istimewa dan bernilai simbolik dengan kehadiran mahasiswa asal Palestina dan Thailand yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan mendampingi Dr. Darojat. Kehadiran mahasiswa internasional tersebut menjadi simbol ukhuwah Islamiyah lintas bangsa, sekaligus menegaskan peran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang memiliki kepedulian global, membuka ruang pendidikan, dan membangun solidaritas kemanusiaan bagi umat Islam dunia. Kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Patikraja, antara lain Camat Patikraja yang baru, Kapolsek Patikraja, Danramil Patikraja, Kepala KUA Kecamatan Patikraja, serta Kepala Desa Kedungwuluh Lor. Kehadiran para pimpinan wilayah ini menunjukkan adanya sinergi dan hubungan yang harmonis antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan unsur keamanan dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, dan sejahtera. Sebelum acara inti pengajian dimulai, jamaah disuguhkan berbagai penampilan kreativitas dan edukatif sebagai bagian dari dakwah kultural dan pembinaan generasi. Penampilan tersebut ditampilkan oleh santri TPQ Masjid Baiturrahim Kedungwuluh Lor, TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Kedungwuluh Lor, serta Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Kedungwuluh Lor. Selain itu, paduan suara PRA Kedungwuluh Lor turut menampilkan lantunan lagu-lagu bernuansa Islami yang menambah kekhidmatan dan semarak suasana. Penampilan ini menjadi bukti nyata keseriusan Muhammadiyah dalam melakukan pembinaan karakter dan keagamaan sejak usia dini. Sebagai wujud dakwah bil hal, Pengajian Selapanan ini juga dilengkapi dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Utama Wishnu Husada Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol. Layanan ini disambut antusias oleh jamaah, khususnya kalangan lanjut usia, sebagai bentuk kepedulian Muhammadiyah terhadap kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan Pengajian Rutin Selapanan ini, PCM Patikraja menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan dakwah yang mencerahkan, inklusif, dan berdampak nyata, dengan mengintegrasikan aspek keimanan, pendidikan, ekonomi, solidaritas global, serta pelayanan sosial dan kesehatan. Masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan umat dan penguatan ukhuwah. Pengajian selapanan ini diharapkan dapat terus menjadi ruang silaturahmi, pembinaan ideologi, serta penguatan peran Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting, sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat Patikraja dan sekitarnya. SiS, Antarkita  

Banyumas | Antarkita, 11 Januari 2026 51 Tahun Menanti, Ranting Muhammadiyah ke-275 Resmi Berdiri: Keteladanan Istiqamah dari Seorang Sesepuh 96 Tahun Ahad, 11 Januari 2026, tercatat sebagai hari bersejarah bagi Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas. Setelah perjalanan panjang selama 51 tahun, Ranting Muhammadiyah Kediri yang berlokasi di Gerumbul Jambon, Cabang Karanglewas, akhirnya resmi berdiri dan menjadi Ranting Muhammadiyah ke-275 di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas. Peristiwa ini bukan sekadar penambahan angka ranting, melainkan monumen keteladanan, kesabaran, dan keistiqamahan kader Muhammadiyah. Sosok sentral di balik berdirinya ranting ini adalah Bapak Wahidi, sesepuh Muhammadiyah yang kini berusia 96 tahun. Sejak tahun 1975, beliau telah merintis, menjaga, dan menanamkan cita-cita berdirinya Ranting Muhammadiyah di Kediri dengan penuh keteguhan. Selama lebih dari setengah abad, cita-cita itu dirawat dalam diam, dijaga dalam keterbatasan, dan diperjuangkan tanpa pamrih. Hingga akhirnya, dengan penuh rasa syukur, pada Januari 2026 ikhtiar tersebut terwujud. “Bismillah, Alhamdulillah. Apa yang dirintis sejak 1975, akhirnya berdiri juga di Januari 2026,” sebuah ungkapan sederhana yang sarat makna perjuangan dakwah sepanjang hayat. Ranting: Fondasi Dakwah, Bukan Sekadar Struktur Kisah berdirinya PRM Kediri ini menegaskan kembali pesan penting yang selama ini digaungkan Persyarikatan, sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Bunyamin, M.Pd.I, bahwa: “Ranting Muhammadiyah itu penting, namun sayangnya masih ada yang genting.” Dalam literasi Muhammadiyah, ranting dan cabang disebut sebagai ujung tombak gerakan dakwah. Ranting adalah titik terdekat dengan umat, tempat nilai-nilai Islam berkemajuan dipraktikkan secara nyata, serta ruang pembinaan kader yang sesungguhnya. Dari rantinglah denyut kehidupan Persyarikatan bermula. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit ranting yang berada dalam kondisi “genting”—yakni ranting yang tidak aktif, tidak bermusyawarah, tidak tertib organisasi, bahkan hanya ada secara administratif. Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius Persyarikatan, karena ranting yang lemah akan berdampak langsung pada kekuatan Muhammadiyah secara keseluruhan. Dalam konteks inilah, berdirinya PRM Kediri menjadi antitesis dari “ranting genting”. Ranting Kediri lahir dari proses panjang, kesadaran ideologis, dan semangat dakwah yang hidup. Ia tidak instan, tetapi kokoh. Tidak pragmatis, tetapi berakar. Keteladanan Dakwah Sepanjang Hayat Usia lanjut tidak menjadi penghalang bagi Bapak Wahidi untuk tetap setia pada cita-cita dakwah Muhammadiyah. Justru di usia 96 tahun, beliau memperlihatkan makna sejati istiqamah dan militansi ideologis. Perjuangan beliau menjadi pesan kuat bagi generasi muda Muhammadiyah bahwa: Dakwah tidak mengenal batas usia Perjuangan Persyarikatan adalah maraton, bukan sprint Ranting adalah warisan paling dasar yang harus dijaga dan diperjuangkan Berdirinya PRM Kediri membuktikan bahwa Muhammadiyah tumbuh karena kesabaran, berkembang karena keteladanan, dan bertahan karena keikhlasan kadernya. Inspirasi bagi Seluruh Kader Muhammadiyah PDM Banyumas patut bersyukur memiliki kader-kader yang tidak hanya setia secara struktural, tetapi juga kokoh secara ideologis. Ranting Muhammadiyah ke-275 ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi cabang dan ranting lain untuk: Menguatkan kembali fungsi ranting sebagai pusat dakwah dan kaderisasi Menjadikan musyawarah, program kerja, dan gerakan nyata sebagai ruh organisasi Mencegah ranting jatuh dalam kondisi “genting” dengan menghidupkan amal usaha dan kegiatan persyarikatan Lebih dari sekadar berdirinya sebuah struktur, PRM Kediri adalah simbol hidupnya ideologi Muhammadiyah di akar rumput. Ia menjadi bukti bahwa selama ranting diperjuangkan, Muhammadiyah akan terus hidup dan memberi cahaya bagi umat. Semoga peristiwa ini menjadi inspirasi, tauladan, dan pengingat bagi seluruh kader Muhammadiyah bahwa memperjuangkan ranting adalah memperjuangkan masa depan Persyarikatan. SiS,Antarkita  

Dorongan Keterlibatan Muhammadiyah dalam Pengelolaan Aset Strategis Negara Kian Menguat Banyumas || Antarakita — Wacana keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pengelolaan aset strategis negara kembali mencuat seiring kebijakan pemerintah yang membuka ruang partisipasi luas bagi berbagai elemen bangsa. Sejumlah ormas keagamaan telah membentuk satuan kerja (satker) dan mengambil peran konkret, bahkan ormas non-Islam pun mulai mengelola konsesi pertambangan bernilai triliunan rupiah. Namun demikian, hingga kini Muhammadiyah dinilai masih bersikap sangat berhati-hati dan belum mengambil langkah strategis yang signifikan. Anggota Majelis Ekonomi dan Bisnis Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MEBP PDM) Banyumas sekaligus Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) Banyumas, Latif Muchozin, menyampaikan pandangannya secara terbuka sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap masa depan persyarikatan. Ia menilai bahwa peluang besar semacam ini tidak datang dua kali dan patut dipertimbangkan secara rasional, objektif, serta berbasis kemaslahatan umat. “Jika dilihat dari perspektif manfaat dan mudarat, akan jauh lebih baik bila aset strategis negara dikelola oleh organisasi yang telah teruji amanah, profesional, dan berorientasi pada kepentingan umat serta bangsa, dibanding jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak jelas juntrungannya,” ungkap Latif. Belajar dari Pengalaman Ormas Lain Latif mencontohkan pengalaman salah satu organisasi kemasyarakatan yang memperoleh konsesi pertambangan batubara melalui mekanisme relinquish. Konsesi tersebut memiliki cadangan hampir 750 juta ton berdasarkan data JORC, dengan estimasi nilai ekonomi mencapai 42 miliar dolar AS atau setara Rp680,4 triliun. Nilai tersebut bahkan disebut melampaui total aset Muhammadiyah hampir dua kali lipat. “Bayangkan, hanya dengan selembar kertas dan segurat tanda tangan, aset sebesar itu berpindah pengelolaan. Ini bukan sekadar angka, tapi potensi besar yang bisa menentukan arah kesejahteraan umat,” ujarnya. Selain itu, Latif juga menyinggung adanya ormas lain yang mengelola IUP timah dengan nilai ekonomi yang tidak kalah fantastis, serta ormas non-Islam yang memperoleh konsesi tambang nikel bernilai triliunan rupiah. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh pihak-pihak yang tidak memiliki orientasi kebangsaan dan kemaslahatan umat berpotensi menimbulkan persoalan serius di masa depan. “Jangan sampai aset negara yang strategis justru menjadi sumber kekuatan ekonomi pihak-pihak yang secara ideologis tidak sejalan, bahkan berpotensi merugikan umat Islam sendiri,” tegasnya. Potensi Manfaat bagi Amal Usaha Muhammadiyah Menurut Latif, jika Muhammadiyah mengambil peran dalam pengelolaan aset negara yang produktif dan liquid, dengan tata kelola yang baik, transparan, dan sesuai regulasi, manfaatnya akan sangat besar. Aset tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi penguatan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga dakwah dan sosial kemasyarakatan. “Dengan sumber dana yang kuat, Muhammadiyah bisa meningkatkan kesejahteraan guru, ustadz, dan pegawai AUM, melakukan subsidi silang antar lembaga, serta memperluas jangkauan dakwah. Pada akhirnya, semua konsep besar itu tetap membutuhkan dana untuk diwujudkan di lapangan,” jelasnya. Ia juga menyinggung bahwa meskipun lembaga-lembaga keagamaan non-Islam terlihat tidak terlibat langsung dalam pengelolaan tambang, faktanya banyak dari mereka memiliki jaringan pengusaha dan konglomerat yang secara aktif mengelola sumber daya ekonomi strategis. “Pertanyaannya sederhana, apakah Muhammadiyah akan terus ‘merem’, sementara pihak lain secara sistematis mengonsolidasikan kekuatan ekonominya?” katanya retoris. Relasi Muhammadiyah dan Negara: Fakta yang Tak Bisa Dinafikan Latif menegaskan bahwa selama ini Muhammadiyah juga tidak sepenuhnya berada di luar sistem kebijakan negara. Ribuan guru dan dosen Muhammadiyah menerima Sertifikasi Guru (SerGur) dan Sertifikasi Dosen (SerDos). Sekolah-sekolah Muhammadiyah mengakses dana BOS, DAK, dan DAU, sementara perguruan tinggi Muhammadiyah juga menerima berbagai bentuk dukungan negara melalui mekanisme pengajuan proposal yang sah dan akuntabel. “Semua bantuan itu kita ajukan secara proaktif dan sesuai aturan. Apakah itu kemudian disebut ‘grusa-grusu’ atau ‘clamitan’? Tentu tidak,” ujarnya. Ia memaparkan ilustrasi konkret: jika terdapat sekitar 20.000 guru dan dosen Muhammadiyah yang menerima tunjangan sertifikasi dengan rata-rata Rp3 juta per bulan, maka terdapat aliran dana sekitar Rp60 miliar per bulan atau Rp720 miliar per tahun. Dana tersebut secara nyata membantu keberlangsungan dan mutu pendidikan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. “Kalau dulu Muhammadiyah menolak SerGur dan SerDos demi menjaga netralitas, mungkin ceritanya akan sangat berbeda. Faktanya, bantuan negara itu justru dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan umat,” tambahnya. Tambang dan Regulasi: Perspektif Hukum Dalam penjelasannya, Latif juga menguraikan latar belakang kebijakan pertambangan nasional. Sebelum berlakunya UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, bahan galian dibagi menjadi tiga golongan: Golongan A (strategis), Golongan B (logam), dan Golongan C (non-logam). Pengelolaan Golongan A dan B dilakukan melalui skema kontrak karya dan PKP2B. Pasca UU Minerba, skema tersebut dievaluasi. Perusahaan tambang diwajibkan memenuhi RKAB, dan jika gagal, konsesi dapat direlinquish. Pemerintah kemudian berhak menunjuk pihak lain yang dinilai mampu mengelola, termasuk badan usaha atau lembaga yang memiliki kapasitas. “Kebijakan ini sah secara hukum. Tambang yang saya kelola di Kalimantan Timur pun dulunya merupakan hasil relinquish dari PKP2B Nusa Mineral,” ungkapnya. Seruan Reflektif untuk Muhammadiyah Latif menutup pandangannya dengan ajakan reflektif kepada para pemangku kepentingan Muhammadiyah agar melihat persoalan ini secara lebih luas dan strategis, tidak terjebak pada dikotomi sempit antara dakwah dan ekonomi. “Justru di sinilah dibutuhkan organisasi selevel Muhammadiyah yang terbukti mampu mengelola aset besar secara kolektif-kolegial, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara,” pungkasnya. Latif Muchozin                                  Anggota MEBP PDM Banyumas.        Ketua JSM Banyumas

Biskuit Cahaya, Ikhtiar Nyata Pemberdayaan Ekonomi Muhammadiyah Muhammadiyah terus membuktikan bahwa dakwah tidak berhenti pada mimbar dan wacana, tetapi diwujudkan dalam kerja nyata yang menyentuh langsung kebutuhan umat. Salah satu ikhtiar strategis tersebut adalah kehadiran Biskuit Cahaya, produk pangan yang diproduksi oleh Muhammadiyah sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Produksi Biskuit Cahaya menegaskan arah baru dakwah Muhammadiyah di bidang ekonomi—yakni dakwah yang produktif, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Melalui sektor industri pangan, Muhammadiyah tidak hanya menciptakan produk berkualitas, tetapi juga membuka ruang distribusi ekonomi yang adil bagi warga dan jamaahnya. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Tafsir, menyampaikan bahwa kehadiran Biskuit Cahaya merupakan bentuk konkret keterlibatan organisasi dalam penguatan ekonomi umat. Menurutnya, Muhammadiyah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika ekonomi nasional, melainkan harus menjadi pelaku yang menghadirkan solusi. “Produksi Biskuit Cahaya oleh Muhammadiyah merupakan bentuk nyata organisasi untuk mendukung ekonomi umat,” ujar Tafsir, sebagaimana dilansir dari laman resmi PWM Jawa Tengah, Sabtu (11/1/2025). Lebih jauh, Tafsir mengajak seluruh warga Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk ikut mengambil peran dalam gerakan ekonomi ini dengan membeli dan menggunakan produk persyarikatan. Dukungan tersebut bukan semata urusan konsumsi, tetapi bagian dari tanggung jawab kolektif untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat. “Saya mengajak seluruh warga Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk membeli Biskuit Cahaya,” tegasnya. Ajakan tersebut sejalan dengan semangat bela dan beli produk Muhammadiyah yang selama ini digaungkan sebagai strategi membangun kekuatan ekonomi internal. Dalam konteks ini, Biskuit Cahaya hadir bukan hanya sebagai produk makanan, tetapi sebagai simbol keberpihakan terhadap ekonomi umat dan usaha milik sendiri. Selain kualitasnya yang baik dan siap bersaing di pasar, Biskuit Cahaya memiliki nilai lebih karena seluruh proses produksinya berada dalam ekosistem usaha Muhammadiyah. Artinya, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak mengalir ke luar, tetapi kembali untuk memperkuat amal usaha, program sosial, dan pemberdayaan warga. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh era-pos.com, yang menyebutkan bahwa Muhammadiyah memproduksi Biskuit Cahaya sebagai produk unggulan yang disiapkan untuk meramaikan momen Lebaran 2025. Momentum ini dipilih secara strategis, mengingat tingginya kebutuhan pangan dan konsumsi masyarakat saat hari raya, sekaligus membuka peluang pasar yang luas bagi produk Muhammadiyah. Kehadiran Biskuit Cahaya pada momen Lebaran tidak hanya bertujuan meramaikan pasar, tetapi juga menegaskan bahwa Muhammadiyah siap bersaing secara sehat di sektor industri pangan nasional. Lebih dari itu, langkah ini menunjukkan bahwa organisasi keagamaan mampu mengelola usaha modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman, kemandirian, dan keberpihakan pada umat. Dengan demikian, Biskuit Cahaya merupakan representasi nyata transformasi dakwah Muhammadiyah di bidang ekonomi. Dari dakwah sosial menuju dakwah ekonomi produktif, dari ketergantungan menuju kemandirian, dari wacana menuju aksi. Setiap keping Biskuit Cahaya menjadi bagian dari perjuangan panjang Muhammadiyah dalam membangun kesejahteraan umat dan bangsa. SiS, Antarkita

Antarkita di Garda Terdepan Gerakan Bela Beli Produk Muhammadiyah Membangun Kesejahteraan Bersama Melalui Kolaborasi dan Ukhuwah Ekonomi Banyumas,|Antarkita , Januari 2026 Antarkita lahir dari kesadaran bahwa persoalan ekonomi umat tidak cukup dijawab dengan retorika, tetapi membutuhkan ikhtiar nyata dan keberanian berpihak. Di tengah dominasi produk besar dan sistem distribusi yang sering kali tidak adil, Antarkita menegaskan posisinya sebagai garda terdepan gerakan bela beli produk Muhammadiyah. Gerakan bela beli bukan sekadar ajakan konsumsi, tetapi sikap ideologis dan praksis ekonomi. Ia adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa produk milik persyarikatan dan warga Muhammadiyah mendapatkan ruang hidup, ruang tumbuh, dan ruang pasar yang adil di tengah kompetisi yang tidak seimbang. Bela Beli sebagai Implementasi Ukhuwah Ekonomi Muhammadiyah sejak awal berdiri telah menempatkan ekonomi sebagai bagian dari dakwah sosial. KH. Ahmad Dahlan menanamkan bahwa keberagamaan harus berdampak nyata bagi kesejahteraan umat. Dalam konteks itulah, Antarkita memaknai gerakan bela beli sebagai implementasi ukhuwah ekonomi—saling menguatkan, saling menghidupi, dan saling menjaga keberlanjutan usaha sesama warga. Antarkita meyakini bahwa: produk Muhammadiyah harus menjadi tuan rumah di lingkungan sendiri, jaringan Muhammadiyah adalah kekuatan ekonomi besar jika disinergikan, dan kesejahteraan jama’ah tidak akan lahir tanpa keberanian mengalihkan pilihan konsumsi. Kolaborasi Nyata: Antarkita dan Biskuit Cahaya Sebagai langkah konkret, Antarkita membangun kolaborasi strategis dengan Biskuit Cahaya, produk unggulan milik Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. Biskuit Cahaya bukan sekadar produk pangan, tetapi simbol kemandirian ekonomi perempuan Muhammadiyah yang dikelola secara profesional, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan. Antarkita menyiapkan tim khusus promosi dan pemasaran untuk memastikan Biskuit Cahaya dikenal luas, diterima pasar, dan berkelanjutan secara ekonomi. Dalam tahap awal, Banyumas ditetapkan sebagai pilot project kolaborasi Antarkita dan Biskuit Cahaya. Banyumas dipilih bukan tanpa alasan. Di daerah ini terdapat ekosistem Muhammadiyah yang kuat, jaringan jama’ah yang hidup, serta semangat kolaborasi lintas amal usaha dan komunitas. Pilot project ini diharapkan menjadi model sinergi ekonomi jama’ah yang dapat direplikasi di wilayah lain. Driver Antarkita: Dari Pengemudi Menjadi Duta Bisnis Dengan misi membangun kesejahteraan bersama, Antarkita menempatkan driver sebagai aktor utama dalam gerakan ekonomi ini. Driver tidak diposisikan sekadar sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai duta bisnis dan agen perubahan ekonomi jama’ah. Para driver Antarkita dibekali peran ganda: sebagai penyedia layanan transportasi, sekaligus sebagai penghubung produk jama’ah dengan masyarakat luas. Melalui peran ini, driver memiliki kesempatan untuk belajar bisnis, membangun jaringan, dan menambah sumber penghasilan. Antarkita percaya bahwa seorang driver tidak harus seumur hidup menjadi driver. Di dalam ekosistem yang sehat, driver bisa tumbuh menjadi entrepreneur mandiri. Menuju Driver Jutawan Antarkita Konsep driver jutawan yang diusung Antarkita bukan semata tentang kekayaan materi, tetapi tentang kemandirian, keberanian bermimpi, dan peluang berkembang. Dengan dukungan produk seperti Biskuit Cahaya, driver memiliki kesempatan menjadi: reseller, distributor lokal, bahkan pelaku usaha mandiri di lingkungannya sendiri. Ketika driver tumbuh, keluarga ikut sejahtera. Ketika keluarga sejahtera, jama’ah menguat. Inilah rantai nilai yang ingin dibangun oleh Antarkita—ekonomi yang tumbuh dari bawah, dari jama’ah, dan untuk jama’ah. Ekosistem Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita Kolaborasi Antarkita dan Biskuit Cahaya adalah cermin dari ekosistem ekonomi yang diidamkan: diproduksi oleh persyarikatan, dipasarkan oleh jaringan jama’ah, dan dikonsumsi oleh warga sendiri. Ekosistem ini bukan untuk menutup diri dari dunia luar, tetapi untuk memastikan bahwa umat memiliki pondasi kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Ketika pondasi itu kuat, kolaborasi dengan pihak mana pun dapat dilakukan secara setara dan bermartabat. Penutup: Ikhtiar Kecil, Harapan Besar Antarkita menyadari bahwa langkah ini penuh keterbatasan. Namun sejarah telah mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian memulai. Seperti burung pipit dalam kisah Nabi Ibrahim AS, Antarkita memilih membawa setetes air—bukan karena yakin memadamkan api, tetapi karena ingin berada di pihak yang benar. Dengan spirit bela beli, ukhuwah ekonomi, dan kemandirian jama’ah, Antarkita melangkah sebagai ikhtiar kolektif membangun kesejahteraan Muhammadiyah. SiS, Antarkita

Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan Muhammadiyah Diharapkan Menjadi Katalisator Swasembada Pangan Nasional Yogyakarta — Indonesia tengah menghadapi tantangan global yang semakin kompleks akibat dinamika geopolitik internasional. Berbagai konflik bersenjata yang terjadi di sejumlah kawasan dunia, mulai dari perang Israel–Palestina, Israel–Libanon, Rusia–Ukraina, hingga potensi konflik di Laut China Selatan, Taiwan, dan Semenanjung Korea, telah menciptakan ketidakstabilan global yang berdampak luas terhadap keamanan, ekonomi, dan ketersediaan pangan dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Syarofin Arba MF, Direktur Center for Study of Regional Development (CESRED), dalam artikelnya berjudul “Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan” yang dimuat di SuaraMuhammadiyah.id. Ia menegaskan bahwa eskalasi konflik global berpotensi memicu krisis multidimensi, termasuk ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional. Menurut Syarofin Arba, ketegangan politik global tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional. Melonjaknya harga kebutuhan pokok, tingginya inflasi, membengkaknya utang negara, serta defisit pendapatan di berbagai negara menjadi indikator kelesuan ekonomi global yang patut diwaspadai. “Ketidakstabilan dunia internasional akan berpengaruh langsung pada ketersediaan pangan. Dalam situasi konflik dan ketegangan global, ketergantungan pada impor pangan menjadi risiko besar bagi sebuah negara,” tulisnya. Ancaman Global dan Urgensi Ketahanan Pangan Syarofin Arba mengungkapkan bahwa berbagai negara mulai mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan pasokan pangan nasional. Negara-negara Eropa seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Denmark bahkan mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi krisis global, terlebih setelah munculnya pernyataan-pernyataan yang dinilai berpotensi memicu eskalasi perang berskala lebih luas. Selain konflik geopolitik, dunia juga dihadapkan pada dampak perubahan iklim seperti fenomena La Nina dan El Nino, pandemi seperti Covid-19, serta gangguan rantai pasok global. Seluruh kondisi tersebut menuntut adanya strategi ketahanan pangan yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis kemandirian nasional. Posisi Indonesia dalam Ketahanan Pangan Beberapa tahun lalu, Indonesia tercatat berada di peringkat ke-12 dari 23 negara di kawasan Asia Pasifik berdasarkan Global Food Security Index. Penilaian tersebut mencakup aspek ketersediaan pangan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan. Untuk menekan tingkat kerentanan pangan, diperlukan strategi pembangunan pertanian dan pangan yang komprehensif, meliputi peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan nasional, sistem logistik yang efisien, serta pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Gunawan Budiyanto, sebagaimana dikutip dalam artikel tersebut, menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan pertanian berkelanjutan. “Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan merupakan hasil interaksi kebijakan pemerintah yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi,” ujarnya. Komitmen Pemerintah dan Respons Muhammadiyah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. Komitmen ini diarahkan agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa bergantung pada pasokan luar negeri yang rawan terganggu oleh ketidakpastian global. Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam. Pengurus Pusat Muhammadiyah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional melalui deklarasi komitmen bersama para pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan yang digelar di Bogor pada 20 November lalu. Muhammadiyah juga telah mencanangkan sejumlah program strategis, di antaranya pendirian Toko Muhammadiyah (TokoMu) yang diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan pangan warga. Selain itu, Muhammadiyah turut mendorong peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani sebagai pilar utama sistem pangan nasional. Potensi Muhammadiyah dalam Ketahanan Pangan Syarofin Arba menilai Indonesia sejatinya memiliki potensi besar dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memiliki keunggulan berupa SDM yang kompeten di bidang pertanian, jaringan kelembagaan yang luas, serta konektivitas dengan berbagai pemangku kepentingan. “Program ketahanan pangan berkelanjutan membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi pendorong dan katalisator terbangunnya sinergitas tersebut,” tegasnya. Ia juga mendorong Muhammadiyah untuk berperan aktif dalam penyusunan grand design dan roadmap swasembada serta ketahanan pangan nasional agar pelaksanaan program berjalan efektif dan terukur. Gerakan Kolektif hingga Akar Rumput Pimpinan Pusat Muhammadiyah diharapkan dapat menggerakkan seluruh struktur organisasi hingga tingkat ranting, melibatkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sesuai bidang keahliannya, serta mengajak warga persyarikatan untuk berkontribusi secara nyata. Sebagai langkah awal, Syarofin Arba mengusulkan pembentukan pilot project ketahanan pangan di sejumlah daerah dengan memanfaatkan jejaring Muhammadiyah. Model yang berhasil dapat direplikasi ke wilayah lain di Indonesia. Pengalaman panjang Muhammadiyah dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dinilai menjadi modal penting dalam menggerakkan gerakan pangan berbasis komunitas. Pada akhirnya, ketahanan pangan hanya dapat terwujud melalui kesadaran, partisipasi, dan gerakan kolektif masyarakat. “Jika Muhammadiyah mampu berperan aktif dan sinergis, maka cita-cita ketahanan pangan bukan hal yang sulit diwujudkan. Bahkan, dari program ini akan lahir masyarakat yang makmur dan sejahtera,” pungkasnya. Sumber: Artikel “Peran Muhammadiyah dan Tantangan Program Ketahanan Pangan” SuaraMuhammadiyah.id Penulis: Syarofin Arba MF, Direktur Center for Study of Regional Development (CESRED)